Suara Merdeka, Kamis, 27 Oktober 2005
Pengawasan Pesantren Diserahkan ke Kiai
[PHOTO: ULAMA MESIR: Gubernur H Mardiyanto tampak serius memberikan
penjelasan kepada ulama dari Mesir sebelum dialog di Masjid Agung Jateng, kemarin.
(57t).]
SEMARANG- Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Drs Chaerul Rasjid menyatakan, tidak
ada permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus pada Pondok Pesantren
Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo.
''Nggak ada yang dipermasalahkan. Mereka sejauh ini masih baik,'' kata Kapolda usai
dialog dengan para alim ulama dan pimpinan pondok pesantren se-Jateng di Masjid
Agung Jawa Tengah, Semarang, Rabu (26/10).
Dia telah bertemu dengan pengurus pondok pesantren tersebut Selasa malam lalu.
Dalam pembicaraan selama dua jam itu, tidak ada permasalahan-permasalahan yang
harus mendapatkan perhatian khusus.
''Kalau ada pihak lain yang berpandangan pondok pesantren bagian dari teroris, dalam
pandangan saya nggak,'' ungkapnya.
Dalam paparannya di hadapan alim ulama dan pengasuh pondok pesantren, Chaerul
Rasjid menyatakan, Kapolri sudah memberi arahan supaya pengawasan pesantren
diserahkan kepada kiai-kiai yang mengasuh. Selama prosedur pendidikan di
pesantren sejalan dengan koridor hukum di Indonesia, mereka diberi kebebasan yang
seluas-luasnya. Polisi tidak berniat mengintervensi pondok.
''Tolong teruskan pendidikan di pesantren, sepanjang tidak ada hal yang menyulitkan
pengurus dan pesantren itu. Tapi, kalau ada ancaman-ancaman pada kehidupan
kenegaraan, hendaknya segera diinformasikan,'' kata Chaerul.
Dialog dihadiri pula oleh Gubernur Jateng Mardiyanto, Wakil Ketua DPRD Jateng
Hisyam Alie, Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji, dan KH Masghuri Muqni,
pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah Sirampok, Brebes. Ratusan alim ulama dan
pengasuh pondok pesantren se-Jateng menyimak dan mengikuti dialog yang
dimoderatori Sekretaris MUI Jateng Prof Dr Ahmad Rofiq.
Kehidupan Spesifik
Gubernur Mardiyanto mengemukakan, pondok pesantren merupakan suatu kehidupan
yang spesifik. Soal pengawasan dan apa yang perlu dilakukan di lingkungan pondok
pesantren, dia menyerahkan kepada pimpinan pondok.
''Saya kira dengan cara seperti itu komunikasi dapat dijalankan secara baik. Akan
tetapi tetap pula diwaspadai bersama, jangan sampai ada hal yang tak diinginkan
berkembang. Saya katakan yang lebih tahu pimpinan pondok itu sendiri,'' kata dia.
Seusai dialog, Gubernur juga menyerahkan bantuan pendidikan kepada 23 pondok
pesantren dan sejumlah TK, SD, MTs, SMP, dan SMK di Jateng Rp 4,6 miliar.
Khusus bantuan kepada pondok pesantren Rp 3,8 miliar, sedangkan sisanya
diberikan kepada sekolah. Dana ini merupakan bantuan pendidikan tahap ke-5
selama tahun 2005.
''Saya ingin pondok pesantren sebagai satu bentuk pendidikan khas keislaman di
daerah, bisa berkembang lebih baik lagi.''
Gubernur mengaku tahu banyak pondok pesantren yang kemampuannya pas-pasan.
Namun dengan semangatnya yang luar biasa, mereka dapat membuat dan
meletakkan batu untuk membangun pondok yang memadai. Namun karena tuntutan
ke depan yang makin besar, Pemprov mencoba memberi stimulan yang cukup
signifikan agar makin berkembang. (G17-46t)
Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA
|
