KOMPAS, Selasa, 04 Oktober 2005
Tangkal Teroris, Benahi Administrasi Kependudukan
Gubernur Sulawesi Utara Sarundajang, Minggu (2/10), mengemukakan, untuk
mengantisipasi aksi-aksi teror seperti yang terjadi di Bali, Sabtu (1/10), diperlukan
pembenahan sistem administrasi kependudukan. Sistem administrasi kependudukan
harus dipersiapkan untuk mendeteksi arus mobilisasi penduduk, termasuk
perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat tertentu. Kita harus segera
memperbaiki administrasi kependudukan kita sehingga memudahkan kontrol dan
pengendaliannya, ujar Sarundajang. Melalui administrasi kependudukan yang baik
dan tertata rapi, semua orang bisa tahu apabila ada penduduk baru masuk ke wilayah
tertentu. Misalnya, para camat, lurah, ketua RW atau RT harus tahu dan dalam waktu
sesingkatnya sudah mengetahui apabila di daerahnya kedatangan tamu.Apabila ada
kejanggalan dari sang tamu, misalnya si tamu tidak punya kartu tanda penduduk, tak
punya surat-surat keterangan yang diperlukan, maka tamu dimaksud patut dicurigai.
Kalau sudah begitu, harus dilaporkan atau diinformasikan kepada kepolisian terdekat.
(fr)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
