ANTARA, Dec 28 2005 23:23
Korban tewas akibat kekerasan di Poso meningkat selama 2005
Palu (ANTARA News) - Hasil evaluasi akhir tahun yang dilakukan Yayasan Tanah
Merdeka (YTM) --sebuah LSM ternama di Sulawesi Tengah--mengungkapkan jumlah
korban tewas dan cedera akibat rentetan aksi kekerasan di daerah bekas konflik
Poso sepanjang tahun 2005 meningkat tajam dibanding dua tahun sebelumnya.
Dari sedikitnya 27 kasus tindak kekerasan yang terjadi sepanjang 2005 yaitu berupa
penembakan 10 kasus, pembunuhan empat kasus, dan pengeboman 12 kasus,
mengakibatkan korban meninggal dunia mencapai 31 orang dan luka-luka sebanyak
108 orang.
Arianto Sangaji, Direktur YTM, kepada ANTARA di Palu, Rabu, mengatakan korban
manusia terbanyak terjadi ketika dua bom berkekuatan dahsyat mengguncang
Tentena (kota kecil di tepian Danau Poso) pada 28 Mei 2005 yang mengakibatkan 23
orang tewas dan 97 lainnya cedera.
Disusul pembunuhan dengan cara mutilasi di kota Poso, 29 Oktober lalu yang
menewaskan tiga siswi SMA setempat dan mencederai seorang lainnya.
Ia menjelaskan, jumlah kasus tindakan kekerasan di wilayah Poso tahun 2005 itu
beserta akibat yang ditimbulkannya jauh meningkat dibanding keadaan dua tahun
sebelumnya.
Pada tahun 2003 misalnya, total tindakan kekerasan yang terjadi di sana hanya 23
kasus dengan mengakibatkan 11 orang tewas dan 16 luka-luka, serta tahun 2004
sebanyak 22 kasus dengan 16 meninggal dunia dan 20 cedera.
Menurut dia, meningkatnya tindak kekerasan di wilayah Poso sepanjang tahun ini
akibat kegagalan aparat keamanan dalam memberikan rasa aman kepada
masyarakat.
"Ada dugaan adanya pembiaran mengenai kekerasan di sana, selain rendahnya
kemampuan aparat dalam melakukan pencegahan termasuk dalam mengungkap para
pelaku tindak kekerasan yang sudah terjadi," tuturnya, seraya menambahkan
masalah ini justru membuat kepercayaan warga sipil terhadap aparat keamanan
sangat rendah.
"Ini sangat ironis sebab dalam menangani masalah keamanan di Poso, pemerintah
dalam beberapa tahun terakhir sudah mengerahkan ribuan pasukan non-organik,
namun tak membuahkan banyak hasil," katanya menambahkan.
Sangaji mensinyalir munculnya rententan tindak kekerasan di wilayah Poso kurun
setahun terakhir ada hubungannya dengan pengalihan isu mengenai penanganan
masalah kasus korupsi dana bantuan kemanusiaan bagi eks korban kerusuhan.
"Kasus korupsi dana kemanusiaan di Poso itu berlangsung sistemik dan melibatkan
banyak orang, termasuk sejumlah pejabat dan mantan pejabat di tingkat kabupaten
dan provinsi," ujarnya.
YTM sendiri memperkirakan dari hampir Rp200 miliar dana dekonsentrasi yang
dikucurkan pemerintah pusat selama tahun 2001 hingga 2004 yang diperuntukan bagi
pemulangan pengungsi, jaminan hidup, bekal hidup, serta bahan bangunan rumah
(BBR) untuk 16.000 lebih kepala keluarga korban kerusuhan Poso, sekitar 60
persennya menguap.
Atas dasar itu, Sangaji mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna membantu
pemerintah (Satgas Poso bentukan Menko Polhukam) dalam menuntaskan masalah
Poso secara komprehensif, fair, dan berkeadilan.(*)
LKBN ANTARA Copyright © 2005
|
