detikcom, Jumat, 06/01/2006 13:16 WIB
Tokoh Agama Islam dan Kristen Nilai Satgas Poso Tidak Efektif
Jafar G Bua - detikcom
Palu - Tokoh agama Islam dan Kristen menilai Satuan Tugas (Satgas) Penanganan
Poso yang dilantik Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) Widodo AS, Kamis (24/11/2005) tidak efektif menyelesaikan kasus Poso.
Hal ini dikemukakan Ketua Forum Silahturahim dan Perjuangan Umat Islam Poso
Ustad M Adnan Arsyal dan Ketua Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah
(GKST), Pendeta Rinaldy Damanik.
"Satgas tidak bekerja efektif menyelesaikan sejumlah kasus di Poso. Mereka hanya
konsentrasi pada kasus-kasus kekerasan terbaru semisal penembakan misterius dan
mutilasi. Sementara banyak kasus sebelum dan sesudah Deklarasi Malino belum
ditangani," ungkap Arsyal saat dihubungi di kediamannya di Kelurahan Kampung
Baru, Jalan Teuku, Lorong Binte, Palu Barat, Jumat (6/1/2006).
Ada beberapa catatan sejumlah kasus yang dimaksud Arsal itu. Mulai dari
pembantaian santri di Pesantren Walisongo, Kilo 9, Poso pada tahun 2000, hingga
pembantaian di Buyung Katedo Juni 2001. Selain itu, ada pula masalah hak-hak
keperdataan, berupa lahan pertanian atau bangunan rumah.
"Kerja mereka sekarang yang terlihat paling cuma tangkap menangkap orang. Seperti
Ipong dan Yusuf itu," kata Arsal.
Penilaian serupa datang pula dari Ketua Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi
Tengah (GKST). Pendeta Rinaldy Damanik.
"Bagaimana bisa efektif jika Satgas tidak melibatkan masyarakat. Satgas hanya
terdiri dari polisi, militer dan birokrasi," sebut salah seorang tokoh Deklarasi Malino
untuk Poso ini.
Karenanya, menurut Damanik, masyarakat tidak bisa mengevaluasi kerja-kerja
Satgas karena mereka tidak terbuka. Ia juga melihat bahwa pola pikir aparatur negara
yang melihat bahwa masyarakatlah sumber konflik Poso harus diubah.
Soal rencana pemerintah membentuk Komando Operasi Keamanan Sulawesi Tengah
sekaligus menambah jumlah pasukan yang akan diterjunkan ke daerah itu, Damanik
tentu saja tidak bersepakat.
"Akar persoalanya bukan pada masyarakat, tapi juga pada aparatur negara,"
tekannya lagi.
Itu pulalah yang dikemukakan Anto Sangadji, Presidium Poso Center terkait soal
rencana pemerintah tadi. Dia menilai pemerintah tengah mempersiapkan prakondisi
darurat sipil.
"Itu harus ditolak, karena cara pandang salah dari pemerintah dalam penyelesaian
kasus Poso, seolah-olah masyarakatlah yang mengacaukan Poso," demikian Anto
Sangadji.
Untuk diketahui, pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan,
kerjasama dan koordinasi dan kesatuan kendali operasi penanganan Poso. Selain itu,
juga untuk memberikan dukungan, dorongan dan back up baik secara teknis maupun
operasional bagi seluruh aparat dan instansi dalam penanganan Poso.
Juga membangun dan meningkatkan harmoni sosial dalam masyarakat yang dinilai
lambat. Di samping itu juga untuk memback up dan mendukung operasional
penanganan sejumlah kasus yang tidak dapat ditangani oleh aparat maupun instansi
setempat.
Satgas ini mempunyai empat tugas pokok. Yakni mempercepat pengungkapan kasus
teror dan kriminal yang terjadi di Poso, membina dan memelihara harmoni sosial
dalam masyarakat, menciptakan rasa keamanan dan rasa aman masyarakat, serta
menyelesaikan masalah-masalah residual pascakonflik, khususnya dalam
penyelesaian penyimpangan bantuan sosial dan penanganan pengungsi serta
rehabilitasi sarana dan prasarana yang hancur akibat konflik.
Satgas ini akan bekerja selama enam bulan ke depan dan berkantor di sebuah
gedung di samping Kantor Bupati Poso, Poso Kota. Satgas ini dibentuk berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penanganan Poso Secara
Komprehensif.
Sayang, Satgas yang terdiri dari perwira tinggi Polri berpangkat Irjen, Brigjen TNI,
pejabat Depdagri, dan pejabat dari beberapa departemen lainnya ini dinilai tidak efektif
dalam menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan di Poso. (nrl)
Baca juga:
Komando Keamanan di Sulteng Tidak Dibutuhkan
Penuntasan Kasus Poso, Pemerintah Harus Buat Langkah Integral
SBY Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Poso
Peringati 7 Tahun Kerusuhan Poso, Warga Datangi Polda Sulteng
© 2005 detikcom, All Rights Reserved.
|
