KOMPAS, Selasa, 20 Desember 2005
Pengungsi Maluku Tengah Tagih Dana BBR
Ambon, Kompas - Puluhan pengungsi yang mewakili lebih dari 200 keluarga
pengungsi di Dusun Ujung Batu dan Batu Naga, Desa Wai, Kabupaten Maluku
Tengah, Senin (19/12), berunjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Maluku.
Unjuk rasa itu dilakukan karena sejak mengungsi tahun 1999 hingga kini mereka
belum mendapatkan uang bantuan biaya rumah (BBR). Padahal, batas waktu yang
diberikan pemerintah kepada para pengungsi untuk segera kembali dan meninggalkan
barak pengungsian sudah semakin dekat.
Di DPRD Maluku para pengungsi berdialog dengan Ketua Panitia Khusus Pengungsi
yang juga anggota Komisi A, M Saleh Watihelu.
Di Kantor Gubernur Maluku para pengungsi diterima di halaman kantor oleh Kepala
Infokom yang juga Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku Lies Uluhayanan.
Dalam pertemuan dengan para pengungsi di Gedung DPRD terungkap, sebelumnya
memang banyak data fiktif atau ganda menyangkut para pengungsi. Diduga
pendataan fiktif itulah yang di antaranya menyebabkan para pengungsi tidak
mendapatkan dana BBR hingga kini.
Tak hanya di Batu Naga dan Ujung Batu, sejumlah besar pengungsi yang saat ini
tersebar di beberapa lokasi pengungsian di Ambon juga belum mendapatkan dana
BBR.
Menurut wakil para pengungsi, M Ali Wabula, mereka yang berada di Batu Naga dan
Ujung Batu mengungsi sejak tahun 1999. Saat kerusuhan terjadi, ! mereka sempat
pulang ke Buton, Sulawesi Tenggara. Saat kembali, mereka beberapa kali
memasukkan data ke pemerintah provinsi.
"Sejak era gubernur sebelumnya hingga gubernur sekarang, mulai dari pendataan
berdasarkan keluarga hingga sekarang pendataan berdasarkan jumlah rumah yang
hancur sudah kami masukkan. Hingga kini kami belum pernah diberi dana apa pun.
Padahal, pengungsi yang berada di dusun lain yang bersebelahan dengan dusun kami
sudah dapat semua," kata Ali.
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Wakil Gubernur MA Latuconsina yang
ditanya wartawan mengatakan, mereka sudah mendapatkan dana dan sudah pernah
didata. Namun, soal kacaunya data pengungsi dan banyaknya pengungsi yang sudah
terdata, tetapi tidak mendapatkan dana, Latuconsina mengatakan, "Kalau ada
kesalahan data, pasti nanti akan terbukti."
Berbeda dengan gubernur dan wakil gubernur, AR Uluputty, mantan Kepala Dinas
Sosial Maluku, mengakui sebagian pengungsi memang belum terdata dan sama
sekali belum mendapatkan dana. (REN)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
