SURYA online, Kamis, 02 Nopember 2006
Intervensi Internasional Kasus Munir
Kita memang menolak intervensi, tetapi beri argumen yang jelas dan bahwa masalah
ini memang benar-benar akan diselesaikan secara tuntas, tidak dengan kata-kata,
tetapi dengan tindakan nyata.
PEMBUNUHAN Munir bisa berekor panjang menjadi masalah internasional.
Tanda-tanda ke arah itu semakin kencang, bahkan disebut-sebut Dewan HAM
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan turun tangan menginvestigasi kasus
kematian Munir.
Dari berita-berita yang kita lihat, nyata, bahwa ada indikasi kalangan in! ternasional
akan menekan pemerintahan Presiden SBY dalam kasus Munir. Dan ini bisa menjalar
ke masalah-masalah lain di dalam negeri.
Saat ini, intinya, kalangan internasional meragukan kesungguhan dan komitmen
pemerintah Republik Indonesia untuk mencari, mengadili, dan menghukum pembunuh
Munir. Mereka tidak percaya bahwa pemerintah memang bermaksud untuk
menuntaskan kasus tersebut.
Perhatian kalangan internasional itu tidak boleh dianggap enteng. Siapa pun di negeri
ini tidak boleh berpandangan bahwa kasus pembunuhan Munir akan hilang ditelan
waktu. Jangan ada yang berpikiran bahwa kasus Munir dapat dipetieskan dan
disembunyikan dari mata dan hati internasional.
Sebab, yang dibunuh adalah pejuang HAM dengan reputasi internasional. Adalah
Munir yang memang berani melawan rezim otoriter dengan membongkar penculikan
para aktivis yang hingga kini tidak ketahuan rimbanya. Inilah keberanian yang luar
biasa, sehingga Munir mendapat penghargaan The Right Livehood Award untuk
promosi HAM dan kontrol sipil atas militer di Stockholm, Swedia, pada Desember
2000.
Dan masalah HAM, apalagi saat ini, bukan masalah yang dapat dikekang oleh
batas-batas negara, oleh api nasionalisme, oleh semangat kebangsaan. Masalah
HAM adalah masalah yang menyangkut nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang kini
menduduki prioritas tertinggi di banyak negara.
Oleh karena itu, jika pemerintah harus menanggalkan sikap defensif dan mengatakan
bahwa penyelidikan kasus kematian aktivis HAM Munir sepenuhnya hak pemerintah
Indonesia. Kita memang menolak intervensi, tetapi beri argumen yang jelas dan
bahwa masalah ini memang benar-benar akan diselesaikan secara tuntas, tidak
dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata.
Politisi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah harus memberi respons positif
terhadap campur tangan Tim HAM PBB untuk pengungkapan kasus kematian Munir.
"Apa pun resikonya, pemerintah Indonesia harus memberi respons positif terhadap
upaya Tim HAM PBB ini. Sebab, sudah menyangkut opini internasional terhadap
Indonesia yang juga bagian integral serta anggota HAM PBB," kata Ketua Fraksi PDI
Perjuangan di DPR RI itu.
Karena itu, pilihannya kita sendiri harus sanggup membongkar kasus Munir. Kita
sendiri harus menemukan, mengadili, dan menghukum pembunuh Munir. Hanya itu
yang bisa membuat kalangan internasional percaya dan membuang niat untuk
intervensi. Dan jika itu dilakukan kita warga Indonesia tentu akan menyambut juga
dengan suka cita karena keadilan ditegakkan.
Dengan tegaknya hukum, maka kasus-kasus berat lainnya seperti konflik Poso,
Ambon dan masih gelapnya misteri hilangnya para aktivis akan tersingkap misterinya.
|
