HarianKomentar.Com, 10 January 2007
Morotai Menuju Kabupaten Baru
Oleh Dr Arend L Mapanawang SpPD
Ada yang menyalahkan eksekutif, ada yang menyalahkan legislatif sehingga
bukannya memberikan nuansa yang sejuk tapi terkesar gersang dan tegang. Saya
berharap kita semua kembali ketitik nol memulai yang positif dari pada saling perang
opini di media masa, semuanya percuma hanya buang-buang waktu. Apabila hari ini
saya bertemu pak Mangindaan mungkni saya akan lebih tau apa saja yang harus
saya siapkan untuk memulai melakukan kordinasi karena ini suatu tuntutan yang
umum dari masyarakat dan harus ditindak lanjuti. Kalau hari ini saya didampingi 10
pemuda dari Morotai untuk duduk merumuskan Kabupaten Morotai, masih lebih baik
dari pada membuat deklarasi tapi selanjutnya tidak di follow up karena hanya
membuang biaya, waktu dan energi. Artinya semua hasil sia-sia saja alias NATO (No
action talk only) artinya banyak ngomong tapi tidak ada aksi (atau bolak-balik Jakarta
tapi ketemu degnan orang yang salah atau yang bukan berkompeten , kenapa tidak
ke Ketua Bapak Mangindaan).
Masyarakat Morotai harus membentuk Tim Independen dan selalu berkoordinasi
dengan Pemda Halut dan Pemprop bahkan pemerintah pusat. Membentuk forum
pemekaran kabupaten Morotai harus ada ketua, ada pejabat penghubung dari Pemda
Halut, pemprop dan pusat. membentuk panitia pemekaran Morotai yang selalu
bertandang ke DPOD di Jakarta, sehingga segala perjuangan proposal lewat panitia
ini dapat mengetahui dimana kekurangan, mana yang segera diselesaikan sehingga
koordinasi ini sangat cepat dan saling menunjang. Bukannya Morotai jadi kabupaten
hanya berteriak lewat media saja karena tidak cukup dengan berteriak harus ada
aksi.
Sekilas pengalaman pemekaran, sewaktu saya masih Kepala Puskesmas Saumlaki
saya dipercayakan masyarakat Maluku Tenggara Barat sebagai ketua tim pemekaran
mewakili kecamatan-kecamatan hingga ke Kisar dan Selaru. Masih dalam ingatan
bersama bapak Konga, Bpk IP dan Ko Kiat, bahkan berkasnya saya yang membawa
langsung ke kediaman gubernur di Ambon pada tahun 1997. ini suatu upaya tanda
tangan saya masih ada di Saumlaki dan pada waktu itu dijabat bapak Saleh
Latuconsina. Pada tahun 1998 Maluku Tenggara Barat dimekarkan bersama Kota
Ternate dan Pulau Buruh. (saat itu kondisinya berbeda) .
Sebenarnya untuk mengajukan proposal kalau sejak deklarasi November lalu,
menurut saya masih ada kesempatan bila saat itu sudah ada SK DPRD Halut,
mengenai dukungan dana Kabupaten Halut. Dan yang kedua adalah SK Ibu Kota
Kabupaten Morotai, itu yang lebih penting dari semuanya dan jika itu masuk awal
November mungkin bisa bersama-sama dengan 6 kabupaten susulan yang dibahas di
DPOD. Mengapa? Karena tim dari pusat dan Komisi II DPR RI akan melakukan
tindakan CITO atau emergency selama tim pusat melihat ada upaya dan keseriusan.
Kalaupun pada tanggal 18 Desember belum sempat diregistrasi mungkin awal tahun
2007 bahkan sampai pertengahan sudah ada kabar burung walau terlambat tapi pasti
akan dimekarkan jadi Kabupaten Morotai. Dengan catatan khusus mungkin pusat
lebih melihat bahwa Morotai memiliki potensi besar kemudian berada di daerah
perbatasan jadi mungkin ada kebijaksanaan khusus tanpa harus menunggu 2
kecamatan yang baru mekar 1 tahun lalu hingga usia 5 tahun.
Selayang pandang morotai secara umum
Demografi Morotai yang dihuni 60 persen etnis Galela, 30 persen etnis Sanger dan 10
persen lainnya seperti etnis Tobelo, Loloda, Papua, Bugis, Buton, dll, mempunyai
kekayaan alam yang luar biasa seperti adanya deposit emas, akan dibangunnya
pabrik semen rakasasa dalam waktu dekat, ikan kelas satu yang mengelilingi
Morotai, sumber wisata sejarah, wisata alam, wisata bahari bahkan mungkin
dibangunnya miniatur patung Jenderal MC Arthur dari Amerika dan Namura dari
Jepang yang pada gilirannya dapat menarik wisata dari aspek wisata sejarah.
Jumlah penduduk mendekati 50.000 jiwa (49.337 data P4B 205) terdiri dari 5
kecamatan adalah sangat pantas menjadi Kabupaten Morotai dibandingkan dengan
Kota TOmohon dan Kabupaten Halmahera Tengah dengan jumlah penduduk 33.945
jiwa. Yang tidak memiliki landasan pesawat terbang dan pelabuhan yang
representatif. Apalagi yang masih kurang dengan Morotai yang dahulu dikenal dengan
Kerajaan Moro yaitu Morotai di Kepulauan Morotai dan pulau Rau dan Morotia di
daratan Semenanjung Galela. Tingggal selangkah lagi Morotai jadi kabupaten apabila
kita semua bijaksana, arif melihat Morotai dengan kesungguhan segera dimekarkan.
Tidak ada alasan lagi untuk menunda atau menghambat karena semua referensi jelas
sebagai pembanding propinsi Sulut selang 2 tahun bisa 7 kabupaten dimekarkan.
Semoga upaya dan usaha bisa membuahkan hasil. Selamat berjuang, masyarakat
menanti!(*)
Penulis adalah:
- Ketua Forum Peduli Maluku Utara (FPMU,19999)
- Sekretaris Lembaga Penghajian Pembangunaan Halmahera (LPPH,2004)
- Pelopor pembangunan pendidikan dan kesehhatan di Maluku Utara (Pendirian
STIKES, 2005)
- Pendiri Akademi Kebidanan Swasta Halmaheera Utara dan Kawasan Timur
Indonesia,2006)
- Ketua Ikatan Dokter Indonesia cabang Hallmahera Utara, 2004)
- Ketua GPPD (gabungan pendukung pembangunnan Demokrasi Malut,2006)
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved.
|
