The Cross

 

Ambon Berdarah On-Line
News & Pictures About Ambon/Maluku Tragedy

 

 


 

 

 

DetikCom


DetikCom, Selasa, 4/2/2003

Solidaritas Papua akan Judicial Review ke MA & PTUN-kan Mega

Reporter : Arif Shodiq Pujiharto

detikcom - Jakarta, Sejumlah elemen dan masyarakat Papua yang tergabung dalam Solidaritas Papua akan mengajukan judicial review ke MA. Kemudian mem-PTUN-kan Presiden Mega sehubungan dengan rencana pemekaran wilayah Papua.

Elemen itu antara lain dari Solidaritas Nasional untuk Papua, Forum Generasi Muda Papua, Aliansi Mahasiswa Papua dan Lembaga Adat Propinsi Papua.

Mereka mendatangi Kantor LBH Jakarta, Selasa(4/2/2003). LBH Jakarta yang menjadi kuasa hukum Solidaritas Papua diusulkan mengambil langkah judicial review dan PTUN untuk tidak hanya menunda pelaksanaan Inpres 1/2003, tetapi juga mencabutnya.

Inpres itu sendiri berisi tentang percepatan pemekaran wilayah Papua menjadi 3 propinsi dan beberapa kabupaten.

"Inpres itu kelihatannya sangat otoriter dan menyalahi aspirasi masyarakat Papua," tukas Ketua Forum Generasi Muda Papua John Menanti.

Sebab tahun 1999, tutur dia, ketika muncul UU 45/1999 tentang pemekaran wilayah, terjadi penolakan total. Semua elemen atau lembaga seperti DPRD I dan II telah menolak.

"Inpres itu juga bertentangan karena jumlah rakyat Papua hanya 2 juta orang. Sehingga tidak memenuhi kelayakan untuk dibagi menjadi 3 propinsi. Yang kami khawatirkan, SDM-nya belum siap," tukas John.

Sementara Tigor Bonar Naipospos dari Solidaritas Nasional untuk Papua menilai Inpres itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi posisinya.

Dituturkan dia, UU 45/1999 tentang pemekaran wilayah bertentangan dengan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

"Contohnya pasal 76, pemekaran Papua harus mendapat persetujuan dari Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Tapi nyatanya kan tidak," kata Tigor.

Kemudian, lanjut dia, DPRD Papua melalui SK tanggal 11 Oktober 2002 telah menolak usulan pemekaran wilayah Papua. Selain itu, Mega pada Oktober 2002 mengimbau agar pemekaran Papua tidak dipaksakan.

"Jadi, sungguh mengherankan kalau sekarang ternyata Inpresnya malah keluar," tandas Tigor. (sss)

Copyright © 1998 - 1999 ADIL dan detikcom Digital Life.
 


Copyright © 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML page is designed by
Alifuru67 * http://www.oocities.org/batu_capeu
Send your comments to
alifuru67@yahoogroups.com
This web site is maintained by the Real Ambonese - 1364283024 & 1367286044