SINAR HARAPAN, Selasa, 31 Oktober 2006
Wapres Jusuf Kalla: Sebagian Pelaku Teror Poso Sudah
Ditangkap
Jakarta-Wapres Jusuf Kalla menegaskan pemerintah harus menyampaikan
penghargaan kepada aparat kepolisian karena telah banyak menyelesaikan
masalah-masalah di Poso dan Palu.
"Saya ingin jelaskan bahwa kelompok yang meneror itu sebagaian besar sudah
ditangkap, mulai dari kasus-kasus penembakan pendeta, mutilasi, semua sudah
ditangkap pelakunya. Jadi jauh lebih banyak dan puluhan yang ditangkap, termasuk
yang membunuh orang dari Mamasah, 17 orang," ujar Wapres dalam konferensi pers
di Kantor Wapres, Senin (30/10) siang.
Ia mengatakan di Sulawesi Tengah sudah tidak ada konflik lagi. Masyarakat
Islam-Kristen kini hidup berdampingan. Yang ada ialah teror-teror yang dilakukan
sekelompok kecil anak muda. Oleh karena itu polisi sangat serius menangani hal itu
dan sudah memberikan gambaran-gambaran yang jelas.
Dipihak lain, pemerintah menyadari juga di daerah Poso setelah konflik cukup lama
bahwa keadaan ekonomi memang belum berkembang dengan baik, akibatnya banyak
yang menganggur dan ini menimbulkan persoalan baru.
Untuk itu disepakati menggerakkan usaha-usaha sosial ekonomi oleh Pemda yang
sepenuhnya dibantu pemerintah pusat. "Mensos dan Menteri PU akan ke sana
(Poso) lusa (Rabu depan) untuk memulai usaha-usaha sosial ekonomi itu.
Pemerintah akan memberikan dana yang cukup untuk menggerakkan ekonomi
masyarakat," ujarnya.
Penarikan Tidak Mungkin
Mengenai penarikan pasukan BKO seperti yang diminta warga di Poso, Wapres
dengan tegas mengatakan pengurangan anggota Polri akan dilaksanakan apabila
pemerintah yakin betul keamanan sudah pulih dan masyarakat tidak lagi khawatir.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Syamsir Siregar menyatakan
penarikan pasukan Brimob yang di BKO di Poso tidak mungkin dilakukan. Penarikan
pasukan itu berdasarkan situasi keamanan yang sudah kondusif. Jadi tidak ada
penarikan pasukan berdasarkan ultimatum, tegasnya.
Menurutnya, polisi akan mengambil langkah-langkah terhadap orang-orang tersebut.
Gubernur Sulteng HB Palauju di kantor Wapres, Senin (30/10), mengatakan Tim
Pencari Fakta segera dibentuk karena memang sesuai kesepakatan diberi waktu satu
minggu. Tim ini diketuai Menko Polhukam. (eddy lahengko)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
