Pimpinan Organisasi Buruh Internasional (ILO) Michael Hansenne mengatakan Rabu (6/3), penggunaan sanksi perdagangan untuk memaksakan penerapan standar buruh, tidak akan berhasil. Pernyataan ini mengkritik negara seperti AS dan Prancis yang gemar mengancam untuk menjatuhkan sanksi perdagangan kepada negara-negara pesaing (terutama negara berkembang), yang dituduh mampu menjual produk dengan harga murah karena kondisi buruh mereka yang buruk.
Menurut Hassene, pendekatan yang lebih lunak seperti melalui komitmen suka rela dan tekanan moral, akan lebih efektif. Negara-negara Barat dimotori oleh AS dan Perancis, menghendaki klausula sosial seperti standard buruh diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mereka khawatir negara berkembang dengan kondisi buruhnya yang buruk akan mampu menjual produknya dengan harga dumping di pasar dunia. Namu hal ini disangkal negara berkembang yang menganggap itu sebagai proteksionisme. Sebaliknya negara-negara maju berkembang, terutama Asia, menuduh negara-negara maju berusaha memanfaatkan klausula-klausula seperti itu untuk mematahkan persaingan dari produk negara-negara berupah buruh murah.
Pertentangan antara negara maju dan negara berkembang menyangkut klausula sosial yang sempat memuncak menjelang pembentukan WTO Januari 1995 itu memang telah mereda. Namun masalah itu diperkirakan bakal muncul lagi pada sidang pertama tingkat menteri WTO di Singapura Desember mendatang.
Upaya memasukkan klausula sosial ke dalam putaran negosiasi perdagangan multilateral di masa mendatang itu sendiri, menurut Hansenne, tidak akan berlangsung mudah atau cepat. Namun ia juga mengingatkan para penentang klausula untuk tidak menganggap isu seperti itu bisa hilang begitu saja. Satu-satunya solusi terhadap dilemma seperti itu menurut dia adalah melalui konvensi ILO, dengan mendesak negara-negara yang telah menandatangani untuk mewujudkan tujuan ganda, liberalisasi perdagangan dan kemajuan sosial. Konvensi ILO yang sudah merangkum berbagai standar buruh itu sendiri sifatnya suka rela, dan ILO dalam hal ini tidak menerapkan sanksi terhadap negara yang melanggar. Lebih jauh, ia juga mendesak agar diupayakan aturan-aturan fundamental yang bisa diterapkan kepada semua negara tanpa membedakan tingkat pembangunan dan yang merupakan prasyarat bagi pembangunan sosial termasuk pelarangan penggunaan tenaga kerja paksa dan buruh anak-anak, kebebasan membentuk asosiasi, hak untuk berorganisasi atau menggalang kekuatan tawar-menawar secara kolektif, persamaan renumerasi untuk pekerjaan yang sama antara pria dan wanita, serta nondiskriminasi dalam kerja. Hak-hak tersebut dijunjung tinggi dalam konvensi ILO yang diterima secara luas oleh mayoritas negara-negara anggota. Hansenne berbicara dalam suatu konfrensi dagang di Steynin, Inggeris.
__._,_.__
