Tragedi Bali dan Revisi APBN

Beberapa media di Indonesia menyebutkan, pasca tragedi Bali 12 Oktober 2002,jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali langsung merosot tajam. Bila sebelum ledakan bom wisman yang datang ke Bali sekitar 5.000 orang per hari, kemudian jumlah itu menciut jadi 700 orang per hari. Sialnya kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Bali, namun meyerang seluruh kawasan pariwisata di Indonesia. Pemicunya adalah travel advisory yang dikeluarkan pemerintah Australia, Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru dan Afrika Selatan tidak hanya menyebutkan larangan berkunjung ke Bali tetapi juga ke Indonesia secara keseluruhan.

Penurunan wisman tidak hanya berdampak pada menyusutnya penerimaan devisa Indonesia dalam neraca pembayaran. Tetapi multiplier effect pada sembilan sektor lain yang terkait dengan sektor pariwisata juga semakin menghilangkan harapan masuknya devisa untuk Indonesia. Belum lagi memperhitungkan risiko macetnya pembayaran cicilan kredit modal kerja dari pengusaha yang terkena dampak langsung dari dunia pariwisata ini.

Di sisi lain kondisi ini diperparah dengan efek tidak langsung dari tragedi Bali yang membuat Indonesia semakin terpuruk di mata internasional. Terutama hilangnya kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap keamanan berinvestasi di Indonesia. Tentu saja dampak seperti ini tidak bisa ditangani dalam waktu singkat dan akan terus menyertai perekonomian Indonesia sebelum kepercayaan para pelaku bisnis kembali.

Praktis dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa diharapkan dari investasi, asing maupun domestik. Bahkan kinerja ekspor yang selama ini hanya memberikan sedikit sumbangan pada pertumbuhan ekonomi akan semakin berkurang kontribusinya. Perekonomian yang sejak semula tumbuh dengan dukungan sepenuhnya dari konsumsi akan semakin bergantung pada kemampuan daya beli penduduk.

Berkaitan dengan itu, dalam rapat kerja Panitia Anggaran DPR dengan pemerintah belum lama ini, disepakati angka-angka baru asumsi dasar RAPBN 2003. Pertumbuhan ekonomi yang semula ditargetkan 5% direvisi menjadi 4%, tingkat inflasi diubah dari 8% menjadi 9%, nilai tukar rupiah dinaikkan dari Rp 8.700/US$ njadi Rp 9.000/US$ dan suku bunga SBI tiga bulan dipertahankan pada posisi 13%. Sedangkan harga minyak internasional dan produksi minyak Indonesia tidak mengalami revisi, masing-masing ditetapkan  US$ 22 per barel dan 1,27 juta barel per hari.

Besaran asumsi makroekonomi yang baru disepakati anggota DPR dan pemerintah tersebut sangat berbeda dengan perhitungan bank dunia terhadap asumsi dasar RAPBN 2003 pasca tragedi Bali. Hasil kajian CGI malah menyebutkan pertumbuhan Indonesia hanya berkisar 3,2%, inflasi 9,8% dan nilai tukar rupiah Rp 9.300 per US$. Padahal sebelum Tragedi di Bali, Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4%, inflasi 8%, nilai tukar rupiah Rp 8.000/US$ dan harga minyak internasional US$ 20,5 per barel. 

Secara umum, dampak tragedi Bali bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dari tragedi Bali berpengaruh pada penurunan jumlah turis maupun penerimaan devisa seperti yang diungkapkan pada pendahuluan artikel ini.

Diperkirakan penurunan neraca pembayaran mencapai 20%, padahal pada 2001 sumbangan dari sektor pariwisata terhadap neraca pembayaran mencapai  US$ 5,4 miliar. Akibatnya pada 2003 devisa dari sektor pariwisata akan berkurang US$ 1,1 miliar. Bila memperhitungkan faktor-faktor lain, maka akibat bom Bali Indonesia akan kehilangan penerimaan devisa sekitar US$ 1,7 miliar, atau menurunkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 0,85%.

Sejak tragedi Bali rupiah juga mengalami tekanan yang sangat besar, hingga menyentuh level tertinggi Rp 9.400/US$ dari posisi di bawah Rp 9000/US$ sebelumnya. Dampak tragedi Bali masih akan dirasakan pada 2003, terhadap kinerja ekspor, investasi dan penerimaan jasa, khususnya dari pariwisata. Sehingga nilai tukar diperkirakan tetap akan mengalami tekanan dan berfluktuasi. Laju inflasi 2003 juga diperkirakan akan menguat, karena melemahnya kurs dan rencana kenaikan BBM, tarif dasar listrik. Dengan berbagai hal tersebut inflasi tentu saja akan tembus melewati angka 9%.

Dari sisi moneter yang perlu dilakukan oleh BI adalah mengontrol tingkat suku bunga sedemikian rupa sehingga tidak memberikan tekanan lebih lanjut kepada inflasi. Dalam hal ini BI bisa mengarahkan perkembangan suku bunga riil terpelihara pada kisaran 4-5%. Dengan pertimbangan tersebut, suku bunga SBI tiga bulanan diperkirakan akan berada pada level 13-14% pada RAPBN 2003.    

Berkaitan dengan hal untuk memulihkan kembali perekonomian, ada dua hal yang seharusnya dilakukan pemerintah. Pertama, mengembalikan kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya di Bali, melalui promosi. Sayangnya upaya ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa diharapkan hasilnya seketika pada tahun 2003.

Dengan cara menghimbau agar dalam situasi sulit yang dihadapi bangsa ini, modal domestik yang masih ada di luar negeri segera dapat ditarik kembali untuk mendukung perekonomian nasional. Apalagi pada saat ini pemerintah juga sedang menjalankan program divestasi dan privatisasi, kesinambungan langkah pemerintah di bidang ini juga akan penting artinya dalam memulihkan kepercayaan investor yang telah terpengaruh peristiwa Bali.

Kedua, memberikan stimulus pada bidang yang langsung di bawah kendali pemerintah, yaitu APBN. Dalam hal ini pemerintah melakukan tiga skenario perhitungan dengan memberikan stimulus berupa anggaran pembangunan. Skenario pertama, paket stimulus sebesar Rp 3,3 triliun, terdiri dari Rp 2,3 triliun untuk tambahan anggaran pembangunan dan Rp 1 triliun untuk dana kontijensi sehingga pertumbuhan ekonomi paling tidak bisa mencapai 4%. Skenario kedua, paket stimulus sekitar Rp 5 triliun terdiri dari Rp 4 triliun untuk tambahan anggaran pembangunan dan Rp 1 triliun untuk dana kontijensi, maka pertumbuhan ekonomi persis seperti apa yang ditargetkan. Selanjutnya skenario ketiga, paket stimulus sebesar Rp 6 triliun yang terdiri dari Rp 5 triliun untuk tambahan anggaran pembangunan dan Rp 1 triliun untuk kontijensi.

Perekonomian Indonesia memang menjadi dilematis pasca tragedi Bali. Setidaknya harapan untuk menekan defisit ke titik 0% semakin mustahil untuk di capai pada 2004. Upaya stimulus misalnya, untuk melakukan hal tersebut perlu diupayakan agar mekanismenya berjalan sesuai dengan koridor konsolidasi fiskal. Kalau kebablasan maka kita mungkin saha semakin merosot, misalnya seperti pada tahun 1999-2000. Bila perekonomian kembali seperti tahun tersebut maka biayanya jelas akan lebih mahal, dalam segi ekonomi di masa yang akan datang. Yang pasti, upaya pemulihan ekonomi Indonesia tidak akan terhenti pada perdebatan angka  asumsi-asumsi dasar perhitungan RAPBN 2003. Ada yang lebih penting lagi, yakni menguji asumsi-asumsi tersebut dalam kenyataan.***