KOMPAS, Minggu, 09 Februari 2003, 17:53 WIB
Tim Pokja: Tidak Ada Laskar Mujahidin Masuk ke Maluku
Kendari, Minggu - Penasihat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Masalah Maluku, Letjen TNI
(Purn) Suaidi Marasabessy minta agar jangan membesar-besarkan isu mengenai
masuknya ratusan anggota Laskar Mujahidin ke provinsi itu.
"Saya tidak punya data mengenai Laskar Mujahidin, tetapi sebaiknya tidak perlu
dikembangkan isu tersebut karena ternyata menimbulkan keresahan baru di kalangan
masyarakat," ujarnya di Kendari, Minggu (9/2) usai mensosialisasikan konsep Maluku
Baru kepada warga Maluku di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kedatangannya bersama tim Pokja Maluku yang diketuai H Ibrahim Soelaiman
selama tiga hari berkunjung ke Kendari, selain sosialisasi konsep Maluku Baru
Sebagai Satu Wujud Ideal Masyarakat Maluku Pascakonflik, juga bertatap muka
dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi SH soal penanganan eksodus warga Maluku.
Suadi yang juga mantan Pangdam VII/Wirabuana mengatakan, dirinya sudah
mengecek kepada Pangdam XVI/Pattimura dan Kapolda Maluku bahwa isu mengenai
masuknya anggota Laskar Mujahidin ke Provinsi Seribu Pulau itu tidak ada.
Ia berharap kepada kalangan masyarakat Maluku agar menyerahkan masalah
tersebut kepada aparat intelijen untuk meneliti kebenaran isu tersebut. Kalau isu
tersebut terus dikembangkan, bahkan mungkin bisa dijadikan alat politik baru oleh
kelompok tertentu. Selain itu, juga diharapkan kepada kalangan pers agar tidak
membesar-besarkan isu masuknya Laskar Mujahidin ke Maluku, sehingga tidak
menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat.
Menurutnya, jika masyarakat meyakini isu seperti itu menjadi sesuatu benar, apalagi
kenyataan kondisi emosional dan psikologis masyarakat Maluku masih rentan
dengan isu-isu, bisa merusak kembali kondisi Maluku yang saat ini sudah mulai
membaik. "Sebab dengan mengungkap atau mewacanakan hal-hal seperti itu, bisa
membuat sebagian masyarakat takut. Masyarakat Maluku kan sekarang ini dalam
kondisi trauma, sehingga jika muncul isu seperti itu bisa memancing trauma baru,"
paparnya.
Mengenai pemilihan Gubernur Maluku periode 2003-2008, Penasihat Pokja Maluku ini
minta kepada pemerintah pusat agar hendaknya ditunda pelaksanaannya hingga usai
Pemilu 2004 karena disinyalir ada indikasi untuk dijadikan ajang permainan politik
uang. "Indikasi akan adanya politik uang dalam suksesi Gubernur Maluku saat ini
sudah berhembus kuat di kalangan masyarakat. Jika itu terjadi, bukannya bertujuan
untuk membangun Maluku, tetapi justru sebaliknya membuka terjadinya konflik baru
lagi," tegasnya.
Jika pemerintah pusat mengharuskan diadakan pemilihan gubernur, dirinya berharap
agar ke-45 anggota DPRD Maluku dapat melakukan proses politik itu secara
bertanggung jawab. "Hindarkan hal-hal yang bersifat kepentingan pribadi dan golongan
karena penyelesaian konflik Maluku ke depan, ingin menghadirkan seorang pemimpin
yang kuat dan pempimpin yang kuat ini hanya bisa dihasilkan melalui suatu proses
yang terbuka dan bertanggung jawab," demikian Suaidi Marasabessy. (Ant/ima)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
