SUARA PEMBARUAN DAILY, 23 November 2005
Pemerintah Harus Buka Diri Atasi Konflik Papua
JAKARTA - Pemerintah diminta berani membuka diri untuk berdialog dengan seluruh
elemen masyarakat Papua, termasuk dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka
(OPM). Dialog seperti itu diyakini akan menjadi upaya jitu untuk mencari solusi bagi
penyelesaian konflik di Papua.
Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat (Front
Pepera) Papua Barat, Hanz Gebze, kepada war- tawan di Jakarta, Selasa (22/11).
"Dialog yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua sangat penting untuk
mencari solusi bagi persoalan di sana. Dialog harus melibatkan seluruh unsur
masyarakat, seperti mahasiswa, kepala adat, Presidium Dewan Papua, dan OPM,"
kata dia.
Menurut dia, OPM masih memiliki nilai representasi di kalangan masyarakat Papua
sehingga perlu juga diajak berdialog. Apalagi, selama ini OPM memiliki lobi yang
sangat bagus di luar negeri, seperit di Vanuatu, Belanda, dan Kongres Amerika
Serikat (AS).
Dikatakan, masukan yang sampai ke pemerintah selama ini tidak berasal dari
kelompok-kelompok yang nyata ada di masyarakat. Pemerintah hanya mendapat
masukan sepihak dari kalangan birokrat.
Komunikasi yang dibangun pemerintah pusat hanya dengan pejabat struktural di
pemerintahan daerah dan segelintir elite politik lokal. Akibatnya, kebijakan yang
dibuat pemerintah pusat selalu mendapat perlawanan dari masyarakat Papua.
"Masyarakat bawah tidak pernah dilibatkan dalam upaya mencari solusi. Akibatnya,
mereka tidak puas dan selalu merasa dipermainkan oleh kebijakan yang dibuat
pemerintah," kata Hanz.
Dia juga merasa pesimistis terhadap kedatangan tiga pejabat tinggi, yaitu Menko
Polhukam, Widodo AS, Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf, dan Kepala BIN Syamsir
Siregar. Kedatangan tiga petinggi itu diyakini tidak akan menemukan solusi bagi
persoalan di Papua.
Menurut Hanz, pejabat dari Jakarta baru datang jika persoalan di Papua semakin
meruncing. (O-1)
Last modified: 23/11/05
|
