KOMPAS, Selasa, 25 Februari 2003
Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil:
Lepasnya Timtim Menambah Semangat Separatisme di Papua
Jakarta, Kompas - Sejak Timor Timur (Timtim) lepas dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), intensitas kegiatan separatisme di Papua mengalami peningkatan.
Lepasnya Timtim memberi inspirasi dan mendorong semangat tokoh-tokoh
Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mengembangkan upaya melepaskan diri
dari NKRI.
Menteri Pertahanan (Menhan) Matori Abdul Djalil mengemukakan hal itu dalam Rapat
Kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2). Menurut Matori,
pihak OPM juga semakin yakin bahwa perjuangan mereka untuk merdeka bukan
mimpi belaka, setelah penandatanganan kesepakatan penghentian permusuhan
antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Geneva (Swiss).
"Pihak OPM terus mengembangkan usahanya, terutama dengan membentuk jaringan
di luar negeri, yang dapat mendukung perjuangannya di dalam negeri, khususnya di
Jakarta dan Papua," kata Matori.
Dalam perjuangannya melepaskan diri dari NKRI, menurut Menhan, gerakan
prokemerdekaan Papua menggunakan berbagai cara. Mereka, antara lain,
menciptakan opini publik bahwa penyatuan Irian Jaya ke Indonesia setelah Pepera
(Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 tidak sah karena tidak dilakukan secara
satu orang satu suara (one man one vote) sesuai Resolusi PBB No 2504.
Berdasarkan itu, mereka menyatakan bahwa Papua telah merdeka pada tanggal 1
Desember 1961, sesuai dengan yang diberikan oleh Belanda.
Cara lain yang ditempuh adalah dengan membentuk kekuatan bersenjata yang terdiri
dari kelompok tentara pembebasan nasional OPM, yang berkekuatan sekitar 1.600
orang dan tersebar di seluruh wilayah Papua. Mereka memiliki sekitar 200 pucuk
senjata.
Matori juga mengutarakan, pihaknya mewaspadai adanya upaya yang dilakukan
beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan aktivis asing, yang
berusaha mengangkat kembali masalah penentuan nasib sendiri (self determination)
di Irian Jaya, yang telah mendapat legitimasi PBB.
Dephan telah menolak permintaan seorang akademisi dari Belanda untuk
mengadakan penelitian tentang hal tersebut pada Januari 2003. "Dephan menilai,
penelitian tersebut sangat tendensius, dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk
melakukan pembentukan opini dan penggalangan di Papua. Jika dibiarkan, hal itu
akan semakin mendorong kelompok separatis untuk melepaskan diri dari NKRI," kata
Matori.
Bentuk FPB
Pada hari Senin itu juga, di Jayapura, dideklarasikan Forum Papua Bersatu (FPB).
Ketika mendeklarasikan forum tersebut, Ketua Umum FPB Paskalis Kosay
mengatakan, FPB didirikan untuk merangkum semua orang Papua agar menjaga
persatuan, persaudaraan, kerukunan, dan tidak mudah diprovokasi dari luar. FPB juga
mengajak semua komponen suku bangsa Papua untuk bersama-sama membangun
daerah itu sebagai daerah zona damai menuju Papua Baru.
"Papua telah mendeklarasikan diri sebagai daerah zona damai dan hampir seluruh
masyarakat Papua telah merealisasikan itu. Tetapi, dengan kebijakan pusat
mengeluarkan Inpres mengenai pemekaran Papua, membuat masyarakat
terkotak-kotak. Inpres itu dinilai memecah belah orang Papua untuk saling bentrok
dan tidak dapat hidup berdampingan sebagai warga Melanesia," kata Kosay.
Akan tetapi, di Jakarta, juru bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) I Nyoman
Sumaryadi menyatakan bahwa dukungan terhadap pemekaran Provinsi Papua terus
bergulir dari kalangan penduduk asli Papua. Dukungan itu di antaranya disampaikan
ke Depdagri oleh Kananes Kareth sebagai Kepala Suku Besar Maybrat-Sorong. Juga
Komisi Nasional (Komnas) Reaktiviasi Provinsi Irian Jaya dan Irian Jaya Crisis Centre
yang ditandatangani David Obadiri.
"Mereka mendesak pemerintah agar segera mengaktifkan kembali pelaksanaan
pemekaran provinsi di Irian Jaya. Mereka menyatakan siap mengamankan kebijakan
nasional dalam mempertahankan Papua sebagai wilayah integrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia," kata Nyoman Sumaryadi dalam keterangan persnya di Jakarta,
Senin (24/2).
Depdagri, menurut Sumaryadi, menganggap aneh terhadap pihak-pihak yang menolak
pemekaran provinsi di Irian Jaya. Pasalnya, pemekaran itu merupakan usul Gubernur
Irian Jaya waktu itu, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
setempat, hingga diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika,
Puncak Jaya, dan Kota Sorong. (lam/kor/bur)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
