SINAR HARAPAN, Kamis, 26 Oktober 2006
Kapolda: Pasukan di Poso Akan Ditambah
Oleh Erna Dwi Lidiawati
Palu -Aparat keamanan akan ditambah jika situasi keamanan di Poso, Sulawesi
Tengah (Sulteng) terus bergejolak, dan hingga kini belum ada rencana menarik
pasukan yang di-BKO-kan (bawah kendali operasi) di wilayah itu.
Penegasan itu disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Kapolda
Sulteng), Brigjen Badrodin Haiti kepada SH di Palu, Kamis (26/10) pagi ini.
Pernyataan itu sekaligus jawaban menyusul permintaan Front Pembela Islam (FPI)
Poso yang memberikan ultimatum 1 X 24 jam agar semua pasukan Brimob di bawah
kendali operasi (BKO) Mabes Polri dan dari daerah-daerah lain, termasuk empat
jenderal polisi yang kini berada di wilayah itu, ditarik.
Empat jenderal polisi itu adalah Kepala Badan Pembinaan Keamanan Polri Komjen
Ismerda Lebang, Komandan Korps Brimob Irjen SY Wenas, Kepala Divisi Hubungan
Masyarakat yang pernah menjadi Komandan Operasi Pemulihan Keamanan Sulteng
Irjen Paulus Purwoko dan Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Irjen Gories
Mere.
Desakan dari FPI Poso yang dibacakan oleh Ketua FPI Poso, Sugianto Kaimuddin,
terkait tewasnya Syarifuddin alias Udin (22) warga Kelurahan Gebang Rejo, Poso
Kota yang tertembak aparat, Minggu (21/10) menyusul bentrokan dengan aparat
kepolisian. Dua warga sipil terluka dalam kejadian itu.
Kapolda Brigjen Badrodin Haiti juga menegaskan dia tidak akan menarik pasukan
yang di-BKO-kan di Poso. "Sampai saat ini kami belum berencana menarik pasukan
BKO yang ada di Poso. Tidak mungkin kami memenuhi tuntutan itu karena
penempatan aparat di Poso sesuai perintah," tegasnya.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla juga telah menegaskan, tidak seorang pun
warga negara yang bisa mengultimatum pemerintah untuk menarik aparatnya dari
Poso.
Situasi di Kota Poso, Kamis (26/10) pagi ini dilaporkan aman. Aktivitas masyarakat
berjalan normal. Lalu lintas juga normal, tidak ada pemeriksaan oleh polisi. Meski
Rabu (25/10) malam sekitar pukul 23.35 Wita rumah Bripka Sudaryanto, anggota
Polsek Kota Poso dibakar orang tak dikenal.
Wapres Akan ke Poso
Terkait situasi di Poso, direncanakan Minggu (29/10) Wakil Presiden (Wapres) Jusuf
Kalla akan mengunjungi Palu dan Poso, untuk berdialog dengan tokoh-tokoh agama
dan masyarakat setempat.
Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Sjamsuddin dan anggota Komisi
III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusumah Sundari ketika dihubungi SH, pagi
ini menyatakan, pihak kepolisian harus obyektif dan independen dalam menentukan
pengiriman atau penarikan pasukannya ke Poso, Sulawesi Tengah.
Hal itu bertujuan agar pihak kepolisian tidak terlibat kepentingan pihak tertentu dalam
menangani masalah di daerah tersebut. Harus diakui bahwa sejauh ini tugas aparat
kepolisian di Poso belum maksimal sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
Karena itu, penanganan masalah Poso masih merupakan pekerjaan berat bagi Kapolri
Jenderal Sutanto.
"Kepolisan harus memiliki data dan analisa yang akurat untuk menentukan apakah
pasukannya ditarik dari Poso atau malah ditambah," tegas Azis Sjamsuddin dari
Fraksi Partai Golkar.
Sedangkan Eva Kusumah menambahkan, persoalan Poso merupakan uji kasus
reformasi dan pemisahan tugas Polri dan TNI."Saya kira pasukan polisi ke Poso
ditambah saja. Ini persoalan keamanan. Kita jangan terjebak pada opini bahwa ini
koflik horizontal antara umat beragama," katanya.
Hari Rabu (25/10) Kepala Badan Intelejen Negara, Syamsir Siregar dan empat
petinggi TNI yakni Pangdam VII/ Wirabuana, Mayjen TNI Arief Budi Sampurna, Aster
Mabes TNI Mayjen Suprapto dan Danrem 132 Tadulako, Kolonel (Inf) Husein Malik
menggelar pertemuan tertutup dengan tokoh agama dan masyarakat Poso.
Pertemuan digelar di dua tempat. Untuk tokoh Muslim pertemuan dilakukan di Mess
Kodam Wirabuana di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Moengko Lama, Kecamatan
Poso Kota. Pertemuan berlangsung tiga jam lebih mulai dari pukul 08.30 Wita hingga
12. 00 Wita.
Sedangkan, pertemuan dengan tokoh Kristen digelar di Markas Batalyon 714 Sintuwu
Maroso mulai dari pukul 12.20 Wita hingga 14.00 Wita. Tidak ada penjelasan resmi
mengapa pertemuan itu harus dipisah. Usai pertemuan, Kepala BIN, Syamsir Siregar
menegaskan tidak akan ada penarikan pasukan dari Poso.
Penyelesaian Damai
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Ma'aruf di sela-sela "open house" dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa (24/10) mengatakan,
kita harus mengembangkan dialog antara tokoh masyarakat maupun tokoh agama di
Poso.
Kapolri Jenderal Sutanto di tempat yang sama mengatakan di Poso terdapat
kelompok-kelompok yang melakukan teror ke masyarakat. Sehingga target polisi bisa
segera mengungkap pelaku teror ini agar kondisi di Poso tenang kembali.
Sedangkan, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyatakan, "Kami melihat
indikasi di kalangan masyarakat tidak ada keinginan berdamai. Karena itu, seberapa
pun pasukan ada di sana, ya sama saja."
Pada bagian terpisah, Ketua Umum Partai Persatuan Daerah (PPD), Oesman Sapta
kepada SH , Rabu (25/10) mengatakan, masalah yang terjadi di Poso akhir-akhir ini
sebagai akibat dari lunturnya rasa nasionalisme dan bukan karena masalah konflik
horisontal. Selain itu, adanya intervensi pihak asing yang memanfaatkan keadaan
saat ini di Poso. (inno jemabut/eddy lahengko/norman meoko)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
