KOMPAS, Jumat, 17 November 2006
Pemberdayaan Ekonomi
Dana Rp 100 Miliar Akan Disalurkan ke Poso
Palu, Kompas - Untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di
Kabupaten Poso yang sejak tahun 1998 karut-marut akibat konflik horizontal,
pemerintah pusat akan menyalurkan dana Rp 100 miliar kepada Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah.
Dana tersebut akan diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi warga Poso. Hal itu
disampaikan Gubernur Sulteng HB Paliudju di Palu, Kamis (16/11).
"Dana Rp 100 miliar itu sebenarnya ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi
kerakyatan, penyelesaian hak-hak keperdataan warga Poso pascakonflik, pendataan
penduduk, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan warga untuk keamanan.
Namun, kami akan mengalokasikan sebagian besar dana itu untuk pemberdayaan
ekonomi kerakyatan di Poso," kata Paliudju.
Menurut dia, konflik horizontal dan gangguan keamanan di Poso sejak 1998 sampai
sekarang telah mengakibatkan perekonomian Poso tidak berkembang. Sejumlah
sektor yang sebelumnya menjadi andalan, seperti pertanian, perikanan, serta usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya masih belum pulih.
"Akibat mandeknya perekonomian rakyat itu, tingkat pengangguran di Poso pun
tinggi. Orang- orang yang tidak punya pekerjaan itu lebih mudah untuk diajak
melakukan tindak kekerasan," kata Paliudju.
Dia mengatakan, mayoritas dana dari Rp 100 miliar itu akan disalurkan untuk
pemberdayaan usaha petani, nelayan, dan UMKM di Poso. Kelompok petani akan
diberi alat-alat teknologi pertanian. Kepada kelompok nelayan akan diberikan perahu
atau kapal bermotor penangkap ikan. Sedangkan kepada UMKM, bergantung jenis
usahanya.
Untuk melaksanakan rencana itu, Asisten II Pemprov Sulteng Rais Lamangkona
mengatakan, saat ini unit kerja yang dipimpinnya tengah melakukan pendataan
penduduk, termasuk jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang perlu difasilitasi agar
produknya dapat meningkat.
Pendataan penduduk Poso itu akan dibuat dengan sistem komputerisasi dan dapat
diakses secara online oleh Pemprov Sulteng dan Departemen Sosial.
Paliudju mengatakan, walaupun Pemprov Sulteng akan memprioritaskan
pemberdayaan ekonomi rakyat, pemberdayaan warga untuk keamanan dan
penyelesaian persoalan hak-hak keperdataan penduduk Poso tetap akan dilakukan.
Persoalan hak-hak keperdataan warga Poso adalah satu masalah yang belum pernah
diselesaikan oleh pemerintah pascakonflik horizontal.
Warga Poso yang masih tinggal di pengungsian belum mau kembali ke desa asal
karena tanahnya telah dikuasai warga lain. (REI)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
