SINAR HARAPAN, Rabu, 04 Oktober 2006
DPR Minta Polisi Tingkatkan Pengamanan Poso
Jakarta–Masih adanya peledakan bom di Poso, Sulawesi Tenggara, menunjukkan
kinerja kepolisian masih sangat lemah. Di samping itu, eksekusi Tibo dkk ternyata
tidak menyelesaikan persoalan. Aparat keamanan dan penegak hukum harus kembali
bekerja keras mengungkap siapa dalang kerusuhan Poso yang sebenarnya.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan dan Wakil Ketua
Komisi I DPR Tosari Widjaja kepada SH di Jakarta, Selasa (3/10). "Kejadian bom
belakangan ini menunjukkan dalang kerusahan masih tertinggal. Ini apa?" tanya
Tosari.
Dengan memanasnya kembali situasi di Poso di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri
ini, menurutnya, sudah waktunya bagi pihak kepolisian untuk meminta bantuan TNI.
Ia menjelaskan penyelesaian persoalan Poso terletak pada seberapa jauh kepolisian
bekerja dengan maksimal.
Trimedya Panjaitan mengatakan pihak kepolisian perlu meningkatkan kembali
intensitas pengamanan di daerah tersebut. "Jangan sampai masyarakat menilai
kepolisian gagal menjalankan fungsinya," katanya.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahjo
Kumolo menegaskan masalah Poso merupakan ciptaan sejumlah elite di tingkat
pusat. "Yang bisa merakit bom adalah orang yang terlatih dan profesional. Masalah
jika tidak ada koordinasi dan kerja sama dengan sesama intelijen," kata Tjahjo.
Ia juga menagih janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
menyelesaikan konflik Poso dalam program 100 hari pemerintahannya. "Ini sudah dua
tahun, mana janji itu?" ucapnya. Trimedya dan Tosari Wijaya meminta pemerintah
agar memperhatikan kembali rekomendasi hasil kerja Pansus Poso DPR beberapa
waktu lalu. (inno jemabut)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
