KOMPAS, Kamis, 29 Desember 2005
300 Aktivis Peringati Tujuh Tahun Konflik Poso
Palu, Kompas - Sekitar 300 aktivis lembaga swadaya masyarakat se-Sulawesi
Tengah yang tergabung dalam Poso Center memperingati tujuh tahun konflik
horizontal di Poso. Peringatan itu ditujukan bukan untuk mengungkit luka lama, tetapi
untuk mendesak pemerintah dan aparat keamanan menuntaskan segala persoalan
yang masih menyelimuti Poso.
Peringatan tujuh tahun meletusnya konflik horizontal di Poso itu ditandai dengan
unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sulteng, Kantor Gubernur Sulteng,
dan Gedung DPRD Sulteng yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Rabu (28/12).
Massa membawa puluhan spanduk dan pamflet berisi desakan terhadap pemerintah
dan aparat keamanan untuk menangkap dan mengadili seluruh pelaku korupsi dana
kemanusiaan Poso, menangkap pelaku sekaligus menghentikan kekerasan di Poso,
serta merehabilitasi kehidupan warga Poso, baik yang masih mengungsi maupun
yang telah kembali dari pengungsian.
Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah dan aparat keamanan bahwa
masih sangat banyak persoalan di Poso yang belum ditangani serius, kata
Koordinator Poso Center Yusuf Lakaseng.
Poso Center mencatat beberapa persoalan yang belum ditangani serius. Pertama,
masalah pengungsi yang jumlahnya masih mencapai 5.000 keluarga (sekitar 25.000
jiwa). Sebagian besar pengungsi ini masih tinggal di barak. Sedangkan warga Poso
yang sudah kembali dari pengungsian belum dapat hidup normal karena tidak
memiliki pekerjaan. Pemerintah diminta merehabilitasi kehidupan pengungsi maupun
warga Poso yang telah kembali dari pengungsian.
Kedua, persoalan korupsi dana kemanusiaan Poso yang jumlahnya mencapai Rp 168
miliar. Menurut Yusuf, penahanan mantan Bupati Poso Andi Asikin Suyuti adalah
langkah maju. Namun, memeriksa Andi Asikin saja dinilai tidak cukup dan tidak akan
membongkar tuntas kasus korupsi dana kemanusiaan Poso.
Polisi, kata Yusuf, juga harus memeriksa pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng
sampai pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap penyaluran dana
kemanusiaan Poso.
Persoalan ketiga adalah kekerasan yang masih terjadi di Poso. Padahal, aparat
keamanan yang ada di Poso diduga paling banyak dibandingkan di kabupaten mana
pun di Indonesia. (REI)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
