KOMPAS, Rabu, 07 Desember 2005
Gubernur Maluku: Dana Pengungsi Rawan Korupsi
Ambon, Kompas - Gubernur Provinsi Maluku Karel Albert Ralahalu mengungkapkan,
munculnya kasus penggelembungan jumlah pengungsi dan penyelewengan dana
bantuan pengungsi dari Departemen Sosial disebabkan oleh sulitnya kontrol terhadap
penyaluran dana pengungsi tersebut.
Menurut Ralahalu, di Ambon, Selasa (6/12), penggelembungan jumlah pengungsi
tidak saja dilakukan oleh pengelola bantuan, tapi juga warga pengungsi yang suka
menambah daftar keluarga mereka. Bahkan, ada ! yang berpindah-pindah ke sejumlah
lokasi pengungsian.
"Di atas kertas kita telah menghitung jumlah pengungsi sekian, namun kenyataan di
lapangan angka itu bertambah banyak. Dana pengungsi memang rawan dikorupsi,"
katanya.
Oleh karena itu, Ralahalu tidak menampik sejumlah temuan lembaga swadaya
masyarakat dan DPRD Provinsi Maluku mengenai penyelewengan dana pengungsi. Ia
menyarankan agar kasus yang ditemukan dilaporkan ke aparat hukum untuk
diproses.
Menurut Gubernur Maluku, selama menjabat sebagai kepala daerah sejak tahun 2003
ia telah menyerahkan 26 kasus ke kejaksaan dan kepolisian. Di antara 26 kasus
korupsi terdapat kasus penyelewengan dana pengungsi.
Pansus DPRD
DPRD Maluku mengidentifikasi 10 kasus berindikasi korupsi serta penyelewengan
data dan dana pengungsi di Maluku. Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Maluku
Tenggara dengan kerugian Rp 7,6 miliar.
Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pengungsi DPRD Maluku yang dipimpin
ketuanya, M Wattiheluw, terungkap adanya ketimpangan penanganan pengungsi
hingga bertahun-tahun.
Anggota pansus Sabtu Ohohirat (Fraksi PDI-P) mendesak pansus mengeluarkan
rekomendasi politik atas sejumlah kasus korupsi dana pengungsi untuk ditangani
secara hukum.
"Saya pernah tanya ke Gubernur mengenai kasus pertanggungjawaban dana
pengungsi Rp 7,6 miliar di Maluku Tenggara, tetapi Gubernur bilang sudah ditangani.
Sampai sekarang kami belum mendengar penanganannya seperti apa," katanya.
Anggota pansus lainnya, Darul Kutni Tuhepaly, mempertanyakan penyelesaian 900
keluarga pengungsi di Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah.
Sepengetahuan dia, masalah itu sudah tuntas pada masa darurat sipil Gubernur! SH
Sarundajang. Namun, para pengungsi di sana masih masuk program, bahkan
jumlahnya bertambah menjadi 2.000 keluarga. (zal)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
