Pengantar PPM

Kabupaten Sumedang mulai menjadi bagian Siklus ke-6 UNFPA sejak tahun 2003. Sebagai bahan sosialisasi, telah diterbitkan Buletin. Berikut ini salah satu edisinya, yakni Edisi 3 Tahun 2003. Yang ditampilkan hanya sebagian saja. Materi yang mempergunakan bahasa daerah tidak ditampilkan. (idjaz).

EDITORIAL

District Faciliator

The second quarter seems to be a starting point as momentum opening of  UNFPA project in Sumedang District. Having no significant projectial activities all executing agencies covered by District Program Coordinating Unit of Sumedang district getting alive and triumph welcoming the approved Q2 work-plan and Form A. Almost 95% activities proposed in the Q2 work-plan and Form A are approved by UNFPA and the fund will also be allocated soon. Meanwhile, BPMKS one of executing agencies under coordination of Ministry of Women Empowerment has already accepted 46 miliion allocated finance. Furthermore, it has been preparing the scheduled workshop will be attended by coordinator of GSI from the intervened village, head of sub-district Tim Penggerak PKK and the like.

DUE to the activities within district ministry of health, its will be held in the initial of June. Intensive and prolonged coordination will be done to reassure that every single activities implemented remain a success. The agency will manage the 22 million allocated by UNFPA in this second quarter. One month lefts from the Q2 time span suggest hard working done by  stakeholder of  the district ministry of  health to conduct seven approved budged lines. However, the agency will pay more attention to the target or  objectively Verifiable Indicators (OVI) of each activities postponed to the third quarter to gain this achievement.

ACTIVITY, BKKBN still play the very role on landing the project funded by  UNFPA.  As it is commonly known, UNFPA has already supported BKKBN for 30 years on promoting, coodinating, and implementing KIE and all about family planning in Indonesia. In the spirit of  autonomy, UNFPA sponsors project in which district contribute more indeed becomes primary stakeholder accompanied by district MOW  and BPMKS to pose achievement on this program to contribute human recourse development in Sumedang district at the whole.

BAPEDA as also one of  executing agency increase its intensity on coordinating and consolidating all potential input, data and ability of all the Eas. New member of DPCU completed the last monthly meeting. Division of advocacy of BKKBN, representative of Central Statistic Bureau (BPS) and representative of  People Welfare division of  District Secretariat (SETDA) also invited to support and strengthened DPCU capacity building and move. It is highly needed for DPCU agree to propose the NOTA DINAS as follow up from each activity. Nota dinas is needed to be a basis of  recommendation  to  the local government to be regarded as either general guideline and in action plan of local development agenda.

WE are all suppose to be in the same opinion  to walk and work together to implement this project and to create achievement to succeed this project together.

                  _____________________________________________

BULLETIN CREWS

General Advisor : Ir.H. Atang Riva’I

Co-Advisor : Ir. Tatang Mulyana Msi, S.A Sutriamin

Manager/Editor in Chief : Wiwin Winarni

Contributors : Drs. Ma’mur Husaeni, Rosni, S.IP, Hj. Ratna Wulan,

Drs.Maman Suparman

Editorial Address : Kantor BAPEDA Kab. Sumedang Jln. Geusan

Ulun No. 36 Telp/Fax 0261-201022 e-mail :

(HYPERLINK mailto:dpcudistrictsumedang@yahoo.com       _____________________________________________ 

Redaksi menerima tulisan seputar program UNFPA. Tulisan yang dimuat akan melalui proses editing oleh redaksi tanpa menghilangkan pesan utamaØ      SELAMAT BERGABUNG

GERAKAN SAYANG IBU (GSI)

Hj. Ratna Wulan

Adalah Gerakan  yang dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah untuk mempercepat penurunan kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas (Angka Kematian Ibu/AKI). GSI merupakan gerakan nasional yang dicanangkan oleh  Presiden RI pada tanggal 22 Desember 1996 di Solo yang intinya adalah kerjasama lintas sektoral dan koordinasi Pemda yang disponsori oleh Mentri UPW dengan membentuk Pokjatab GSI ditingkat pusat, provinsi dari gerakan ini dilaksanakan 13 Maret 1997 dan di Kab. Sumedang Bupati telah mencanangkan gerakan ini pada tanggal 15 April 1997.

GSI diperlukan karena sebagian besar persalinan masih ditolong dukun (63%) hanya sepertiganya ditolong bidan (34%) dan sebagian kecil (3%) ditolong dokter (SDKI 1994). Untuk mendukng kelancaran GSI ini sebagian besar desa telah memiliki bidan di desa, semua kecamatan memiliki puskesmas dan pelayanan KB dan hampir semua kabupaten telah memiliki RS yang memadai.

Gerakan Sayang Ibu merupakan sinergi semua kekuatan pembangunan untuk mencegah “3 TERLAMBAT” yaitu :

§         Terlambat mengenali bahaya dan memutuskan untuk mencari bantuan/rujukan keputusan.

§         Terlambat membawa ibu ke fasilitas rujukan (transportasi).

§         Terlambat memperoleh tindakan pertolongan di fasilitas rujukan.

GSI sangat diperlukan karena ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang mengalami kegawatan obstetrik sering kali terlambat di 3 hambatan Geografis (jarak), Ekonomi (biaya) dan Sosio-kultural (pendidikan, adat istiadat). Sementara dari hasil penelitian (Studi Kasus Jabar 1995) ditemukan profile “ALMARHUMAH IBU” sebagai beikut :

o       Kurang “disayang” suami/mertua dan keluarga,

o       Pendidikan di bawah SLTP,

   o       Rumah berjarak tempuh > 2 jam dari fasilitas pelayanan kesehatan,

o       Usia < 20 th atau > 30 th dan jumlah anak lebih dari 4 serta jarak anak kurang dari 3 tahun,

o       Riwayat kehamilan dan persalinan jelek (SKRT 1992),

o       Mengidap kurang darah dan KEK (SKRT 1992).

Sebagai sebuah gerakan massa GSI merupakan keterpaduan dan sinergi dari lima upaya utama yaitu peningkatan status perempuan, pemberdayaan bumil, keluarga dan masyarakat, peningkatan pelayanan KB bagi PUS yang membutuhkan. Upaya pelayanan antenatal bagi ibu hamil dan pelayanan gawat darurat obstetrik terhadap bumil beresiko atau bermasalah merupakan juga agenda utama lima pilar upaya GSI.

Disamping lima upaya di atas GSI sebagai agenda pembangunan berkelanjutan memiliki pula lima ciri utama sebagai lintas sektoral, Integritas dan sinergis, Kepedulian dan peran kaum pria meningkat, Pelaksanaannya dipantau terus menerus dan berkoordinasi di bawah Pemda.

Sepertinya menyayangi bumil adalah perkara mudah tetapi kenyataannya tidaklah seperti yang dibayangkan. Melalui GSI semua ibu hamil diharapkan :

·        Mendapat “perhatian” dengan cara dikenal, dicatat dan dipantau

·        Mendapatkan pelayanan antenatal empat kali

·        Ibu hamil resti dirujuk dengan baik dan benar

·        Saat persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Sebagai gerakan sosial GSI relatif lebih komplek untuk di evaluasi, diukur indikator keberhasilannya dan dikuatifkasi ekuivalen angka pencapaiannya. Hanya saja bukan berarti kita tidak dapat mengukur keberhasilan GSI. Data dan realitas mengenai diperiksanya ibu hamil, linakes didapatkan oleh ibu melahirkan dan ibu dalam keadaan selamat, keikutsertaan bapak ber KB mendampingi peran ibu dalam ber KB yang telah umum terjadi di Indonesia, meningkatnya peran bapak menuju bapak, ibu dan anak sehat dan sejahtera adalah tanda atau indikator daerah telah melek GSI.

KESEHATAN REPRODUKSI DAN KUALITAS KELUARGA

Drs. Maman Suparman (BKKBN kab. Sumedang)

Peningkatan program KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) berkaitan erat dengan pembangunan ekonomis secara langsung dan tidak langsung pada skala mikro dan makro ekonomi. Keterkaitan program KB dan KR pada tingkat mikro ialah melalui pembangunan kualitas keluarga, sedangkan pada tingkat makro melalui efesiensi pembangunan sosial dan ekonomi tingkat nasional.

Pada tingkat mikro, keluarga yang ber KB dan berhasil menciptakan kondisi sehat reproduksinya adalah mereka yang pada akhirnya dapat membesarkan, membina dan mendidik sumber daya yang berkualitas tinggi. Dengan SDM yang berkualitas tinggi maka diharapkan maka diharapkan keluarga memiliki produktifitas kerja yang tinggi sehingga meningkatkan ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat pada umumnya. Program KB dan KR akan mendorong terjadinya “Transisi Keluarga” yaitu adanya perubahan dari pembentukan struktur dan fungsi keluarga. Ada lima ciri pokok yang menandai terjadinya Transisi Keluarga :

1.      Rata-rata umur perkawinan dan melahirkan anak pertama mengalami peningkatan.

2.      Rata-rata jumlah anggota keluarga dan keluarga mengecil.

3.      Beban ketergantungan mengalami perubahan karena relatif meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut.

4.      Terjadinya peningkatan jumlah kepala rumah tangga wanita, terutama karena harapan hidup wanita lebih panjang dibanding pria.

5.      Keterlibatan wanita dalam pasar kerja meningkat, sehingga merubah keseimbangan tanggung jawab antara pria dan wanita dibidang ekonomi keluarga. Perubahan ini dapat terwujud melalui berbagai macam intervensi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.

Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi pada tingkat makro dapat dipahami dari hal-hal berikut :

1.      Untuk negara yang sedang berkembang sarana pelayanan terhadap kebutuhan penduduk perkapita umumnya masih terbatas sehingga dengan bertambahnya penduduk  akan memperburuk ketersediaan kebutuhan dasar penduduk.

2.      Penduduk yang kurang berpendidikan dan lebih miskin  (prasejahtera dan sejahtera) akan cenderung memiliki anak lebih banyak dibanding dengan yang hidupnya terpenuhi.

3.      Seorang ibu yang lebih sering melahirkan akan mempunyai permasalahan kesehatan yang lebih besar  dibandingkan dengan ibu yang melahirkan lebih sedikit anak terutama jikalau akses pelayanan kesehatan belum merata.

4.      Kesehatan partisipasi wanita dalam pasar kerja dan kegiatan sosial bagi mereka yang memiliki anak banyak akan relatif sedikit dibanding dengan mereka yang memiliki anak sedikit.

5.      Penduduk yang besar jumlahnya akan berkaitan dengan kerusakan lingkungan karena ketidakselarasan antara produksi dan konsumsi yang pangan meningkat dengan cepat sehingga akan mengancam proses pembangunan berkelanjutan.

Bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang program  KB dan KR akan memberikan dampak pada menahan dan pada tingkat tertentu akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Melihat simpul hubungan program  KB dan KR baik secara makro dan mikro serta dampaknya pada keluarga-keluarga Indonesia, kedua program tersebut tetap diperlakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara global.

MINIGRANT

District Fasiliator

Salah satu penyebab utama tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, 373/100.000 kelahiran hidup, adalah salah satu aspek yang tercakup dalam “3 Terlambat”. Secara terperinci “3 Terlambat” meliputi (a)  terlambat mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan sehingga terlambat mengambil keputusan memberikan pertolongan/rujukan, (b)  terlambat menuju fasilitas rujukan, dan  (c)  terlambat mendapat pertolongan ditempat/fasilitas rujukan. Untuk memotong jalur “3 Terlambat” tersebut maka  UNFPA atau Dana PBB untuk kependudukan menyeponsori program bantuan transportasi bagi ibu melahirkan yang mengalami kegawatdaruratan yang kemudian dikenal sebagai MINIGRANT.

MINIGRANT adalah dana stimulan yang diberikan pada desa yang berjarak lebih dari 20 km atau ditempuh lebih dari 2 jam perjalanan dari fasilitas kesehatan yang menyelanggarakan  PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Dana tersebut adalah dana abadi desa yang sekiranya dapat dikembangkan masyarakat desa atas kesepakatan antara masyarakat, kader Gerakan Sayang Ibu (GSI), pemerintah dengan berbagai pihak terkait sehingga dana abadi tersebut akan berkelanjutan dan tetap dirasakan manfaatnya terutama bagi ibu melahirkan beresiko tinggi.

Adapun pengelolaan dana tersebut adalah dengan senantiasa menyediakan kas kecil atau peti kas  dengan perhitungan 20% X jumlah ibu hamil  X ongkos perkiraan ke tempat rujukan. Peti kas inilah yang kemudian akan dijadikan dana dinamis yang setiap saat dapat diambil apabila diperlukan untuk merujuk ibu melahirkan kondisi kritis yang membutuhkan terutama dari keluarga tidak mampu namun pada saat persalinan tidak memiliki dana transport, dana MINIGRANT bersifat pinjaman dan harus dikembalikan apabila yang bersangkutan  telah  memiliki  penggantinya.

KORESPONDENSI

Korespondensi adalah sarana komunikasi dan tanya jawab yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengan program UNFPA ini. Layangkan surat anda pada alamat DPCU, silakan bertanya dan mengkonfirmasikan apapun tentang kejelasan program ini. DF akan mendistribusikan surat pada yang dituju untuk kemudian membuat surat balasan. Janganlah sungkan.