Damanik Korban Kepentingan Penguasa Bukan Konflik Agama
Hilversum, Selasa 04 Februari 2003 16:40 UTC
intro : Hari Senin diawali persidangan pendeta Rinaldi Damanik salah seorang
deklarator perjanjian damai Malino. Ia didakwa memiliki 14 senjata api rakitan dan 144
amunisi. Pelanggaran itu diancam hukuman mati. Senjata ditemukan oleh tentara dan
polisi ketika menghentikan rombongan yang baru saja mengantar pengungsi. Tidak
ada saksi mata menemukan senjata selain kesaksian dari aparat yang bertugas.
Damanik merupakan tokoh Kristen yang dikenal keras mengkritik kebijakan
pemerintah. Radio Nederland menghubungi Johnson Panjaitan pengacara Rinaldi
Damanik.
Johnson Panjaitan (JP) : Pengunjung sidang cukup ramai dan selain dari anggota
masyarakat persidangan juga dipenuhi oleh intel.
Radio Nederland (RN) : Tapi ini kan sebuah tanda tanya besar karena Damanik ini
dulunya dikenal sebagai salah seorang deklarator Malino, tapi bagaimana apa betul
dia bawa senjata ?
JP : Ya itulah, itulah problemnya. Jadi saya kira dari segi hukumnya simpel saja
persoalan ini sebenarnya soal yang biasa dan kecil tapi ini sebenarnya dimensi
politiknya justru besar. Ada beberapa hal yang saya kira perlu dilihat dalam kasus ini
terutama dalam konteks penyelesaian Poso secara keseluruhan. Yang pertama
adalah sidang kabinet sekitar bulan September memutuskan bahwa penyelesaian
kasus Poso itu sebagaimana kasus Ambon kedua belah pihak diperiksa kemudian
diproses tapi kemudian sekarang yang diproses hanya Damanik. Kelompok lain tidak
ada pemeriksaan samasekali. Yang kedua, ada bolong-bolong dalam kasus ini. Yaitu
Sdr Damanik diperlakukan, ditahan, ditangkap kemudian ditahan begitu lama
sementara ada terdakwa lainnya sekarang berkeliaran di Polda dengan alasan dia
ketakutan karena takut diserang oleh orang-orang Damanik, padahal itu orangnya
Damanik sebenarnya. Kasus ini saya kira akan digunakan untuk jalan keluar bagi
pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab atas peristiwa korupsi, pembunuhan,
penembakan misterius kemudian pengeboman, pembantaian massal yang
sebenarnya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh negara atau lebih tepatnya
sebenarnya yang terjadi adalah "state terrorism" sehingga lewat kasus ini
dimunculkan seolah-olah konflik yang terjadi di Poso adalah konflik horizontal padahal
itu sebenarnya tidak ada samasekali.
RN : Jadi mungkin nasibnya mau seperti di Ambon kan ya ? Artinya di Ambon
dituduh Gang Coker dan Lasykar Jihad pahadal ada yang bermain dibelakang itu.
Dalam hal Poso, Damanik yang dikambing hitamkan ?
JP : ya betul dikambing hitamkan. Jadi problemnya kalau Ambon kan kedua belah
pihak, tapi yang Poso ini hanya sepihak.
RN : Tapi yang jadi pertanyaan, kenapad dia ? Kenapa Damanik ?
JP : Ya, satu dia terlalu keras dan kritis, tapi sebenarnya bukan hanya faktor dia ini
juga ada faktor penundukan terhadap GKST (red: Gereja Kristen Sulawesi Tengah )
selama ini kritis terhadap pemerintah dan negara. GKST yang selama ini menjadi
institusi yang kritis terus atas apa yang terjadi di Sulawesi Tengah.
RN : Sebenarnya mungkin kita perlu tahu jga, apa yang dikritik Damanik sebelum dia
ditangkap sehingga akhirnya dia dikambing hitamkan ?
JP : Macam-macam. Itu mulai dari pemilihan umum, kemudian soal korupsi, soal
penembakan dimana-mana, soal pembunuhan massal yang juga sebenarnya menurut
laporan yang mereka temukan di lapangan ada keterlibatan aparat disitu dan dia
dengan sangat terbuka menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya
justru bagian dari pelaku. Dibawah sebenarnya aparat-aparat itu terlibat tapi
tampaknya sepertinya mereka justru yang menciptakan perdamaian memberikan
bantuan, padahal mereka juga selain menjadi pelaku dilapangan yang korupsi kan ?
Jadi untuk menutupi itu semua ya orang-orang yang kritis harus ditundukkan dan
dibungkam. Terus terang saja Damanik dan kawan-kawannya cukup berhasil
membangun aliansi dan kerja sama dengan gerakan-gerekan pro demokrasi untuk
menentang penindasan, penyalah-gunaan, pembunuhan dan korupsi yang terjadi di
Sulawesi Tengah.
RN : Anda beberapa kali menyebut korupsi, mungkin bisa jelas siapa yang korupsi
disini ? Apakah Pemda setempat ?
JP : oh banyak dari mulai level yang paling tinggi Gubernur dan pimpinan proyeknya
sampai yang paling bawah, yang penyalur-penyalur itu. Banyak proyek-proyek yang
diselewengkan terutama juga proyek-proyek yang menyangkut pengungsi. Anda tahu
sekarang ini korban baik yang Islam maupun yang Kristen sekarang berdemonstrasi
karena terjadi bantuan-bantuan yang dipotong dan tidak sampai kepada mereka. Dan
anda tahu kan Megawati mau dateng disini aja ditolak kan?
RN : Ada juga yang bercerita bahwa Damanik ini hanya korban antara lagi-lagi
Angkatan Darat versus Polri ?
JP : ya tahu kan karena dia juga salah satu korban untuk perluasan Kodam kan ? Itu
juga salah satu isyu yang ditentang oleh Damanik dan kawan-kawan terutama oleh
gerakan pro demokrasi disini dari mulai petani, buruh, cendekiawan sama-sama
menolak. Jadi ini sebenarnya proses pengembosan sentral-sentral gerakan pro
demokrasi di Sulawesi Tengah.
RN : Yang terakhir ini bang Johnson. Jadi Damanik ini adalah kambing hitam bukan
dari konflik agama tapi kambing hitam dari kepentingan tentara dan pemerintah
pusat?
JP : ya Jadi dia ini hanyalah dijadikan contoh gambaran untuk men-shock terapi
jaringan pro demokrasi terutama GKST karena itu mereka pinjam tangan lewat
konflik-konflik yang ditutupi dengan isyu sara padahal yang sebenarnya terjadi bukan
itu.
Demikian Johnson Panjaitan pengacara Rinaldi Damanik.
© Hak cipta 2001 Radio Nederland Wereldomroep
|
