SUARA PEMBARUAN DAILY, 24 Januari 2007
Aksi Represif di Poso Diminta Dihentikan
[JAKARTA] Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyesalkan dan prihatin atas
terjadinya peristiwa baku tembak antara aparat kepolisian dengan sekelompok
anggota masyarakat bersenjata di Poso yang menimbulkan 14 orang tewas. Diimbau
seluruh pihak menahan diri dan tidak lagi melakukan aksi kekerasan.
"Saya tegaskan bahwa kita semua tentu mendukung upaya pemberantasan
terorisme, tetapi juga meminta agar upaya tersebut tidak dilakukan secara represif.
Tindakan represif selain tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas juga akan
menimbulkan luka baru di kalangan rakyat," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah,
Din Syamsuddin di Jakarta, Selasa (23/1).
Dikatakan, saat ini yang paling penting bagi Polri adalah menyingkap aktor intelektual
dibalik konflik Poso, termasuk 16 nama yang pernah disebut Tibo dahulu. "Tanpa itu
konflik Poso akan menjadi permanen dan berubah dari konflik horizontal menjadi
konflik vertikal antara rakyat dan pemerintah," katanya.
Sementara itu, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) menyesalkan terjadinya bentrokan
antara pihak kepolisian dengan masyarakat sipil di Poso, sepanjang Senin (22/1),
yang telah menyebabkan jatuhnya sejumlah korban baik dari pihak aparat maupun
warga.
Masalah Baru
Upaya penegakan hukum di Poso dengan memburu para pelaku kerusuhan yang
masuk daftar pencarian orang (DPO) harus didukung semua pihak, termasuk dari
kalangan DPR. Namun, dalam penegakan hukum tersebut, polisi harus lebih
persuasif dan jangan terlalu menekankan pendekatan keamanan yang bisa
menyebabkan korban sipil berjatuhan.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi I DPR, Ali Mochtar Ngabalin dari Fraksi Bintang
Pelopor Demokrasi (FBPD) kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (23/1) menanggapi
situasi terakhir di Poso. Dikatakan, pendekatan keamanan untuk upaya damai, justru
akan meninggalkan masalah baru yang akan lebih sulit penyelesaiannya di kemudian
hari.
Pendekatan keamanan dalam menegakan hukum, justru menyebabkan terjadinya
pelanggaran hukum dan hak asasi. Buktinya, banyak korban yang jatuh, padahal
mereka adalah warga sipil yang tidak termasuk dalam DPO.
Diingatkan agar polisi tidak melupakan 16 nama yang pernah disebut terpidana mati
Fabianus Tibo sebelum dieksekusi. Menurutnya, 16 nama yang disebut-sebut
sebagai pelaku kerusuhan itu, harus diusut agar kasus kerusuhan Poso bisa
terungkap lebih tuntas.
Dia menyarankan agar DPR, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga atau
elemen masyarakat lainnya perlu membentuk tim dalam kasus Poso guna mencari
solusi terbaik penyelesaian masalah daerah itu.
Salah satu solusi penyelesaian Poso adalah pemekaran, misalnya Poso dijadikan
Kota Administratif, lalu Tojouna-una dan Morowali masing-masing menjadi kabupaten.
"Kalau wilayah itu dimekarkan, niscaya akan terjadi lagi konflik di daerah tersebut,"
ujarnya.
Secara terpisah, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid merasa prihatin atas kejadian di
Poso, yang menimbulkan korban jiwa. Aparat keamanan, bisa lebih memaksimalkan
pendekatan persuasif untuk menyelesaikan masalah ini. "Saya prihatin atas musibah
ini, apalagi adanya korban jiwa termasuk aparat keamanan," katanya.
Memang dibutuhkan waktu lama melakukan pendekatan persuasif. Aparat sudah
melakukan itu, sejak lama. "Itu saya mengetahui. Namun, alangkah baiknya kita bisa
selesaikan dengan pendekatan persuasif. Kan bisa menggunakan, beberapa tokoh
masyarakat yang menjadi mediator karena dengan adanya banyak korban, ini bisa
ada masalah baru," katanya. [E-5/M-15/136]
Last modified: 24/1/07
|
