KOMPAS, Jumat, 23 Desember 2005
Peredaran Senjata Ilegal Residu Konflik Sulit Dicegah
Jakarta, Kompas - Pemerintah kesulitan mencegah peredaran senjata di tangan yang
tidak berhak, meskipun sebenarnya pola dan peta peredaran senjata itu sudah
terdeteksi.
Itu mengemuka pada rapat konsultasi antara tim pengawas/pemantau Poso Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) yang diketuai Soetardjo Soerjogoeritno yang juga Wakil
Ketua DPR dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo
AS, Kamis (22/12). Widodo disertai Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf, Jaksa Agung
Abdul Rachman Saleh, Kepala Polri Jenderal Sutanto, Kepala Staf Umum TNI
Marsekal Madya Wartoyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.
Sejumlah anggota tim pengawas/pemantau DPR menekankan soal efektivitas razia
senjata api ilegal di Poso. Kekerasan bersenjata yang secara sporadis terjadi
menunjukkan masih beredarnya senjata api di tangan yang tidak berhak.
Widodo menyebutkan, senjata yang masih beredar merupakan residu konflik di
wilayah Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi sejak akhir tahun 1998. Razia senjata
dilakukan lewat operasi gabungan TNI-Polri.
Dikatakan, cara persuasif sudah dilakukan, namun diakui memang masih belum
seluruh warga secara sukarela menyerahkan senjata api yang dimilikinya.
Penanganan kasus korupsi bantuan pengungsi di Poso juga disoroti para anggota
DPR. Polisi sudah menahan Kepala Dinas Sosial Sulteng Andi Azikin Suyuti yang
juga mantan penjabat Bupati Poso. Bersama Azikin juga ditahan empat orang lainnya
terkait kasus korupsi tersebut.
Namun, anggota DPR Nadrah Izahari (F-PDIP, Jawa Tengah VIII) mengingatkan
kemungkinan keterkaitan korupsi yang dilakukan Azikin dengan pejabat lebih tinggi,
termasuk Gubernur Sulteng dan aparat kejaksaan.
Sulit dibuktikan
Kepala Satuan Tugas Penanganan Poso Brigjen Bambang Suedi, kemarin malam,
mengatakan, satgas memiliki informasi mengenai peredaran ilegal senjata api organik
di Poso. Namun, hingga kini informasi itu belum dapat dibuktikan, termasuk siapa di
balik peredaran senjata api itu.
"Kami kesulitan membongkar sindikat perdagangan ilegal senjata organik karena
minimnya informasi dari masyarakat Poso," kata Bambang. (DIK/REI)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
