Pendidikan Sejarah Di Timor TimurEdi Cahyono
Hingga saat ini persoalan Timor Timur dapat dikatakan belum pernah terselesaikan. Sebenarnya, sejak Deklarasi Balibo--pencanangan integrasi wilayah ini ke Indonesia--di tahun 1975, masih banyak rakyat setempat yang belum/tidak setuju integrasi. Berbagai peristiwa perlawanan terus bermunculan dan kulminasinya adalah peristiwa Dili 12 November 1991. Keterlibatan pemerintah yang cenderung menggunakan sikap tegas dan tidak toleran terhadap para anti-integrasi telah menyebabkan muncul kritik internasional. Pemerintah Indonesia dianggap telah mengabaikan hak-hak azasi manusia (human rights) dalam menyelesaikan masalah politik. Pemerintah Amerika Serikat adalah salah satu pengritik kondisi human rights ini. Dalam pertemuan antara Presiden Suharto dengan Presiden Bill Clinton di Jepang, saat menghadiri konferensi negara yang tergabung dalam G7, di tahun 1994, kritik ini mencuat. Sementara itu dari Australia, John Pilger, memproduksi film The Death of Nation: The Timor Conspiracy, sebuah film sejarah dan dokumenter yang menceritakan secara kilas balik berbagai peristiwa menggenaskan yang terjadi di Timor Timur. Film ini diputar di berbagai negeri dan jaringan TV internasional. John pula yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan edisi khusus tentang Timor Timur di The New Internationalist No. 253, Maret 1994 dengan tema "East Timor The Silence and Betrayal." Apalagi, bila menengok hasil investigasi terhadap peristiwa Dili 12 November 1991, di mana hasil yang dikerjakan oleh Komisi Nasional sangat berbeda dengan yang dikerjakan oleh Peace is possible in East Timor Ecumenical Assosiation, Prancis, dalam East Timor Oriental, 12 November 1991, List of Victims/Liste Des Victimes, 1992. Atau, kisah-kisah pengakuan tentang penyiksaan yang dialami beberapa orang Timor dalam "I am Timorese" Testimonies From East Timor, diterbitkan oleh Catholic Institute for International Relations, London: 1990. Contoh-contoh serupa ini mudah didapatkan. Ketidak-percayaan terhadap informasi resmi dari pemerintah Indonesia telah mendorong berbagai pihak melakukan investigasi ulang terhadap peristiwa-peristiwa yang berlangsung di propinsi termuda ini. Artinya, ada kecenderungan semakin kuat untuk tidak mempercayai penjelasan pemerintah Indonesia terhadap berbagai hal yang terjadi di Timor Timur. Informasi-informasi 'alternatif' ini membuat Indonesia dibanjiri kritik yang semakin menyudutkan. Sikap pemerintah Indonesia sebenarnya telah pasti. Deklarasi Balibo menjadi dokumen penting berintegrasinya wilayah ini ke Indonesia. Deklarasi ini disiapkan oleh Apodeti (Associaçiáou Popular Democrática de Timor), UDT (Uniáo Democrática de Timor) dan Kota (Klibur Oan Timor Aswain dan Partido Trabalhista) pada 30 November 1975.1) Menyusul, setelah itu adalah Petisi 31 Mei 1976 yang
Dua sikap penting inilah yang kemudian dijadikan landasan pembentukan Propinsi Timor Timur menjadi propinsi ke-27 RI, melalui UU No. 7 Tahun 1976, tertanggal 17 Juli 1976. Sehingga berbagai peristiwa tragis yang muncul di Timor Timur akan selalu dilihat sebagai cara-cara sah sebuah pemerintahan menangani persoalan dalam negerinya.3) Namun, di sisi lain, sebagian warga Timor Timur yang hidup di pengasingan, mayoritas tinggal di Australia, sekitar 15.000 jiwa, merasa proses-proses integrasi berlangsung secara tidak fair. Mereka inilah yang secara intens mendorong dilakukannya pengumpulan suara untuk suatu sikap warga Timor Timur menentukan nasibnya sendiri (the right of self determination). Untuk keperluan ini di luar negeri dibentuk sebuah wadah bernama Conselho Nacional Da Resistencia Maubere (CNRM--Dewan Nasional untuk Perlawanan Rakyat Maubere). Berbagai aksi-aksi politik warga Timor Timur anti-integrasi banyak didukung CNRM.4) Dukungan internasional bagi para anti-integrasi membuat pengikut yang berada di Timor Timur pun aktif merencanakan berbagai aksi politik. Beberapa yang terjadi belakangan adalah, upaya beberapa pemuda Timor Timur untuk bertemu Presiden Clinton di Jakarta--saat menghadiri konferensi APEC (November 1994)--yang berakhir dengan mereka meminta suaka politik ke Portugal, dibantu oleh Palang Merah Internasional; merayakan hari 12 November dengan demonstrasi di Dili; dan, yang cukup penting, menciptakan suasana rasialisme anti suku lain di dalam wilayah-wilayah Timor Timur sebagaimana terdengar berbagai peristiwa pemukulan terhadap warga suku-suku lain yang berdiam di sana. Survey oleh Balitbang Depdikbud tahun 1992 terhadap siswa SLTP dan SMA, cukup banyak siswa yang menokohkan para anti-integrasi (Jose Ramos-Horta, Xanana Gusmao, dsb.). Nampaknya, nama-nama tersebut telah menjadi simbol perlawanan. Sekolah memang tidak memperkenalkan nama-nama tersebut dengan gamblang, sehingga lingkungan sosial lah yang cukup kuat melakukan pendidikan politik kepada siswa. Kondisi serupa ini sedikit banyak mirip dengan yang pernah dialami Indonesia di jaman kolonial (di awal abad ke-20), yaitu setiap orang yang dianggap musuh oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda adalah pahlawan untuk rakyat bumiputera. Pendidikan Sejarah: Sebuah Strategi
Melihat kondisi seperti itu, nampaknya kemudian dilakukan berbagai pendekatan baru dalam melihat dan menangkap persoalan integrasi untuk diperkenalkan kepada para anti-integrasi. Secara internasional, Menteri Luar Negri, Ali Alatas, saat ini aktif melakukan dialog dengan pihak Portugal didampingi oleh Sekretaris Jendral PBB Boutros Boutros Ghali (dialog ini sendiri telah dimulai sejak akhir 1980-an). Di dalam Timor Timur telah berlangsung pengurangan jumlah militer, dan saat ini mereka 'tidak mudah' tersulut untuk mengambil tindakan kekerasan dalam menghadapi para anti-integrasi. Pertemuan-pertemuan antar Menlu Indonesia dengan Portugal, sebetulnya acap-kali menghasilkan penyelewengan dalam prakteknya. Di sini sulit untuk menunjukkan siapa yang telah mengingkari setiap hasil kesepakatan? Karena hasil-hasil pertemuan-pertemuan tersebut memang tidak pernah transparan di Indonesia. Dan, pertemuan-pertemuan tersebut menjadi tidak representatif sebab tidak dihadiri oleh pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian konflik ini: rakyat Timor Timur. Upaya lain adalah intervensi melalui pendidikan. Pendidikan politik untuk masyarakat (siswa) sebetulnya telah cukup lama ditiadakan di Indonesia, khususnya sejalan dengan politik pemerintah Orde Baru yang membangun depolitisasi masyarakat, programnya dimulai sejak tahun 1968. Pelajaran sejarah yang ditampilkan di sekolah-sekolah menjadi ajang penyampaian sepihak posisi pemerintah, tentang berbagai peristiwa di masa lalu. Dan ini berhasil. Meskipun ada segelintir orang mempunyai sikap kritis, namun tetap merupakan minoritas. Kesuksesan ini pula yang kemudian dibawa ke Timor Timur untuk melakukan peredaman suhu politik yang selalu tinggi. Penyiapan fasilitas pendidikan (gedung-gedung sekolah dan guru) di propinsi ini tumbuh cukup pesat. Dapat disimak melalui tabel berikut: Tabel: Perkembangan SD, SLTP, SMU di Timor Timur Tahun Ajaran 1976/77-1990/91
Sumber : Kanwil Depdikbud Prop. Timor TimurBila diambil kumulatif jumlah lulusan sejak 1979 s/d 1991 saja, tingkat SD: 435.140 siswa; SLTP: 164.101 siswa; SMU 48.069 siswa. Satu jumlah yang cukup tinggi untuk penduduk Timor Timur yang hanya sekitar 450 ribu jiwa (125 ribu diantaranya berdomisili di ibukota, Dili).6) Akan menjadi tandatanya bila dilihat jumlah siswa SD yang lulus hampir sama dengan jumlah penduduk; atau jumlah lulusan SLTP yang lebih sepertiga dari jumlah penduduk. Sejauhmana data-data di atas dapat dipertanggungjawabkan. Ada kemungkinan data kelulusan tersebut manipulatif. Atau, bila data tersebut benar, berarti tingkat kematian penduduk dan penduduk yang melarikan diri ke luar negeri demikian tinggi. Tingkat kematian dan penduduk yang melarikan diri ke luar negeri yang tinggi adalah bagian dari berbagai represi dan operasi militer yang pernah dilakukan di Timor Timur, melalui invasi 1975 ('Operasi Komodo'), 'Operasi Pembersihan' tahun 1979, Serangan 10 Juni 1980, 'Operasi Keamanan' 1981, 'Operasi Sapu-Bersih' 1983-1984, peristiwa Santa Cruz 12 November 1991, serta berbagai 'kecelakaan' dan peristiwa-peristiwa 'di luar prosedur' yang tidak terdeteksi.7) Di luar penyelesaian masalah dengan laras senjata, pembangunan infrastruktur untuk mengubah perilaku rakyat yang "menentang" ini dilakukan menggunakan pendidikan sebagai alat yang selama ini dianggap cukup efektif. Seperti disiapkannya kurikulum sejarah "khusus" untuk Timor-Timur--sebetulnya sebuah penyimpangan dalam kerja-kerja Balitbang Depdikbud--yang semestinya hanya menangani kurikulum nasional. Dan, disiapkannya buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor-Timur (SPRTT) untuk jenjang SD, SLTP dan SMU oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjarahnitra-Ditjenbud), Depdikbud.8) Ini merupakan program ideologis; pemilihan jenis pelajarannya pun digunakan sejarah. Sejauh ini memang belajar melalui sejarah bermanfaat dalam membangun kesadaran manusia (dapat digunakan sebagai bahan belajar tentang apa yang pernah terjadi). Dan terbuka peluang untuk beragam interpretasi berdasarkan pendekatan dan fakta yang mendukungnya. Namun di Indonesia belajar sejarah hampir selalu ditempatkan sebagai menerima posisi tunggal penjelasan dari satu pihak (dalam hal ini versi pemerintah) untuk diterima begitu saja, tidak perlu diperdebatkan.9) Buku SPRTT yang dicetak sebanyak 8.000 eksemplar akan menjadi bacaan wajib di seluruh jenjang pendidikan. Dan, kabarnya buku inipun menjadi bacaan wajib untuk kalangan militer. Dalam penulisan buku ini pengambilan kurun waktu sangat panjang memasuki relung-relung zaman pra-sejarah untuk dilakukan pencarian fakta yang dapat menggayutkan akar-budaya yang sama antara penduduk asli Timor-Timur dengan penduduk asli di luar Timor-Timur. Keterpisahan kolonialisme (oleh Portugal) menjadi "bukan masalah" karena kemudian terjadi proses integrasi "kembali" ke pangkuan Indonesia. Di sinilah sejarah disimpangkan dari rangkaian perubahan-perubahan dan kemajuan (progress) masyarakat, dan semata-mata hanya menjadi alat pembenaran mengapa harus "integrasi." Sejarah menjadi pijakan membenarkan ke-kini-an.10) Cara pandang seperti ini, sebenarnya, untuk pertama kali dilakukan pemerintah saat Presiden Soeharto menyambut delegasi Timor Timur pada tanggal 7 Juni 1976 di Istana Merdeka, yang menyatakan:
Sedang dalam "Kata Pengantar" buku SPRTT dinyatakan:
Asumsi di belakang proses penyusunan sejarah memang dikenal sebuah unsur yang harus diketengahkan yaitu benang merah. Benang merah adalah ibarat benang yang menjelujur mengikuti alurnya. Perumpamaan itu dapat diterapkan pada proses perkembangan suatu masyarakat yang bergerak ke depan. Demikian Integrasi (Deklarasi Balibo) menjadi sikap penting penduduk Timor Timur. Karena dalam perjalanan selama 20 tahun integrasi tersebut lebih banyak sikap penentangan yang muncul, maka dilakukan upaya menelusuri jauh ke belakang guna menemukan benang merah-nya. Di sini penelusuran akar budaya dilakukan untuk menyambung mengapa harus ada integrasi. Mengapa "rakyat" Timor Timur "termotivasi" melakukan integrasi. Adakah kesamaan sosio-kultural. Penelusuran jauh ke belakang tersebut, nampaknya, berhasil menemukan kesamaan orang Timor Timur dengan orang-orang Indonesia lainnya melalui pembuktian dari zaman Pra Sejarah. Dengan demikian yang membedakan rakyat Timor Timur dengan rakyat Indonesia lainnya adalah kolonialisme: Belanda dengan Portugis. Dengan begitu rakyat Timor Timur akan dilihat sebagai "bukan orang lain." Buku SPRTT diletakkan dengan cara pandang perspektif historis seperti itu. Salahkah cara berpikir seperti itu? Sebenarnya, penelusuran seperti ini akan memunculkan beragam kelemahan. Bagaimanapun kita tahu bahwa masa lalu Indonesia, di jaman kerajaan-kerajaan lebih banyak pertikaian antar kerajaan ketimbang perdamaian. Hubungan satu wilayah (kerajaan) terhadap wilayah lainnya adalah melalui kekerasan dan ketundukan. Hal serupa tentu saja mudah ditemukan di masyarakat suku zaman pra sejarah lainnya. Yang membentuk negara Indonesia tidak lain adalah kolonialisme-imperialisme. Artinya kepentingan modal ada di balik penyatuan komunitas suku-suku, dan masyarakat kerajaan-kerajaan yang tercerai-berai. Dengan demikian pendekatan benang merah yang seperti itu, sebenarnya, tidak dapat digunakan untuk menjelaskan cikal bakal dari integrasi. Semestinya, integrasi (Deklarasi Balibo) ditelusuri sejak aktifitas politik yang meningkat ketika pemerintah Portugal menawarkan dekolonisasi terhadap Timor-Portugis, dan peristiwa-peristiwa politik yang mendorong pembentukan negeri Timor merdeka. Segelintir orang yang tidak puas dengan proses munculnya kekuatan (partai) mayoritas inilah yang harus dijadikan titik utama dari isu integrasi ke Indonesia. Buku SPRTT telah menyingkirkan "obyektifitas" yang menjadi "pandangan dunia" dari para pemiliknya. Artinya, anggapan/asumsi (ontologi) orang luar (di luar penduduk asli Timor Timur) akan mengkedepan sebagai satu "obyektifitas" baru, atau suatu "kenyataan sejarah."12) Perangkat metodologi digunakan sebagai alat memilah-milah dan mensintesakan unsur-unsur yang telah diperoleh dari tahap-tahap kerja metode (sejarah). Dengan demikian pilihan berintegrasi itu diharapkan dapat dipahami sebagai apa dan bagaimana dalam perjuangan rakyat Timor Timur di dalam perjalanan sejarahnya. Problem-problem yang muncul dalam perjalanan sejarah akhirnya hanya masalah menjaga harmoni di dalam masyarakat. Masyarakat asli (indegenous), dianggap, tidak memerlukan perubahan! Epilog Sikap yang pernah diambil almarhum Adam Malik (Menlu)--Indonesia--di tahun 1974 adalah mendukung kemerdekaan rakyat Maubere (Timor-Timur) seperti dinyatakannya dalam suratnya ke Jose Ramos-Horta.13) Namun, posisi seperti itu berubah ketika penjabat Menlu digantikan. Artinya, sebetulnya ada 'pendukung' Timor Timur di luar Timor Timur yang berasal dari dalam Negara Indonesia. Peran AS,14) Inggris, Australia15) dalam invasi Indonesia ke Timor Timur harus diletakkan dalam proporsi yang benar khususnya bentuk dukungan pesawat tempur (Skyhawk, Bronco OV-10) dan persenjataan (senapan UZI Israel) bagi Indonesia. Artinya, harus dipertanyakan kembali gerakan human-rights belakangan ini yang dimotori negeri-negeri tersebut. Mengingat keberpihakan pemerintah mereka terhadap penghabisan (elimination) rakyat Timor Timur begitu jelas dalam tahun-tahun tersebut. Integrasi Timor Timur pun belum diterima di tingkat internasional, di PBB. Makna dari kebijakan 'pembangunan' dapat kembali didiskusikan dan dimasalahkan. Mengingat, "Berbagai kebijakan pusat, baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan, ternyata tidak selalu dipersepsi oleh masyarakat Timor Timur, khususnya para pemuda dan mahasiswanya, sebagai upaya membangun masyarakat Timor Timur, tetapi justru lebih sering menguntungkan orang non Timor Timur."16) Untuk saat sekarang, bila upaya separatisme dan pembentukan negara sendiri dipertahankan maka suatu proses penghabisan rakyat oleh militer secara lebih luas pun tetap mungkin terjadi. Negeri-negeri kapital-imperialis akan dalam posisi mendukung suatu iklim investasi yang nyaman dan aman bagi modal mereka dari gangguan politik apapun bentuknya. Artinya, Negara Indonesia akan 'dibenarkan' menyelesaikan setiap bentuk masalah yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban (rust en orde). Apalagi bila kita melihat kecenderungan politik nasional saat ini di mana militer 'menggunakan' isu 'keresahan' di Timor Timur untuk mempertahankan status-quo politik mereka. Jiwa politik yang dinamis harus tetap dipelihara oleh rakyat Timor Timur. Jalur-jalur untuk menuju politik yang lebih sehat, demokratis, dan legal harus terus dilakukan. Problem ideologis-politis sempit--merdeka--tidak akan cukup efektif bila berhadapan dengan kekuatan Negara (Indonesia) yang telah mapan dan terstruktur. Ruang demokrasi; anti-kekerasan dalam menyelesaikan masalah; mengembalikan militer ke barak dan menempatkan mereka sebagai penjaga perbatasan antar negera; dan membentuk masyarakat sipil yang demokratis mungkin dapat menjadi agenda kampanye ke depan. Hal ini pun menjadi kebutuhan rakyat Indonesia pada umumnya. Masyarakat Timor Timur harus mulai menulis tentang sejarah, ekonomi, politik, ideologi, budaya, dsb.; tentang diri mereka sendiri, visi mereka. Ini dapat menjadi bagian penting dari proses revitalisasi masyarakat ini bila ingin dipertahankan. Mengingat, globalisasi modal (capital)--melalui WTO, APEC, AFTA, NAFTA, dsb.--akan menggilas habis potensi-potensi rakyat lemah yang menempatkan kekuatan kapital-imperialis maju di atas segala lapisan sosial terbelakang.*** Jakarta, 6 April 1996 Catatan: 1) Ditandatangani oleh Guilhermo Maria Gonçalves (APODETI), Francisco X. Lopez da Cruz (UDT), Alexandrino Borromeu (Anggota Presidium), Domingos de Oliveira (Sekretaris Umum), José Martine (KOTA), dan Domingos C. Pereira (Partido Trabalhista).2) Ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Sementara Timor Timur, Arnaldo Dos Reis Araujo; dan, Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur, Ketua, Guilherme Maria Goncalves.3) Peristiwa-peristiwa tersebut, nampaknya, membuat empat dari enam penandatangan Deklarasi Balibo akhirnya menarik kembali posisinya dari mendukung integrasi. Sebenarnya dengan sikap kempat orang penandatangan ini,--pemerintah R.I. yang sebelumnya mengambil posisi bahwa integrasi rakyat Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan R.I. adalah merupakan kehendak yang harus dihargai,--perlu dilakukan peninjauan kembali. Perubahan sikap ini tentu didukung oleh pertimbangan-pertimbangan mendasar.4) Di Australia, misalnya, terdapat kelompok-kelompok yang memperjuangkan the rights of self determination rakyat Timor Timur seperti: Campaign for an Independent East Timor (CIET), the Australian-East Timor Association, the Friends of East Timor, the Victorian Trades Hall Council, the Australian Union of Student, the Australian Council for Overseas Aid (ACFOA) dan sebagainya.5) Riwanto Tirtosudarmo, "Timor Timur yang Masih Resah" Kompas, 18 Januari 1995.6) Jumlah penduduk Timor Timur di tahun 1976 sekitar 650 ribu jiwa.7) Lihat misalnya, Amnesty International, 1985, East Timor Violations of Human Rights Extrajudicial Executions, 'Disappearances', Torture and Political Imprisonment 1975-1984, United Kingdom.8) Lembaga ini dikenal memproduksi banyak buku sejarah dan kebudayaan dari berbagai propinsi Indonesia sejak awal 1980-an. Sedangkan, khusus tentang penyiapan buku SPRTT, survey dan penulisan dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Dr. Anhar Gonggong. Buku ini ditulis berdasarkan SK Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI No 482/C/Kep/1992.9) Sebagai contoh bahwa telah terjadi ketidak-kritisan siswa, dapat dilihat dalam survey yang dilakukan Lalu Walana dan R.Z. Leirissa, 1987, Tingkat Kesadaran Sejarah Untuk Masyarakat Yang Berpendidikan Sederajat Dengan SLTA Di Kota Administratif Mataram Nusa Tenggara Barat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjenbud, Depdikbud. Hal ini terjadi disebabkan seluruh bahan bacaan yang dapat ditemui siswa adalah produk pemerintah seperti Sejarah Nasional, PSPB, Sejarah Umum, dan Sejarah Dunia. Buku-buku tersebut menyampaikan hal yang sama dengan cara pandang yang sama pula, selain tidak menggugah siswa untuk melakukan investigasi sendiri. Mari kita lihat salah satu contohnya; ketika diajukan pertanyaan:"Ketika Republik Indonesia pada masa revolusi terus didesak Belanda dengan berbagai ultimatum, pemimpin PKI Musso dan Amir Sjariffudin yang baru saja kehilangan jabatan sebagai Perdana Menteri, tiba-tiba saja kaum komunis melancarkan pemberontakan Madiun 19 September 1948. Korban di kalangan rakyat yang tidak berdosa berjatuhan, sementara pemberontakan tersebut dapat ditumpas tetapi tidak bisa dikikis secara tuntas karena keburu Belanda melakukan Agresi militer II, ... (dst.). Apa komentar saudara...?" (hal. 95) Jawaban:
Seluruhnya ada 21 jawaban berbeda namun intinya kira-kira tidak jauh berbeda dengan empat kutipan di atas. Jawaban-jawaban yang mencerminkan kebencian semata. Kebencian seperti ini tentunya dibangun melalui sistem informasi (baca: pendidikan) sejarah yang keliru. Kenyataan dan fakta-fakta sosial dinilai melalui sudut pandang moral. Dan, menunjukan bahwa pelajaran sejarah sebetulnya telah gagal dicerna oleh siswa. Tidak tercermin adanya kesadaran sejarah siswa. Siswa menjadi membeo, ikut mengecam kenyataan sejarah yang oleh pemerintah dipersepsikan secara negatif. Apa jadinya bila cara-cara pengajaran seperti itu dilakukan di Timor Timur? Haruskah siswa menjadikan musuh dan mengkambing-hitamkan terhadap orang-orang dari lingkungan, kerabat, dan keluarga mereka sendiri, hanya dikarenakan pemerintah memposisikan pihak-pihak tertentu sebagai musuh? 10) Pendekatan sejarah seperti ini di Indonesia dipelopori oleh almarhum Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, sejarawan UI yang juga bekerja di Pusat Sejarah ABRI. Tulisan dia yang betul-betul memposisikan sejarah untuk kepentingan "pembangunan" adalah Sejarah Demi Masa Kini (UI Press). Sedang buku-buku sejarah dwi-fungsi militer yang ditulisnya dilakukan untuk kebutuhan politik semacam itu: suatu posisi politik yang tak terelakkan dari militer. Pemikiran Nogroho membawa satu arus pengecaman terhadap 'musuh-musuh' Orde Baru. Sejarah 'diadili' oleh sejarawan.11) Sambutan pada upacara penerimaan delegasi rakyat Timor Timur dan penyerahan petisi, pada tanggal 7 Juni 1976, di Istana Merdeka," dalam Machmuddin Noor (et.al.), 1977, Lahirnya Propinsi Timor Timur: Dokumentasi Tentang Proses Dekolonisasi Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, hal. 68-69.12) Memang ada upaya merangkum pendapat penduduk setempat melalui seminar draft I SPRTT di Dili, Januari 1993 yang mengundang para pelaku, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah setempat. Namun ini tidak berarti bahwa pelibatan masyarakat setempat akan menunjukkan "kenyataan sejarah" asli (interpretasi dan persepsi penduduk setempat). Boleh jadi seminar tersebut lebih merupakan pertemuan politis untuk 'meminta izin' pengedaran buku sejarah yang tidak ditulis oleh masyarakat pemiliknya.13) Sinar Harapan, 17 Juni 1974. Adam Malik pun dalam kesempatan-kesempatan berbeda berujar: "Kita tak pernah mengimpikan aksi militer... bukankah wilayah kita sendiri sudah luas?"(Tempo, 8 Maret 1975); "Kalau mereka [rakyat Timor Portugis] mau merdeka, sudah tentu mereka haruslah berjuang untuk mencapai kemerdekaan itu baik dari tangan Portugal maupun dari tangan manapun" (Sinar Harapan, 13 Oktober 1975). Atau Menteri Penerangan Mashuri yang menanggapi perkembangan di Timor Portugis menyatakan bahwa posisi Indonesia tetap berpegang pada prinsip tidak membenarkan adanya penjajahan dalam bentuk apapun, mengakui hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial.(Suara Karya, 10 Sept. 1975)14) Menlu AS, Henry Kissinger, dalam Pertemuan 8 Dubes (negara-negara ASEAN dan AS, Soviet, Australia serta Selandia Baru) di Jakarta di awal Desember 1975 mengatakan "Soal Timor, adalah soal domestik Indonesia." (Tempo, 13 Desember 1975)15) Sejak 1903 Australia mempunyai kepentingan dalam eksplorasi minyak dan mineral. Sehingga di tahun 1956 dibangun Timor Oil Company yang dimiliki Australia. Dan di tahun 1972 Broken Hill Proprietary (BHP), perusahaan Australia, menandatangani persetujuan dengan pemerintah setempat Portugis untuk pencarian bahan-bahan mineral seperti besi (iron), mangan dan krom (chromium). Bila melihat kekayaan alam tersebut, adalah pantas Australia pernah berupaya membeli Timor Timur, di tahun 1919, seharga 3 juta poundsterling. Atau membangun persinggahan untuk Qantas Empire Airways di Dili sejak 1941, dan menempatkan Dili sebagai wilayah pertahanan sekutu (allied force), disebut "Sparrow Force," melawan Jepang di dalam Perang Dunia ke-2. Demikian dalam konteks dekolonisasi Timor Timur terhadap Portugal hal-hal di atas menimbulkan pro-kontra di dalam Australia sendiri. Sekelompok komunitas setuju penentuan pendapat rakyat sendiri (self-determination), sekelompok lain menghendaki pengintegrasian Timor Timur ke Australia, dan sekelompok lagi menyetujui integrasi Timor Timur ke Indonesia. Pandangan yang terpecah tersebut terjadi pula di dalam departemen-departemen Luar Negeri, Senat, Parlemen dan Perdana Menteri (PM) Australia. Posisi-posisi 'pro' PM Gough Whitlam terhadap pemerintah Indonesia mendapat gempuran dari yang anti. (Lihat Kristaniarsi, 1992, "Australian and The East Timor Issue 1974-1978," master of arts thesis, University of New South Wales.)16) Riwanto Tirtosudarmo, "Timor Timur yang Masih Resah" Kompas, 18 Januari 1995.
|
