SINAR HARAPAN, Senin , 10 Februari 2003
Laskar Mujahidin Datang, Warga Ambon Resah
Ambon, Sinar Harapan - Warga Kota Ambon akhir-akhir ini resah dengan keberadaan
sejumlah orang tak dikenal yang berasal dari luar Provinsi Maluku. Orang-orang tak
dikenal itu menamakan dirinya Laskar Mujahidin.
Ketua DPRD Kota Ambon, Drs Lucky Wattimury yang dikonfirmasi SH di Ambon,
Senin (10/2) pagi mengungkapkan pihaknya sudah mendengar adanya sejumlah
orang tak dikenal di Kota Ambon yang berasal dari luar Provinsi Maluku dan yang
menamakan dirinya Laskar Mujahidin.
"Bahkan DPRD Kota Ambon sudah melakukan pemantauan terhadap keberadaan
Laskar Mujahidin di Kota Ambon, sebab hal tersebut sangat meresahkan warga Kota
Ambon akhir-akhir ini," jelasnya.
Wattimury sangat menyesalkan sikap dari Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku
maupun aparat keamanan yang sampai saat ini belum memberikan penjelasan resmi
menyangkut hal tersebut.
"Padahal Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku maupun aparat keamanan harus
proaktif memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal tersebut sehingga
tidak ada keresahan di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Wattimury menegaskan jika memang keberadaan Laskar Mujahidin di Kota Ambon
hanya untuk mengacaukan situasi dan kondisi keamanan yang sudah mulai kondusif
ini, maka masyarakat Kota Ambon menunggu langkah-langkah pengamanan yang
dilakukan jajaran TNI dan Polri dan jangan hanya melakukan langkah-langkah
antisipatif dengan menunggu.
"Oleh karena itu saya mengharapkan masyarakat Kota Ambon dapat menerima
segala isu dengan waspada, mengkaji secara baik tanpa emosional, serta
meningkatkan kerja sama dengan pemerintah dan aparat keamanan guna
menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang lebih baik," ia berharap.
Senada dengan Wattimury, anggota DPRD Maluku, Max Pentury, mengharapkan
aparat keamanan untuk dapat mengantisipasi kehadiran Laskar Mujahidin di Kota
Ambon, sebab ini dipandang dapat memperkeruh situasi dan kondisi keamanan di
Kota Ambon yang sudah semakin kondusif.
"Aparat keamanan harus mendeteksi latar belakang kehadiran Laskar Mujahidin di
Kota Ambon sehingga dapat mengantisipasi gejolak-gejolak yang dapat terjadi," ia
mengingatkan.
Selama ini, kata Pentury semua pihak dapat menilai kinerja intelijen TNI maupun Polri
yang mana mereka tidak dapat melakukan langkah-langkah antisipasi suatu gejolak
dan yang dilakukan hanyalah berupa penyesalan.
"Pengalaman selama empat tahun konflik di Maluku menunjukkan orang luar yang
menjadi penyebab konflik di Maluku sehingga masyarakat Maluku jangan lagi mau
diadu domba sebab selama konflik ternyata masyarakat Maluku menjadi korban
kepentingan," ungkapnya.
Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Djoko Santoso menegaskan pihaknya terus
memantau gerakan orang-orang tak dikenal yang berasal dari luar Provinsi Maluku
yang menamakan dirinya Laskar Mujahidin.
Kepada SH, di Makodam XVI/Pattimura, Sabtu (8/2), Djoko Santoso mengaku
pihaknya sudah mengetahui isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwa saat ini
di Kota Ambon sudah didatangi oleh orang-orang dari luar Provinsi Maluku yang
menamakan dirinya Laskar Mujahidin.
Secara khusus, kata Djoko Santoso, dirinya telah memerintahkan staf intelijen dan
teritorial Kodam XVI/Pattimura guna mendeteksi pergerakan Laskar Mujahidin di
Maluku dan akan meningkatkan koordinasi dengan jajaran Kepolisian Daerah Maluku.
"Jika memang Laskar Mujahidin tersebut melakukan kegiatan yang melawan hukum
yang berlaku di Indonesia dan juga membuat situasi dan kondisi keamanan di Maluku
menjadi kacau, maka tentunya pihak TNI bersama Polri akan bertindak sesuai
peraturan yang berlaku," katanya.
Untuk diketahui, dalam sepekan terakhir ini telah berdatangan sekitar 100 orang yang
tak dikenal dari luar Provinsi Maluku yang mengaku sebagai Laskar Mujahidin.
Kedatangan mereka ke Kota Ambon menggunakan kapal-kapal milik PT Pelni dari
Surabaya dan Makassar.
Konsep Maluku Baru
Berdasarkan realitas kondisi masyarakat Maluku saat ini dan kemungkinan
perkembangan lingkungan lokal, nasional, regional dan global maka Kelompok Kerja
(Pokja) Masalah Maluku mengajukan konsep Maluku Baru sebagai satu wujud ideal
masyarakat Maluku pasca konflik.
Menurut Penasihat Pokja Masalah Maluku, Letjen Purnawirawan Suaidi
Marasabessy, konsep Maluku Baru mengacu pada visi yaitu terwujudnya masyarakat
Maluku pasca konflik, yang damai, aman, adil, sejahtera, bersatu dan bermartabat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu diungkapkan
Marasabessy kepada pers, di Ambon, Sabtu (8/2).
Untuk mencapai visi tersebut, menurut Marasabessy yang juga mantan Kasum TNI
ini, maka visi Maluku Baru adalah melanjutkan hasil perjanjian Maluku di Malino
dengan misi membangun kesadaran masyarakat Maluku bahwa konflik yang
sekarang terjadi dan bila terjadi lagi pada hakikatnya hanya menghacurkan
masyarakat Maluku sendiri.
"Konsep Maluku Baru dimaksudkan untuk membangun kesediaan masyarakat
Maluku untuk saling memaafkan setelah melalui proses hukum bagi yang bersalah,"
katanya. Di sisi lain, konsep Maluku Baru juga berupaya untuk meniadakan atau
setidak-tidaknya mengurangi potensi konflik yang ada di kalangan masyarakat
Maluku baik yang fisik maupun non fisik.
"Selain itu juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui
pengelolaan pembangunan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab serta
meningkatkan kesetiaan masyarakat Maluku terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia," jelasnya.
Marasabessy menegaskan, untuk menyelesaikan konflik Maluku yang demikian
kompleks diperlukan upaya komprehensif yang berkelanjutan sehingga pada saatnya
konflik Maluku dapat diselesaikan secara permanen.
"Upaya komprehensif harus menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat yang
meliputi aspek agama, sosial budaya, kependidikan, politik, ekonomi dan keamanan,"
rincinya.
Sedangkan upaya berkelanjutan harus menyangkut satu rencana waktu pelaksanaan
yang cukup dan dilaksanakan secara bertahap. Ditambahkan, dalam konteks ini
penyelesaian Konflik Maluku harus melalui tahap jangka pendek sampai tahun 2005,
tahap jangka sedang sampai tahun 2010, dan tahap jangka panjang sampai tahun
2020.
Pokja Masalah Maluku merupakan satu organisasi tempat berhimpun beberapa tokoh
masyarakat Maluku di Jakarta yang dibentuk pada tanggal 19 Juli 2000 oleh beberapa
inisiator guna merespons konflik Maluku karena penanganan konflik selama ini
terkesan sporadis, temporal, sektoral dan segmental. (izc)
Copyright © Sinar Harapan 2002
|
