SINAR HARAPAN, Jum'at, 20 Oktober 2005
Satgas Bom Bali II Gelar Rapat Evaluasi
18 Alumnus Moro Siap Beraksi Bom Bunuh Diri
Oleh Cinta Malem Ginting
Denpasar – Tim Satuan Tugas (Satgas) Bom Bali II, Jumat (21/10) pagi, menggelar
rapat guna mengevaluasi, sekaligus melakukan pendalaman terkait keterangan
sejumlah saksi yang mulai mengarah kepada identitas ketiga pelaku bom bunuh diri
di Kuta dan Jimbaran, 1 Oktober 2005.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Kombes AS Reniban yang
dihubungi SH, Jumat pagi, membenarkan adanya rapat evaluasi itu."Tim memang
pagi ini menggelar rapat evaluasi sekaligus melakukan pendalaman terkait
penyelidikan kasus bom di Kuta dan Jimbaran," katanya.
Dia mengatakan rapat Jumat ini dinilai penting sehubungan dengan adanya
keterangan beberapa saksi yang sudah mulai mengarah kepada identitas pelaku bom
bunuh diri tersebut."Nanti saja, saya paparkan hasil rapat evaluasi itu," katanya.
Kombes AS Reniban mengatakan Tim Satgas Bom Bali II hingga kini masih terus
memeriksa sejumlah saksi guna menyingkapkan kasus bom di Jimbaran dan Kuta,
Bali pada 1 Oktober lalu yang menewaskan 23 orang. Sampai sekarang, petugas
sudah meminta keterangan dari sekitar 379 saksi di antara keterangan saksi ini ada
beberapa yang sudah mengarah kepada identitas pelaku bom bunuh diri tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Herry Tjahjana
meminta segenap lapisan masyarakat dan aparat instansi terkait lainnya
meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi terorisme ini. Herry mengungkapkan
berdasarkan informasi yang diperolehnya, saat ini ada sekitar 80 orang yang baru
lulus "sekolah" teroris di Filipina Selatan (Moro). Di antara 80 orang itu, sekitar 18
orang di antara berasal dari Indonesia dan siap melancarkan aksi.
Dalam jumpa pers, Kamis (20/10) sore, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda
Bali, Kombes AS Reniban belum bersedia memerinci hasil pemeriksaan terhadap
para saksi. Ia berdalih saksi dilindungi dalam UU dan keterangannya hanya dapat
dipaparkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan).
Hingga kini, penyelidikan yang dilakukan petugas belum menghasilkan sesuatu yang
signifikan. Begitu pula terhadap hasil pemeriksaan labfor, belum ada hal yang baru.
Untuk membantu mempercepat pengungkapan kasus Bom Bali II ini, menurut
Reniban, polisi kembali menyebarkan ribuan gambar atau foto tiga pelaku bom bunuh
diri di Jimbaran dan Kuta Square, Bali itu. Dengan demikian diharapkan banyak warga
yang memberikan informasi kepada aparat kepolisian.
Menjawab tentang dua orang yang ditahan di Polda Sulut, CR dan SD, Reniban
menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas diketahui bahwa
dua dari tiga KTP yang dimiliki CR diduga keras palsu, antara lain KTP Bogor dan
Gorontalo. KTP Jember yang dimiliki tersangka CR asli.
"Sampai sekarang, kita belum melihat ada keterlibatan CR dan SD dalam peristiwa
bom Bali 1 Oktober lalu," tandasnya sembari menambahkan, koordinasi dengan
segenap satuan wilayah Polri masih terus dilakukan guna menyingkapkan kasus bom
Bali II ini.
Pembentukan DKB
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Made Mangku Pastika menegaskan wacana
pembentukan Dewan Keamanan Bali (DKB) atau Bali Security Council (BSC)
disampaikannya beberapa waktu lalu tidak akan menerobos kewenangan pemerintah
pusat.
DKB hanya bertugas mengoordinasikan keamanan Bali agar lebih efisien dan efektif.
Hal tersebut ditegaskan Pastika seusai memaparkan konsepnya tentang DKB di
Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (20/10).
Pada bagian lain, Gubernur Bali Dewa Made Beratha cukup berhati-hati dalam
menyikapi usul pembentukan DKB ini. Made Beratha menilai masalah keamanan
merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana urusan agama, kebijakan
luar negeri, dan moneter.
Pertemuan tindak lanjut membahas DKB itu dihadiri Danrem 163/Wira Satya Kol (Inf)
Puguh Santoso, Asisten I Sekprov Bali, Sekkot Made Westra, serta unsur
Kesbanglinmas perwakilan pemkab/pemkot se-Bali.
Pastika menilai tugas pokok DKB nantinya meliputi dua hal. Pertama menyusun
kebijakan dan strategi keamanan, koordinasi, serta mengevaluasi pelaksanaannya.
Kedua, mewakili Bali dalam aspek keamanan dalam hubungaannya dengan
masyarakat, swasta, badan legislatif, pemerintah pusat, dan pihak-pihak dalam negeri
dan luar negeri
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
