SINAR HARAPAN, Kamis, 05 Oktober 2006
Kapolda Se-Sulawesi Plus Kaltim Bahas Bom Poso
Palu – Dugaan keterlibatan kasus peledakan bom di Poso dan sekitarnya dengan
kelompok tertentu yang masuk melalui wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
menjadi salah satu bahasan pertemuan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)
se-Sulawesi plus Kapolda Kaltim di Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (5/10) pagi.
Sumber SH yang ikut dalam pertemuan yang dipimpin Kababinkam Mabes Polri,
Komjen Ismerda Lebang dan dihadiri Deputi Kapolri bidang Operasi (Deops) Irjen FX
Sunarno itu menyebutkan, pertemuan itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan
koordinasi di antara Polda se-Sulawesi dengan Polda Kaltim.
"Peningkatan koordinasi ini terkait dengan meningkatnya penyelundupan bahan
peledak yang masuk melalui Kalimantan Timur yang bukan tidak mungkin digunakan
di Poso. Selain itu, diupayakan untuk membentuk sebuah posko bersama
mengantisipasi merebaknya kasus Poso ke wilayah lainnya di wilayah Sulawesi
terutama Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan," kata sumber itu.
Protes AJI Palu
Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Sulteng memprotes
pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah, HB Paliudju terkait kasus peledakan bom
Poso. Dalam pernyataannya gubernur mengatakan bahwa wartawan tidak transparan
dalam menjalankan tugas jurnalistik di wilayah bekas konflik Poso dan wartawan
hanya mengekspos pemberitaan secara sepihak, yang cenderung merugikan pihak
lain dan hanya suka mengekspos berita-berita kekerasan.
Ketua AJI Palu, Amran Amir, Rabu (4/10) siang mengatakan, tudingan yang
dilontarkan itu karena gubernur belum memahami secara keseluruhan tentang tugas,
peran dan fungsi pers atau wartawan dalam menjalankan profesinya. "Saya
berpendapat, pernyataan gubernur harus diluruskan, karena kalau dibiarkan akan
menjadi preseden buruk di kalangan masyarakat dan wartawan itu sendiri," ujarnya.
Untuk itu, AJI Palu mendesak Gubernur Sulawesi Tengah HB Paliudju segera
memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut. Termasuk juga mendesak gubernur
agar lebih terbuka, transparan dan kontinu dalam menyampaikan berbagai hal
menyangkut strategi penyelesaian masalah Poso secara komprehensif.
Sementara itu, Gubernur HB Paliudju yang dihubungi SH, Kamis pagi, menyatakan,
pernyataan nyeleneh "jangan-jangan wartawan tidak diberi proyek" yang dilontarkan
dirinya hanyalah guyonan. "Saya tidak mengira guyonan saya ini mengundang reaksi
dari kalangan wartawan. Namun, saya tetap meminta maaf atas kesalahpahaman ini,"
kata Gubernur HB Paliudju. (erna dwi lidiawati/norman meoko)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
