Amanat Reformasi Untuk Suksesi Gubsu

Dalam waktu dekat Sumatera Utara akan melangsungkan suatu pesta demokrasi, yakni pemilihan gubernur  untuk memimpin pada periode 2003-2008. Pemilihan gubernur kali ini adalah pemilihan gubernur yang spesial. Paling tidak, dikatakan spesial karena pemilihan gubernur pertama sejak berakhir rezim orde baru. Hal ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana nilai-nilai demokrasi (democracy values) telah terinternalisasi disemua lapisan masyarakat Sumut, baik elit politik, cendekiawan, mahasiswa/pelajar dan  masyarakat awam.

Kita akan menyaksikan, apakah proses pemilihan gubernur kali ini masih diliputi kecurangan dan KKN atau berjalan sesuai dengan koridor yang diinginkan. Sejauh ini opini publik yang banyak terlontar dibeberapa media masih memperlihatkan pesimisme. Masih lebih banyak yang percaya bahwa pemilihan gubernur kali ini, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa daerah, dimana nuansa KKN, money poliitic masih meracuni.

Pada saat yang bersamaan, tahun 2003 ini merupakan momentum dimulainya AFTA (Asean free Trade Area). Berkaitan dengan ini pemilihan gubernur menjadi semakin strategis. AFTA adalah tantangan sekaligus sebagai peluang bagi Sumatera Utara. AFTA tak ubahnya sebagai suatu kancah pertarungan multidimensi  dengan hukum rimba, siapa yang piawai adalah yang keluar sebagai pemenangnya. Kondisi ini jelas membuat medan tempur gubernur yang akan datang menjadi lebih kompleks.

Posisi gubernur bukan lagi sekedar posisi politis administratif, akan tetapi menjadi penentu nasib masyarakat Sumut ke depan. Apalagi pada saat yang sama, konsep otonomi daerah akan melalui fase trial and error menuju konsep yang lebih matang. AFTA dan otonomi akan menggiring Sumut seperti sebuah negara baru yang mandiri, berinteraksi langsung dengan negara-negara di seluruh dunia.  

Sementara itu di sisi lain implementasi otonomi daerah ternyata telah berdampak pada terjadinya transformasi sosial. Terdapat perbedaan mencolok yang dihadapi seorang gubernur pada masa lalu dengan era otonomi daerah sekarang. Dalam era otonomi daerah sesuai UU No 22/ 1999 tentang Pemerintah Daerah, jika tidak direvisi, gubernur bukan lagi merupakan atasan Bupati dan Walikota. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak terdapat hubungan hierarkis, akibatnya kerap muncul konflik administratif, kebijakan tumpang tindih  antara gubernur, walikota/bupati yang pada akhirnya menciptakan kebingungan publik dan dunia usaha.

Sehingga yang menjadi persoalan berikutnya adalah, bagaimana menemukan sosok gubernur mendatang yang mampu menjembatani kepentingan antar kabupaten dan kota di daerah ini.

Berkaitan dengan berbagai persoalan yang diuraikan di atas, diperlukan kearifan semua pihak  dalam menyikapi pemilihan pemimpin Sumut ke depan. Melihat fenomena yang ada, dari apa yang masih diperankan oleh mayoritas anggota DPRD-SU, nampaknya kita masih tetap terlena dengan paradigma lama, terjebak dengan nama-nama bakal calon, bukan dalam tataran konsepsi bagaimana Sumatera ke depan.

Seandainya dalam tataran konsepsi mayarakat Sumut sudah klop, tentu tidak ada kesulitan lagi untuk menentukan siapa paling tepat untuk memimpin Sumut ke depan dari sejumlah balon yang ada. Artinya proses pemilihan gubernur dapat dilakukan dengan lebih objektif dan gubernur tidak diberikan “cek kosong”.

Amanat Reformasi

Melalui tulisan ini intinya penulis ingin mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat Sumut, terutama DPRD-SU balon-balon gubernur, pada amanat reformasi, yang diperjuangkan dan ditebus dengan harga mahal oleh mahasiswa 1998 lalu.

Setidaknya  ada beberapa amanat reformasi yang harus segera dituangkan dalam sebuah kerangka konsep kepimimpinan Sumut ke depan terutama dalam konteks pemilihan gubernur. Amanat reformasi tersebut  antara lain ; hapuskan KKN, supremasi hukum  dan pemulihan ekonomi. Ketiga pilar reformasi tersebut paling tidak harus menjadi sandaran indikator  kompetensi gubernur Sumut ke depan.

Pertama, hapuskan KKN. Gubenur ke depan harus memiliki komitmen tinggi untuk memberantas seluruh KKN di Sumut. Untuk itu gubernur harus menyelenggarakan pemerintahan good governance dengan cara mewujudkan aparatur daerah yang baik dan bebas KKN. Prinsip-prinsip good governance itu sendiri antara lain profesional, transparansi, efisien, efektif, akuntabilitas, berwawasan ke depan dan lain-lain. Bukan rahasia lagi kalau masih banyak sistem rekrutment aparat pemerintah (PNS) sarat dengan KKN, misalnya dengan menyogok oknum-oknum tertentu yang memiliki kompetensi dan kemampuan meloloskan PNS tersebut.

Bagaimana oknum PNS tersebut akan bekerja secara profesional sebagai pamong praja, pola rekrutnya saja sudah tidak benar, sudah barang tentu hal yang pertama dilakukannya adalah mengembalikan “modal” yang telah dikeluarkannya. Sumut telah terlanjur memiliki citra negatif,  dan diakronimkan menjadi semua urusan mesti dengan uang tunai. Contoh lain misalnya untuk menyampaikan LPJ para bupati/walikota, mereka harus menyediakan uang untuk setiap anggota dewan agar LPJ-nya diterima, lagi-lagi ini ini sudah tidak rahasia lagi, walaupun tidak seorangpun yang pernah membuktikan secara yuridis. Untuk memberantas budaya ini, Sumut membutuhkan seorang figur pemimpin yang bersih dan benar-benar ingin membangun Sumut sebagai daerah yang menjunjung adat, agama dan berpendidikan.

Kedua, supremasi hukum. Bagi yang mempunyai indikasi nyata bersalah, pemerintah jangan ogah-ogahan lagi melaksanakan upaya hukum, melalui instansi penegak hukum yang berwenang. Adanya kepastian hukum sendiri akan merupakan prasyarat bagi dua pilar amanat reformasi lainnya. KKN tidak akan bisa dihapuskan bila tidak ada supremasi hukum, demikian pula halnya dengan pemulihan ekonomi. 

Belakangan ini pemprovsu memang semakin giat melakukan road show ke luar negeri mengundang para investor  untuk menanamkan modalnya di Sumatera Utara. Akan tetapi hasilnya memang belum maksimal. Tentu saja hal ini memiliki keterkaitan dengan belum tergaransinya iklim bisnis yang kondusif di Sumut, lihat saja bagaimana lambannya pemerintah daerah menangani masalah Indorayon, Allegrindo, Damai Abadi, Pasific dan lain-lain, ditambah lagi runyamnya masalah pungli yang dimotori oleh OKP-OKP, masih kentalnya nuansa premanisme yang bahkan ikut diperankan oleh oknum aparat pemerintah, belum lagi perda-perda yang tumpang tindih yang banyak mengeksploitasi dunia usaha.

Banyaknya kasus tanah yang tak terselesaikan menambah panjang daftar fakta penegas belum ditegakkannya supremasi hukum di Sumut. Misalnya saja persoalan HGU tanah PTNPN II yang ditunda-tunda, hingga kemudian memicu penggarapan tanah oleh masyarakat luas, hal ini bisa terjadi karena tidak pastinya hukum. Yang terlihat kemudian di areal tanah tersebut telah menjadi areal perumahan-perumahan, kebun-kebun anggota DPRD dan pejabat. Terakhir adalah kasus tanah eks kavaleri yang berada di padang bulan, sekitar 13 ha tanah masih belum nampak titik terangnya. Kita harus berani mengakui bahwa kita masih memiliki sistem pemerintahan yang jelek dan tidak ergonomis, mulai dari tingkat kepala lingkungan hingga presiden sekalipun.

Ketiga, pemulihan ekonomi. Saat ini kondisi perekonomian Sumut masih jalan di tempat. Hal itu tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi Sumut periode 1998-2002 tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Sumut dalam kurun waktu tersebut hanya berkisar 1%-2% jauh di bawah tingkat pertumbuhan nasional yang berkisar 3%-4%. Demikian pula dengan pendapatan perkapita Sumatera Utara pada 2002, dengan menggunakan harga konstan 1993, nilainya hanya mencapai sekitar Rp. 2 juta tidak jauh berbeda dengan nilai pendapatan perkapita tahun 1997. Artinya tidak ada peningkatan pendapatan per kapita sejak tahun 1997 hingga 2002. Stagnasi pada pendapatan perkapita ini lebih jauh justru telah mendongkrak jumlah penduduk miskin Sumut menjadi 1,8 juta (2002). Sementara itu menurut data BPS Sumut jumlah pengangguran di Sumatera Utara tahun 2002 mencapai 1.9 juta orang. Pada periode yang sama, transformasi ekonomi Sumut juga menemui jalan buntu, karena sumbangan sektor pertanian kembali membesar naik menjadi 32% dibanding 1997 yang mencapai hanya 27%, sementara sektor industri justru turun, dari 54% pada tahun 1997 menjadi 45% pada tahun 2002. Jelas Sumut tidak mengalami kemajuan dari sisi ekonomi, bahkan Sumut sedang mengalami perlambatan bila dibanding dengan beberapa propinsi lain, yang dulunya berada di bawah Sumut.

Penutup

Demikianlah sekedar beberapa catatan yang mungkin bermanfaat bagi para elit politik Sumut, cendikiawan, mahasiswa dan masyarakat awam dalam menyongsong suksesi kepemimpinan gubernur dalam waktu dekat. Bagaimanapun          nuansa demokrasi yang kita nikmati saat ini lahir berkat gerakan reformasi. Reformasi telah membebaskan bangsa ini dari pasung otoritarian menuju kemerdekaan berdemokrasi.

Suksesi kepemimpinan gubernur tentu merupakan agenda penting dalam menguji konsistensi gerakan reformasi, apakah Sumut  memang telah melakukan reformasi atau belum. Untuk itu publik harus menguji dan menilai dan mengawasinya secara besarma-sama. Dan agar tugas mengawasi dan menjaga arah reformasi ini semakin tajam, beberapa pihak seperti LSM, mahasiswa dan  pers harus menjadi  pengawal utama.