DEWA, 05 Jan 2006
Antisipasi Maraknya Teror Bom, Pemkot Akan Sweeping KTP
Ambon, Dewa
Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler menilai, aksi teror bom yang terjadi dalam
sepekan ini di kota Ambon merupakan ulah segelintir orang yang ingin memperkeruh
kembali situasi kota Ambon yang kondusif. Namun teror bom tersebut telah
diantisipasi pemerintah kota Ambon sejak tahun 2005 dengan mengoptimalisasikan
peran dan fungsi aparat pemerintahan hingga RT dan RW terhadap masuknya orang
asing ke Kota Ambon.
"Isu teror bom yang terjadi dalam sepekan ini, merupakan kerjaan segelintir orang
yang iseng. Walaupun demikian kita harus mengantisipasinya, dan pemerintah kota
sejak jauh hari telah menghimbau kepada seluruh kepala desa, lurah, RT dan RW
sejak persiapan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi berbagai
kemungkinan yang akan terjadi, termasuk himbauan agar mereka selalu melaporkan
setiap pendatang yang masuk dan keluar kota Ambon sesuai ketentuan yang
berlaku," tandas Hadler kepada pers di ruang kerjanya, Kamis (5/12).
Hadler mengharapkan kepada seluruh masyarakat kota Ambon untuk tidak mudah
terpancing dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Apalagi di tahun 2006,
masyarakat di kota Ambon akan memasuki event pilkada yang cukup
mengkhawatirkan dari segi stabilitas keamanan.
"Saya ingin menghimbau kepada seluruh warga kota Ambon, marilah kita memasuki
Tahun 2006 dengan perasaan yang tenang, juga mempersiapkan diri untuk memasuki
berbagai event yang kritis dari segi stabilitas keamanan terutama menjelang pilkada
di kota Ambon. Marilah kita sama-sama saling membantu tanpa harus membedakan
golongan dan sebagainya," ujarnya.
Memasuki tahun 2006, Hadler mengingatkan seluruh pejabat di daerah Maluku untuk
menghapus apa yang menjadi tema utama dari setiap pidato seperti kata-kata
kondusif, pasca konflik dan sebagainya. pasalnya kata-kata tersebut tidak pantas lagi
digunakan dalam kondisi pembangunan ekonomi kota Ambon yang semakin dinamis.
"Kata kondusif, pasca konflik dan sebagainya harus dihapuskan dan jangan lagi
digunakan di tahun 2006. karena masyarakat sudah lupa jangan lagi kita ingatkan
kembali mereka, persoalan yang sudah berlalu. Normalisasi kehidupan Islam dan
Kristen sudah berlalu, saya kira sudah lewat. Ke depan kita berupaya menata
kehidupan kita secara normal sebagaimana sebelum konflik terjadi,"ingatnya.
Menyinggung aksi sweeping KTP yang pernah direncanakan pemerintah kota Ambon
mengantisipasi masuknya "orang asing", diakui Hadler, kegiatan tersebut belum
sempat dilakukan terkait pertimbangan psikologis masyarakat yang belum stabil.
"Ini semua karena pertimbangan-pertimbangan psikologis masyarakat dan
keterbatasan serta kemampuan pemerintah untuk mencari solusi-solusi terhadap
masalah yang dihadapi. Keinginan masyarakat tersebut sama dengan keinginan
pemerintah, tetapi situasi dan kondisi yang membuat kita belum bisa
melakukannya,"jelasnya.
Hadler berjanji dalam tahun 2006, tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan
sweeping KTP sesuai dengan apa yang sudah direncanakan pemerintah kota Ambon.
Kendati demikian, dirinya berharap masyarakat di kota Ambon tidak lagi
mempolemikan setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah kota.
"Saya mintakan supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu, kemudian kebijakan
ini dijadikan komoditi untuk kepentingan-kepentingan tertentu lagi. Tetapi
semata-mata untuk kepentingan warga masyarakat kota Ambon. Jadi dalam tahun
2006 secara perlahan kita akan mencoba melakukan penertiban-penertiban penduduk
karena hal ini terkait dengan kepentingan pilkada," akunya. [D5W]
|
