Pengangguran dan Kemiskinan

Pada prinsipnya berbagai aktivitas pembangunan ekonomi dilakukan tidak lain bertujuan untuk mengejar keterbelakangan dan ketertinggalan. Keterbelakangan dan ketertingalan itu sendiri memiliki ruang lingkup yang multidimensi, namun dalam perspektif ilmu ekonomi, dimensi pencapaian tingkat kesejahteraanlah yang menjadi kajian paling utama. Dalam banyak literatur, terutama yang dipublikasikan di bawah dekade 60-an, diungkapkan bahwa, salah satu cara untuk mengejar keterbelakangan tersebut, adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Paling tidak, pertumbuhan yang dimaksud,  harus berada di atas pertumbuhan jumlah penduduk. Melalui cara tersebut diharapkan angka pendapatan perkapita akan meningkat, sehingga otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Praktis dalam periode ini, teori-teori pertumbuhan seperti teori Rostow, Harold Domar, atau pun Lewis menjadi sangat populer dan dipercaya sebagai referensi bagi ahli pembangunan. Teori-teori tersebut meyakini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lambat laun, dengan sendirinya akan diikuti oleh pemerataan pendapatan (spread out) dan berlanjut pada pengurangan tingkat kemiskinan (trickle down effect).

Akan tetapi ketika implementasi teori tersebut menjadi semakin bias. Ketika memasuki pertengahan tahun 70-an, para ahli ekonomi mulai meragukan terkonsentrasinya seluruh aktivitas ekonomi pada pertumbuhan. Pasalnya di banyak negara sedang berkembang terdapat adanya gejala kemiskinan absolut, ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran yang cenderung meningkat, meskipun pertumbuhan mengalami peningkatan secara stabil. Kasus Indonesia lebih lanjut bisa dijadikan salah satu referensi bagaimana kegagalan trickle down effect tersebut, menyusul terjadinya krisis moneter pada akhir tahun 1997.

Dari sini muncul kesadaran, bahwa pemerataan ekonomi tidak akan terjadi dengan sendirinya seperti kepercayaan yang disandarkan pada konsep trickle down effect, namun pemerataan ekonomi harus diupayakan sedemikian rupa melalui formulasi-formulasi konkrit yang membumi. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi juga harus ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan pengangguran.

Pengangguran dan kemiskinan, kedua-duanya adalah eksternalitas negatif dari implementasi kebijakan makro ekonomi yang tidak ideal, seperti diuraikan di atas.  Dan keduanya memiliki perkaitan yang erat. Dalam pandangan teori makro ekonomi kemiskinan adalah masalah yang muncul akibat distribusi pendapatan yang timpang, di sisi lain ketimpangan tersebut merupakan kontribusi dari tingginya angka pengangguran.

Selain dihadapkan pada sejumlah persoalan pelik seperti hutang luar negeri yang semakin menumpuk, tingkat kurs yang relatif tidak stabil, dan inflasi yang tinggi, Indonesia saat ini juga dihadapkan pada persoalan pengangguran dan kemiskinan.

Jika pada tahun 2001 jumlah pengangguran terbuka mencapai angka 5,8 juta orang, pada tahun 2002 ini menurut BPS terjadi lonjakan menjadi 8 juta orang. Sementara beberapa prediksi menyebutkan bahwa angka tersebut akan terus menggelembung pada tahun 2003 menjadi sekitar 9,1 juta orang.

Laju pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja di Indonesia masih cukup tinggi. Periode 1961-1971, penduduk telah bertambah 2,1% pertahun, dan periode 1971-1980 sebesar 2,3%. Bahkan, tahun 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk masih tinggi yakni sekitar 2% per tahun. Meskipun pada periode 1990-1995 ada penurunan menjadi 1,7% per tahun, demikian pula pada periode 1995-2000 yang semakin turun pada tingkat pertumbuhan 1,5% per tahun. Sayangnya hal itu tidak berlanjut, menuju tahun 2000-2002 kita bisa mendapati angka tersebut akan kembali membengkak, misalnya dengan pemulangan sekitar 20.000 (dari 450.000 orang) TKI ilegal dari Malaysia dan akibat masih suramnya prospek dunia bisnis dan investasi pasca tragedi Bali.

Sebenarnya tingkat pengangguran di Indonesia tidak begitu mencolok dibanding  tingkat pengangguran di beberapa negara industri maju di Eropa, dengan persentase yang masih di dua digit. Namun tingkat pengangguran sebear 6%, 8% tersebut dilihat dari sisi pengangguran terbuka (open unemployment), yakni penduduk angkatan kerja yang benar-benar menganggur. Di luar pengertian tersebut, terdapat sejumlah besar pengangguran, yang dalam konsep ekonomi termasuk dalam kualifikasi pengangguran terselubung (disguised unemployment), yakni tenaga kerja yang jumlah jam bekerjanya tidak optimal karena tidak ada kesempatan untuk bekerja.

Berdasdarkan data BPS sampai dengan pertengahan tahun 2002 ini, sekitar 45% tenaga kerja di Indonesia bekerja di bawah 35 jam per minggu, atau setara dengan 25% pengangguran penuh. Jika jumlah ini ditambahkan dengan angka pengangguran terbuka, saat ini pengangguran di Indonesia mencapai angka sekitar 42 juta orang. Tentu saja angka pengangguran di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat serius dan membahayakan dalam pembangunan nasional.

Dilihat dari sisi pendidikan angkatan kerja di Indonesia juga masih berada pada taraf yang rendah.Misalnya pada tahun 2000, dari 95,65 juta angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas, masih terdapat 21,75 juta orang tau 22,7% yang tidak tamat sekolah dasar (SD), 37,1% lulus SD, 16,1% lulus SLTP, 19,4% lulusan SLTA dan hanya 1,3% lulusan diploma atau sarjana muda, sedangkan sarjananya hanya 2,2%.

Yang unik dari data-data tersebut yakni, adanya indikasi bahwa justru ketika level pendidikan makin tinggi, malah tingkat pengangguran untuk setiap level tersebut makin tinggi. Persentase tingkat pertumbuhan pengangguran berpindidikan sarjana adalah yang paling tinggi dibanding dengan diploma, SLTA dan SD, di mana angkanya untuk 1998-2000 mencapai sekitar 5,04%. Dan angka tersebut cenderung meningkat dari waktu ke waktu, misalnya pada akhir 2001 lalu, kabarnya telah terjadi pembengkakan pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi mencapai angka 1,8 juta orang, dan diperkirakan akan bertambah 100.000 orang pada tahun 2002 ini.

Tingginya tingkat pengangguran dikalangan angkatan kerja terdidik ini berdampak serius pada berbagai dimensi kehidupan. Dari dimensi sosial politik, Samuel P Huntington (Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, 1983) mengatakan, semakin tinggi tingkat pendidikan para penganggur, maka semakin tinggi kualifikasi kriminalitas, atau semakin gawat kadar tindakan kriminalitas dan destabilitas yang berkembang di negara tersebut. Lulusan perguruan tinggi yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat mendorong pada perubahan sosial yang cepat. Sementara itu tamatan pendidikan menengah yang tidak bekerja dapat semakin mempergawat kadar ketidaknyamanan sosial politik, seperti yang terjadi di Afrika Barat dan yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. 

Yang pasti mereka menganggur karena tidak memiliki nilai jual, akibat rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, atau karena tidak efektifnya sistem pendidikan di perguruan tinggi kita.

Selanjutnya terkait dengan pengangguran tersebut, di belahan dunia manapun, berlaku hukum  ekonomi yang sama, semakin banyak orang menganggur maka semakin banyak orang yang berada dalam tingkat kemiskinan. Jika dahulu sebelum krisis ekonomi, catatan resmi yang oleh badan-badan internasional seperti IMF, angka kemiskinan absolut Indonesia berada pada level 11% dari jumlah penduduk. Kemudian memasuki tahun 2000 menurut BPS, angkanya kembali melonjak berkisar antara 18%-20% dari jumlah penduduk yang telah melampaui angka 240 juta jiwa, atau sekitar 48 juta jiwa. Bahkan belum lama ini Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Jemaluddin Kassum mengungkapkan, 3/5 atau 60% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu 10%-20%  lainnya hidup di bawah garis kemiskinan absolut.

Untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut hal pertama yang harus senantiasa dilakukan pemerintah adalah memperbaiki kondisi dunia usaha dan investasi. Iklim investasi diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang diperlukan dalam pembangunan. Kedua, perlunya percepatan program restrukturisasi utang swasta dan pemulihan fungsi intermediasi perbankan. Dengan demikian kepercayaan masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperbaiki kegiatan ekonomi secara bertahap. Ketiga, melakukan transformasi kurikulum pendidikan yang lebih meningkatkan porsi peningkatan skill dan kewirausahaan.