• Budaya bukan semata-mata aktifitas yang dilakukan secara terus menerus, melainkan aktifitas rasional yang dijewantahkan dalam bentuk perbuatan kolektif.
• Oleh karena sistem budaya dibangun di atas olah rasional, melalui perenungan dan pikiran yang logis dan mendalam, maka inti dari segala system budaya sesungguhnya adalah kreatifitas.
• Masyarakat Indonesia sendiri di dalam berbudaya di pengaruhi oleh empat sistem budaya

• Sistem budaya lokal (etnis)
• Sistem budaya besar (berasal dari sistem budaya agama-agama besar; sistem budaya Islam, sistem budaya Kristen, sistem budaya Hindu dan sistem budaya Budha)
• Sistem budaya Indonesia (sistem budaya ini masihlah kontroversial, apakah sistem budaya ini ada atau tidak)
• Sistem budaya global.

• Dalam perkembangan budaya di Indonesia pada jaman modern, maka yang bertarung sesungguhnya adalah dua kubu sistem budaya yang saling tarik-menarik, yaitu :

• Global culture(globalisasi), yakni suatu budaya yang bersifat tumpang tindih, pragmentatif dan berubah dengan sangat cepat (instan);
Local culture (lokalisasi), budaya ini terbentuk dalam satuan-satuan yang beraneka ragam. Ketika budaya lokal bangkit menangkal isu globalisasi maka yang muncul justru radikalisme dan fanatisme budaya dan ujungnya adalah munafiq budaya, yaitu reaksi yang berlebihan terhadap globalisasi dan karakter bawaannya di samping memberi ruang terhadap kehidupan modern.

• Ada beberapa asumsi untuk mencermati kondisi Indonesia saat ini yaitu :

• Aspek ketergantungan global, suatu kelompok hanya mingkin ada karena adanya entitas lain sehingga otonomi yang mutlak sesungguhnya tidak mungkin. Karena demikian, perlu persenyawaan antara indefendent dengan defendent.
• Aspek interaksi. Aspek ini mutlak dalam system sosial yang bersifat timbal balik, resiflokar, siklus dan bukan linear. Takarannya adalah mutuality effect, dalam pengertian makin baik efeknya makin baik interaksi itu berlangsung.
• Prinsip konservasi dan konflik. Konservasi berbeda dengan konservatisme. Kalau konservatisme adalah upaya untuk mempertahankan kemapanan, maka konservasi adalah upaya menjaga integritas kelompok.
• Prinsif transformasi, yaitu perubahan yang tidak saja mengganti pada rolling class tetapi juga pada struktur baru, iklim baru yang disebut keseimbangan spedy state yang hanya bisa dicapai kalu setiap pihak melakukan transformasi.
• Prinsif kesetaraan atau kesederajatan dalam interaksi.

• Bagaimana disintegrasi itu bisa muncul

• Pertentangan antar sub-system.
• Komunikasi dan interaksi, serta rule expectation yang tidak jalan.
• Energi dari dari internal system tidak cukup memenuhi kebutuhan minimum dari system.
• Tekanan supra system secara nasional ataupun global terlalu berat sehingga dengan sendirinya menimbulkan disharmonisasi organisasi.
• Energi tidak diperoleh dari supra system (support secara nasional).

• Model transformasi di Indonesia menekankan pada fondasi ekonomi dari model produksi yang akan menghasilkan tiga sub-system :

• Kelompok domnan, yakini pemilik tanah, pemilik industri (konglomerat).
• Kelompok yang menghasilkan produksi, yaitu petani, buruh, dsb.
• Kelompok auxiliary (pembantu), yaitu keompok profesional, pegawai negeri, birokrasi, dsb.

• Di dalam negara, ada dua sub-system besar yang dominan yaitu, sub-system struktur politik yang mencakup eksekutif, legislatif dan yudikatif, dab sub-system strutur ideology yang mencakup sekolah, media massa, parpol, lembaga budaya dan lembaga agama.
• Semestinya sistem ideologi mewarnai sistem politik dalam menjaga nilai-nilai. Struktur ideologi perlu memberi masukan pada struktur politik dan setiap unsur bernegara melalui sosialisasi dengan pendekatan persuasive. Dengan begitu, struktur politik juga akan bereaksi secara persuasive.
• Beberapa issue mendasar:

• Agama butuh kelembagaan yang tidak mendukung status quo.
• Masyarakat butuh respek saling menghargai.
• Agama perlu menawarkan konsep ilmiah soal optimisme dan bukannya ikut terpuruk dalam keterpurukan bangsa dan negara.
• Indonesia demikian luas dimana irama hidup dan penghayatan akan tempo dan interval waktu tidaklah sama. Agama semestinya bisa berbuat bijak untuk tidak membuat generalisasi secara mutlak.
• Publik time. Semestinya orang lebih sadar bahwa segala sesuatu bergerak dalam rentang waktu terbatas. Agama perlu hadir dalam memberi nuansa dan makna pada penghayatan waktu.
Semua agama berdasar pada inklusifitas. Agama perlu mentransformasikan kembali ajaran-ajarannya agar ia menjadi inklusif.

• Problematika utama dari proses transformasi di negara RI adalah karena negara ini tidak memiliki pengamatan kultural dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan etnik. Olehnya itu dibutuhkan suatu studi atau gerakan bersama untuk mengisinya.
• Ada beberapa pertanyaan hipotetik yang penting untuk dijelaskan perihal kebudayaan kita :

• Apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun di atas pondasi kultural atau di atas pondasi politik semata-mata? Dan adakah bukti mengenai negara yang dibangun atas pondasi kultural yang kuat?
• Mengapa NKRI tampak gugup dalam memfasilitas hubungan dan keperluan antar etnik?
• Apakah proses kultural di tingkat etnik bersedia dikelola oleh birokrasi negara, ataukah justru sebaliknya, kebutuhan etnik itu dieksploitasi oleh negara?
• Mengapa segi rivalitas dan kompetisi dari etnik justru lebih ditonjolkan ketimbang budaya perdamaian, budaya perdamaian dan budaya kerjasama?
• Bisakah konflik sosial antar etnik dan kekerasan sosial dimengerti sebagai pencarian sebuah sistem kultur dan sistem sosial yang memiliki integritas?
• Kalaulah konflik yang terjadi itu arahnya untuk mencapai bentuk sistem kultur dan sosial yang memiliki integritas justru menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di ranah sosial dan kebudayaan?

• Dalam persfektif arkeologi sosial, masyarakat itu dibagi dalam 4 golongan :

• Masyarakat yang masih tergolong paling bawah;
• Masyarakat segmentaris;
• Masyarakat chip down;
• Masyarakat state.

• Masyarakat kita (RI) sesungguhnya adalah masyarakat state, tetapi etnik kita masih bersifat segmentaris.
• Ke depan yang dibutuhkan bukan lagi tokoh-tokoh masyarakat, tetapi mediator-mediator kebudayaan.

Transformasi agama di tengah-tengah kekerasan sosial -menjadi suatu persoalan besar, yaitu munculnya keraguan terhadap peran agama dalam membangun tatanan hidup yang beradab. Keraguan itu berkembang menjadi suatu kecurigaan bahwa kita sering menyaksikan agama sebagai penghalang bagi transformasi sosial , bahkan justru jangan-jangan yang menjadi penyebab terjadinya kerwanan sosial-serta pelbagai persoalan bangsa Indonesia dewasa ini bersumber dari agama. Apabila hal itu benar maka yang paling bertanggungjawab adalah tokoh agama,pemuka agama, pakar agama, dan umat beragama untuk melakukan pembaharuan kahidupan keberagamaannya.

Semangat pembaharuan terhadap agama tersebut sebenarnya telah terjadi pada munculnya setiap agama . Sebagai contoh pada abad VII M. Islam mengakhiri zaman jahliyah dan agama Kristen melakukan pembaharuan kepada umat manusia seusai dengan kondisi saat itu.

Olehnya itu pembaharuan agama terhadap dirinya merupakan suatu kemestian , agar agama dapat melaksanakan perannya dalam transformasi sosial-budaya.

Orientasi pembaharuan agama dalam proses transformasi masyarakat harus memperhatikan beberapa hal yang sangat signifikan berikut ini:

1. Pelurusan agenda reformasi seoperti penegakkan demokrasi, supermasi keadilan melalui hukum setrta pembersihan kekuasaan orde yang KKN. Mengingat pelaksanaan reformasi kita tidak bretika. Dalam konteks ini agama tidak berdaya . Di mana peran agama ?. Ataukah agama sendiri tidak beretika ?. Pertanyaan ini bersifat otokritik, karena agama tidak mampu memeberikan kekuatan morel-etik terhadap aktifitas politik. Sebab agama lebih banyak berhubungan dengan Tuhan daripada hubungan dengan manusia. Padanannya yaitu agama terlalu memfokuskan diri pada hal-hal yang ritual seperti berdoa dan shalat sehinggga lupa dengan ibadah-ibadah sosial dibandingakan dengan ibadah-ibadah sosial. Seperti yang terjadi pada abad VII SM. Yaitu umat rajin beribadah, rajin memuji-muji tetapi -yang terjadi dalam masyarakat ialah hilangnya etika sosial dan saling memeras.
2. Peperangan yang terjadi di mana -mana telah menjadikan masyrakat sebagaai homo homoni lupus. Hal ini mengindikasikan hilangnya peran agama. Apatahlagi agama terkadang memperakarsai penajaman pedang dan peruncingan tombak untik saling membunuh antar pemeluk agama--melalui legitimasi theologis. Oleh karena itu sangat dibutuhkan transformasi wacana theologis yang sering dijadikan alat legitimasi kekerasan kepada wacana theologis yang anti kekerasan.
3. Konflik yang terjadi akibat kesenjangan ekonomi, penindasan, ketidakadilan dsb. Atas kompleksitas problem tersebut, agama harus ditransformasikan secara kontekstual untuk memberikan spirit dan solusi terhadap problem-problem yang ada, melalui pemberdayaan dan pendampingan kepada kelompok ekonomi lemah-- agar agar perekonomian bangsa dapat berjalan secara adil dan stabil.

• Ada sebuah fenomena yang menjadi bumerang bagi kelompok pro-demokrasi dan penggerak demokrasi yaitu terjadinya kekerasan dan kerusuhan sepertinya terencana dan disengajakan. Ironisnya, fenomena itu dianggap sebagai fenomena kekinian, padahal sesungguhnya adalah sebuah konsfirasi dari rezim lama (orde baru) untuk comeback dalam pentas "kekuasaan".
• Sumber kekerasan itu sendiri berasal dari :

• Kekerasan dari negara;
• Kekerasan budaya;
• Kekerasan agama;

• Penyebab timbulnya konflik antara lain :

1. Klaim kebenaran. Klaim ini sering menjadi akar konflik baik intern agama maupun dengan agama lain. Bentuk-bentik klaim kebenaran umumnya didasarkan atas keyakinan yang membabi buta atas hasil interpretasi tekstual ajaran agama.


- Klaim kebenaran seperti tersebut sesungguhnya sah-sah saja sebab setiap pemeluk agama mesti memiliki keyakinan yang kokoh tentang jalan keselamatan yang dipilihnya. Dalam ajaran Kristen, klaim bahwa hanya dengan ajaran Kristus orang akan memperoleh keselamatan adalah hal yang wajar (lihat al-Kitab Yohanes: 14 ayat 6).

- Kewajaran tersebut menjadi permasalahan sebab dengan meyakini Jesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, maka orang-orang Kristen telah melecehkan jalan keselamatan yang diyakini penganut agama lain. Juga berarti orang-orang Kristen telah menghampirkankeyakinannya untuk diterima oleh penganut agama lain.

2. Teologi. Rumusan-rumusan teologi yang berbeda-beda menyebabkan pertentangan dan perpecahan yang memprihatinkan. Saejarah gereja mencatat bahwa akibat dari perbedaan-perbedaan itu, tidak saja mengakibatkan perbedaan aliran bahkan sampai kepada akuisisi atas kelompok lain.
3. Peranan Agama. Agama semestinya berdiri dalam posisi tidak mendukung kepentingan-kepentingan kekuasaan tertentu.

• Perubahan dalam praktek beragama harus dimulai dengan perubahan dalam pemikiran.
• Universalitas Islam harus dilihat sebagai tuntutan wahyu, dalam pengertian wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad tidaklah bersifat mutlak melainkan temporal dan menuntut penjelasan berbeda dalam zaman yang berbeda.
• Baik Islam maupun Kristen telah gagal menjadikan rakyat Indonesia menjadi umat beragama yang dengan agamanya mampu menangkal hasutan-hasutan yang tidak berjiwa agama.
• Yang harus dipraktekkan dalam membina hubungan hamonis antar umat beragama adalah mempraktekkan hal-hal yang sensitive, diinternalisasi meskipun menembus entitas-entitas kecil.
• Kesalehan dalam beragama semestinya lebih bersifat kesalehan individu daripada membentuk kesalehan kolektif.

• Berbicara tentang hukum maka kita akan berbicara tentang "justice system" atau "legal system" yang secara teoritis terdiri dari tiga hal :

• Substansi Hukum (peraturan hukum)
• Law Enforcement (penegakan hukum)
• Kultur Hukum.

• Dalam kenyataannya, ketiga hal tersebut (di Indonesia) tidak berjalan sinergis.
• Berbicara tentang apa yang harus berubah dari sistem hukum di negara RI, maka ketiga hal tersebutlah yang semestinya harus berubah.

• Kebudayaan di Indonesia adalah kebudayaan nasional yang belum terbentuk.
• Kebudayaan ada kalanya diaktualisaskan dalam bentuk perkawinan budaya dengan kekuasaan.
• Mengubah kultur semestinya dimulai dari produknya dahulu, seperti mengubah tafsir, mengubah produk hukum, mengubah buku-buku pelajaran dan merubah perilaku manusia.
• Agama sebagai wahyu sesungguhnya tidak memiliki permasalahan, tetapi ketika agama diangkat menadi bahagian dari pemikiran dan perilaku, maka terdistorsi menjadi produk kebudayaan.