KOMPAS, Kamis, 25 Januari 2007
Kelompok Poso Hanya Pelaksana Lapangan
Mereka Diatur dan Dikendalikan dari Jawa
Poso, Kompas - Pihak kepolisian menduga kelompok bersenjata di Poso tidak berdiri
sendiri dan hanya sebagai pelaksana di lapangan. Disinyalir, kelompok itu diatur dan
dikendalikan kelompok lain di luar Poso.
"Kami mensinyalir ada operator yang mengatur mereka semua. Ada yang dari
Semarang atau dari daerah lainnya di Jawa. Kan jadi pertanyaan, untuk apa mereka
datang jauh-jauh ke Poso?" kata Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen
(Pol) Badrodin Haiti seusai pertemuan di Markas Kepolisian Resor Poso, Rabu (24/1).
Pertemuan tertutup yang dihadiri Sekretaris Menko Polhukam Agustadi Sasongko
Purnomo, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Yusuf
Manggabarani, Kepala Operasional Mabes Polri Brigjen (Pol) Guntur Aryadi, Gubernur
Sulteng HB Paliudju, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Hamzah Tadja, Bupati Poso
Piet Inkiriwang, dan Komandan Korem 132/Tadulako Kolonel (Inf) Husein Malik itu
dimaksudkan untuk membahas persoalan keamanan di Poso pascabentrok
aparat-masyarakat Senin lalu.
Agustadi menegaskan, pemerintah pusat tetap mendukung penegakan hukum di
Poso. Keresahan warga atas insiden tembak-menembak dapat dimaklumi. "Memang
penegakan hukum di Poso cukup kompleks dan dilematis. Di satu sisi, masyarakat
menginginkan Poso aman dan damai. Di sisi lain, masih ada kelompok bersenjata
yang bersembunyi di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menko Polhukam Widodo AS meminta temuan senjata di Poso
segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah serius.
Di Jakarta, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara
menegaskan, warga yang tewas dalam insiden tembak-menembak Senin lalu adalah
orang-orang yang masuk daftar pencarian orang atau mereka yang membantu
kelompok itu.
Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi berbagai pernyataan dan protes
yang menuding Polri berlaku sewenang- wenang dan melanggar HAM dalam
menangani konflik di Poso.
Berbagai reaksi atas insiden di Poso Senin lalu memang bermunculan. Pengurus
Besar Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), misalnya, menyesalkan
penggunaan kekerasan di Poso. Perlawanan masyarakat, menurut GPMI, merupakan
reaksi atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Ini sebab polisi sangat antusias
memburu para buronan, tetapi tidak serius memasukkan 16 pelaku teror di Poso yang
sudah disebut-sebut Tibo dan kawan-kawan di pengadilan.
Untuk kemungkinan pelanggaran HAM, Komnas HAM dalam waktu dekat akan
mengirim tim ke Poso. Komisi III DPR juga akan meninjau lapangan.
(REI/AMR/HAR/DWA/ ANA/NWO/SUT)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
