Selain itu, Aswab Mahasin, dari Prisma membagi lebih teliti kelompok menengah tersebut menjadi kelompok menengah atas, tengah dan bawah. Dalam makalahnya the santri middle class, khususnya mengenai masyarakat menengah Islam di Jawa, dikatakan bahwa mereka adalah yang mempunyai gaya hidup tertentu, doyan musik Bimbo atau dangdut dari Rhoma Irama, yang tinggal di rumah gedongan dalam daerah permukiman kampung kota maupun dalam permukiman kawasan rumah murah, dan juga telah mencapai pendidikan tingkat menengah. Khususnya mereka merupakan kelompok santri Jawa yang telah “dipriyayikan.”

Abdurrahman ahid dalam pada itu melihat kelompok menengah Islam tersebut datang dari kelompok entrepreneur, pengusaha, yang di jaman kolonial terdiri dari pengusaha batik, kerajinan perak dan lain sebagainya. Ia melihat, bahwa kelompok entrepreneur tersebut termasuk yang kuat dalam menjawab tantangan dunia ekonomi kolonial, tapi di zaman Indonesia merdeka menjadi agak tersingkir dan kehilangan “kemandirian” mereka. Ini disebabkan, menurut Abdurrachman, karena banyak dari mereka sudah meluaskan lapangan gerak mereka dengan memasuki dunia politik maupun birokrasi pemerintahan. Kegiatan tersebut mengurangi jumlah kekuatan kelompok tadi sebagai pengusaha.

Ditambah pula segala peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia sendiri, yang malahan menghambat lapangan gerak mereka. Jelas, para pengusaha tersebut, yang di zaman kolonial tidak perlu menggubris peraturan perekonomian yang ditetapkan Pemerintah kolonial Belanda, karena pengusaha santri tersebut bergerak di luar dunia perekonomian Barat, di zaman merdeka harus pandai-pandai menyesuaikan diri dalam keterbatasan yang ditetapkan oleh berbagai peraturan Pemerintah RI. Mereka harus mempunyai keahlian sampingan, selain gairah entrepreneur tadi, yaitu bagaimana menarik keuntungan melalui berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah. “Ini menyebabkan mereka lebih menggantungkan diri pada kemurahan hati pemerintah daripada mempertahankan diri atas usaha sendiri,” kata Abdurrachman.

“Kelihatannya mereka juga kurang tanggap dibandingkan pengusaha dari kelompok lain di Indonesia, misalnya kelompok Cina, dalam memakai fasilitas tersebut.” Hal-hal semacam itulah yang telah melunturkan kewiraswastaan pengusaha santri tadi.

Selanjutnya Abdurrachman juga melihat, bahwa kelompok menengah di Indonesia yang sesungguhnya bersifat entrepreneur ini, adalah mereka yang terdiri dari kelompok pengusaha Cina. “Selama kita masih menolak mereka sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia, pembicaraan mengenai kelompok menengah Indonesia ini masih akan terus bersimpang-siur,” demikian Abdurrachman kepada Kompas baru-baru ini.

Juga dari segi konsumtif
Memang perdebatan dalam konperensi tersebut (27-29 Juni lalu), yang menggambarkan kelas menengah Indonesia dengan tolok ukur yang bersimpang-siur ini, antara lain sempat menyarankan, bahwa kelas menengah Indonesia, seperti dilontarkan oleh seorang ahli ekonomi Dr Howard Dick, dari Universitas Newcastle di negara bagian New South Wales, sebaiknya juga dilihat dari segi konsumtif mereka, dan jangan melulu dari segi produktifitas mereka yang memang kosong. Gagasan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Dr Ken Young, peneliti Australia National University di Canberra, yang memilih untuk menggolongkan masyarakat berdasarkan macam hasil produksi yang dikeluarkannya, apakah mereka pengusaha batik, keretek dan sebagainya. Dr Young melihat bahwa seorang sopir dari mahaguru UGM di Yogya mempunyai pesawat TV seperti pesawat yang dipunyai mahaguru itu sendiri. Dan seperti juga yang dipunyai oleh Probosutedjo misalnya, bukan berarti, bahwa ketiga individu tersebut tergabung dalam satu kelas yang sama.

Konperensi ilmiah ini adalah yang pertama di Australia untuk mencoba membahas masyarakat Indonesia melalui susunan tata masyarakat kelas menengah. Konperensi ini dihadiri selain oleh para ustadz dalam negeri Australia sendiri, juga oleh Prof Herbert Feith, ahli politik dan pengarang the decline of constitutional democracy in Indonesia dari Universitas Monash; Prof Dan Lev dari Universitas Washington di Seattle, seorang ahli mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia; dan Prof Bill Liddle dari Ohio, yang sekarang mengajar di Universitas Syah Kuala (Aceh). Abdurrachman Wahid sebagai wakil NU serta Aswab Mahasin dari majalah Prisma dan bekas aktivis Angkatan ’66 Nono Makarim, merupakan wakil-wakil Indonesia.

Kelas “pegawai”
Sementara itu dalam pembicaraan dengan Kompas Prof Bill Liddle menjelaskan, bahwa minatnya untuk mengamati kelas menengah Indonesia ini tergugah, karena adanya banyak tulisan di media massa Indonesia sendiri, misalnya dalam Prisma dan Kompas. Ini telah menyebabkan pandangannya mengenai kelas tersebut semakin kabur.

Liddle mengusulkan, bahwa kelas menengah Indonesia yang terpenting dewasa ini adalah kelas menengah yang dapat disebut sebagai kepas “pegawai.” Maksudnya, kelas pegawai birokrasi pemerintah, jadi tentunya versi masa kini dari apa yang di Indonesia telah kita kenal sebagai kelas “priyayi.”

“Sebaiknya kita meneliti dan mencoba mengerti kelas yang utama ini dahulu, yaitu kelas pegawai birokrasi ini, sebelum kita membicarakan kelas-kelas menengah ‘sempalan,’ seperti kaum pengusaha dan petani kaya di daerah pedesaan,” kata Liddle kepada Kompas baru-baru ini. Ahli politik itu yang sekarang meluangkan waktunya membantu sebagai tenaga ahli di Universitas Syah Kuala, juga dapat menerima, bahwa golongan menengah Indonesia mempunyai cukup kemiripan dengan golongan menengah di negara-negara sosialis, seperti Hongaria, karena adanya state entrepreneur yang sangat kuat di negara-negara semacam ini, di mana golongan tersebut mendapatkan status sebagai golongan menengah bukan melalui penumpukkan kekayaan, tapi melalui penumpukan fasilitas dan jasa istimewa, yang didapat melalui hubungan dan kedudukannya dalam birokrasi pemerintah.

Dalam pada itu, Prof Herbert Feith dalam perdebatan di hari kedua konperensi, mengingatkan bahwa kekaburan bentuk kelas menengah Indonesia ini disebabkan karena para pengamat telah mengacaukan kelas menengah, seolah-olah identik dengan kelas elit penguasa. Mereka yang digolongkan dalam kelas menengah ini, bukan berarti, bahwa mereka merupakan pengambil keputusan golongan yang belakangan ini merupakan the ruling class.

Padahal seorang peneliti dari Universitas Queensland, lepasan dari taruna pendidikan Angkatan Udara Australia, Barry Green, dalam makalahnya Middle Class Values and The Indonesian Army’s Academy Generation melihat, bahwa mereka yang lepasan Akabri dari mana pun asal-usul dan latar belakang sosial mereka, dapat digolongkan sebagai lapisan kelas menengah.

Green justru melihat kelompok Akabri tersebut sebagai agen pembaruan, karena mereka telah dididik secara modern dan berdisiplin untuk menanggapi masa depan Indonesia yang canggih. Dan Green melihat mereka melulu sebagai prasarana yang diperalat untuk menerapkan keputusan yang diambil pemerintah, dan bukan sebagai instigator dari keputusan-keputusan administrasi pemerintah. “Karena itulah taruna Akabri merupakan kelompok yang termodern, yang dapat diandalkan untuk memajukan Indonesia, dan merupakan golongan yang sesungguhnya dari kelas menengah,” kata Green.

Kelompok menengah Islam
Memang sedianya konperensi membicarakan kelas menengah, yang menurut pemikiran Barat, merupakan kelas menengah pengusaha yang mandiri, yang lepas, dan merupakan kekuatan swasta yang berdiri sendiri lepas dari kekuatan biroprasi dan mempunyai jiwa entrepreneur. Mereka itu selalu menginginkan kelonggaran peraturan pemerintah (liberalisasi dari segala peraturan birokrasi) dam memimpin suatu tata masyarakat yang “demokratis.”

Pola pemikiran inilah yang dilemparkan oleh Prof Dan Lev pada konperensi tersebut. Lev melihat kelompok menengah semacam ini pada kelompok Islam di Indonesia. Mereka inilah yang aktif dalam hak-hak asasi manusia dalam kelompok organisasi di luar pemerintah, seperti Lembaga Bantuan Hukum. Dan di dalam dunia pendidikan berkisar pada kelompok perguruan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dan pesantren. Pada merekalah, agen perubahan (modernisasi) diharapkan, demikian Lev.

Walaupun demikian Lev juga dapat melihat, bahwa kemungkinan lain dari kelas menangah itu, seperti juga golongan di mana-mana di dunia, biasanya mengidap pandangan “borjuis,” yang lebih memilih sebagai penjaga norma yang ada ketimbang pengubah.

Karena itu, Prof Feith mengingatkan, bahwa mereka yang sibuk dengan masalah hak-hak asasi dan pencemaran lingkungan misalnya, seharusnya dilihat tidak berbeda dengan golongan kelas menengah di Barat misalnya, yang disebut yuppies. Mereka terlepas dari kelompok politik ormas, dan karena itu sebetulnya acuh tak acuh saja terhadap masalah liberalisasi dan perubahan struktur untuk menerapkan demokrasi kerakyatan.

Tetapi Prof Ulf Sundhaussen, pengarang buku The Road To Power: Indonesian Military Politics, 1945-1967 dan dosen di Universitas Queensland dalam ilmu politik, mengatakan bahwa sebaiknya pengamat Barat tidak memaksakan konsep “demokrasi” Barat mereka sebagai tolok ukur untuk melihat, apakah niat pembaruan sistem tadi tercetuskan di Indonesia. Dalam makalahnya “Democracy and The Middle Classes: Reflections on Political Development,” Sundhaussen menjelaskan, bahwa demokrasi semacam yang disarankan oleh Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin dengan sistem musyawarah, mungkin demokrasi yang lebih tepat untuk Indonesia.

Dalam ulasan akhir, Dr Dick Robison dari Universitas Murdoch, Australia Barat, pengarang buku mengenai kelas menengah Injdonesia sebagai penumpuk kapital, Indonesia The Rise of Capital, menyayangkan bahwa pembicaraan selama tiga hari itu sama sekali tidak menyangkut pembahasan topik, yang sekarang ini hangat dibicarakan oleh golongan menengah Indonesia dewasa ini, yaitu mengenai sistem perpajakan baru dan peraturan ekspor baru “Pakem” (paket enam mei). Padahal justru pembahasan mengenai reaksi golongan tersebut terhadap peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah RI ini, dapat memberikan gambaran kepada para pengamat, sampai di mana kekuatan kelompok tadi sebagai golongan yang berpengaruh dalam menentukan keputusan dan penerapan kebijaksanaan pemerintah, dan sampai di mana golongan tadi bersedia untuk terus mendukung penguasa yang sekarang.

Prof Mackie, guru besar dalam ilmu politik dari Australia National University, menambahkan bahwa sampai sekarang karena kebijaksanaan perekonomian Pemerintah RI selama ini ditopang oleh harga minyak yang tinggi, maka golongan menengah Indonesia belum sempat diundang untuk ikut menaikkan pendapatan anggaran belanja negara melalui sistem perpajakan. “Dengan harga minyak bumi yang anjlok di pasaran dunia, maka jelas, pemerintah harus mulai menciduk pajak dari masyarakat. Kelompok menengahlah yang paling mampu untuk membayar pajak tadi. Sampai di mana mereka akan menerima peraturan perpajakan tadi, dapat dilihat sebagai barometer untuk unsur radikalisasi dari kelompok ini,” demikian Mackie.

__._,_.__