GATRA, 25 Januari 2007 11:40
FPDIP: Bongkar Kelompok Elit Yang Terlibat di Poso
Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendesak pemerintah bersama aparat
keamanan agar membongkar keterlibatan kelompok elite, lokal maupun nasional,
yang terus menerus mengambil untung dari konflik Poso.
Demikian benang merah pendapat yang diutarakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di
DPR RI, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis.
Atas nama fraksinya, dia juga mengingatkan, situasi Poso jangan dilihat sepihak,
atau per kasus saja, tetapi hendaknya bias ditinjau dari rentetan panjang, terutama
berawal dari keterlibatan para elite lokal.
"Kami meyakini, kasus Poso adalah rentetan yang diawali oleh elit lokal serta adanya
provokasi tentang SARA yang tidak lain tujuannya melindungi oknum-oknum pada
tingkatan lokal," ungkap Tjahjo Kumolo yang juga salah satu Ketua DPP PDI
Perjuangan itu.
Karena itu, menurut Tjahjo Kumolo, pemerintah harus bijak menuntaskan problematic
di seputar konflik Poso tersebut.
N! amun, mengenai kehadiran aparat kepolisian yang kini terus ditambah, Tjahjo
Kumolo berpendapat, tetap saja dipertahankan.
"Polri terus saja dipertahankan, asalkan dengan sikap profesionalisme menjalankan
tugasnya sebagai pengayom masyarakat, termasuk lebih intens dalam membina
koordinasi dengan aparat intelijen secara jernih," usulnya.
Intervensi Institusi
Tjahjo Kumolo juga membeberkan, konflik Poso yang terus berkepanjangan dan
berawal dari pertarungan kepentingan para elite itu, telah terintervensi oleh institusi
tertentu.
"Jelas, masalahnya semakin rumit setelah terintervensi institusi yang ingin
mengacaukan dan mengambil manfaat dari kekacauan tersebut. Ditambah lagi oleh
sikap pemerintah yang ada sekarang tidak sungguh-sungguh ingin melakukan
perbaikan perdamaian di Poso. Jadilah masalah kian runyam," tambahnya.
Ia mengharapkan, penyelesaian masalah Poso tak saja dengan melakukan law
enforcement, tetapi diiringi dengan pemulihan ekon! omi, penegakkan keadilan serta
hak-hak perdata masyarakat.
Tegasnya, masalah Poso sendiri akan bisa kondusif dengan adanya political will dari
pemerintah, dalam arti pemerintah harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek
tersebut di atas, katanya lagi.
Tjahjo Kumolo berani menjamin, Poso bukanlah sarang teroris, seperti dinilai
beberapa pihak, apalagi dihubungkan dengan jaringan terorisme internasional.
"Jadi itu tadi, bahwa yang ada hanyalah intervensi beberapa kelompok yang ingin
mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dalam situasi sekarang. Dan adalah
yang tersebut di atas itu berkeinginan saling menutupi dengan mengalibikan
persoalan DPO," ungkapnya.
Tjahjo Kumolo tak menampik, dari daftar DPO ada yang terlibat langsung sebagai
perantara.
Tetapi, ada juga yang tidak terlibat sedikitpun. Di sini persoalannya menjadi semakin
bervariasi, karena ada DPO yang terlibat sejak awal konflik, ada DPO yang membela
negaranya dan ada DPO yang membal! as dendam keluarganya, tukasnya.
Karena itulah, Tjahjo Kumolo meminta Polisi harus bisa bertindak professional,
semua yang terlibat ditangkap, diproses dan diadili berdasar azas praduga tak
bersalah.
"Sekarang memang sudah banyak yang ditangkap, tetapi kan ada yang tidak pernah
diadili, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun, tetapi tidak diketahui keberadaannya.
Bahkan ada yang dipukuli dan dipaksa mengaku. Inilah ketakutan-ketakutan DPO
untuk menyerahkan diri," ungkap Tjahjo Kumolo. [TMA, Ant]
Copyright © 2002-04 Gatra.com.
|
