detikcom, Jumat, 02/12/2005 13:10 WIB
Didatangi 17 Kepala Suku Terasing, DPRD Maluku Bingung
M Hanafi Holle - detikcom
Ambon - Sedikitnya 17 Kepala suku terasing asal Kabupaten Buru, mendatangi
gedung DPRD Maluku. Kedatangan para kepala suku itu membuat bingung semua
anggota DPR. Lho kok?
Kebingungan itu terjadi saat 17 kepala suku terasing itu melakukan tatap muka
dengan Ketua DPRD Maluku, Richard Lauhenapessy, Wakil Ketua Jhon Mailoa dan
Sudarmo.
Saat audiensi itu, para kepala suku terasing itu berbicara dengan menggunakan
bahasa adat. Anggota DPR yang terbiasa dengan bahasa Indonesia pun
terbengong-bengong tak paham omongan para kepala suku terasing itu.
"Awalnya saya bingung, apa maksud kedatangan mereka. Tapi setelah mengikuti
dengan seksama, kami pahami maksudnya," ujar Sudarmo, Wakil Ketua DPRD
Maluku kepada wartawan di gedung DPRD Maluku di Jalan Ina Tuny Karang Panjang
Ambon, Jumat (2/12/2005) .
Hal yang sama diungkap ketua DPRD Richard Louhenapessy. "Saya juga sempat
bingung mendengar penyampaian para kepala suku itu. Secara perlahan kami
berusaha mengerti maksudnya," ujar Richard.
Kendati bingung, namun Richard bangga didatangi para kepala suku ini. "Ini bentuk
apresiasi sangat positif yang ditunjukan masyarakat terasing. Ini sebuah
pembelajaran. Saya harap ini juga dilakoni warga Ma! luku lainnya," kata Richard.
Setelah diterjemahkan, diketahui para kepala suku itu meminta perhatian penuh
pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait keterisolasian mereka.
"Kami minta hal ini disikapi para pimpinan di Indonesia dan di Maluku. Sudah 66
tahun Indonesia merdeka, namun kami tidak pernah merasakan bagaimana hidup
secara baik-baik," ujar Pattywane, salah satu kepala suku dalam bahasa adat.
Para kepala suku ini berasal dari sekitar pegunungan Masarate Buru Selatan, Danau
Rana Buru Utara Barat dan daerah Ervagit Kayeli, Buru Utara Timur. Para kepala
suku juga meminta perhatian pemerintah untuk melihat persoalan pendidikan begitu
pula perumahan mereka.
"Selama ini kami hanya tinggal dengan gubuk beratapkan rumbia," ujar salah satu
kepala suku.
Hal lain yang menjadi perhatian para kepala suku ini adalah masalah pen! ebangan
liar terhadap hutan di Kabupaten Buru. Penebangan hutan itu dianggap mereka sudah
sangat parah dan belum mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Buru.
"Rakyat sangat rugi oleh aktivitas beberapa perusahaan yang menebang dan
mengambil kayu secara liar dan tidak melakukan tanam kembali di areal bekas
penebangan," ujar Pattywane.
Mendengar keluhan dan pernyataan para kepala suku, pimpinan DPRD Maluku
berjanji akan melakukan tekanan kepada pemerintah daerah Maluku maupun
Kabupaten Buru agar segera memperhatikan masalah itu. (iy)
© 2005 detikcom, All Rights Reserved.
|
