TEMPO, Kamis, 22 Desember 2005 | 15:48 WIB
BIN Dianggap Lemah Tangani Konflik Poso
TEMPO Interaktif, Jakarta: Nadrah Izahari, anggota Panitia Khusus Poso DPR dari
Fraksi PDI Perjuangan, menganggap kerja Badan Intelijen Negara sangat lemah.
Buktinya, banyak kasus di Poso yang bisa dikuak tapi belum ada hasilnya.
"BIN memang tak punya payung hukum untuk menangkap orang, tapi mereka wajib
melaporkan hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan," katanya dalam rapat
koordinasi DPR dengan para menteri bidang politik, keamanan, dan hukum di gedung
MPR/DPR, Jakarta, Kamis (22/12).
Menurut dia, DPR tak ingin membuat panitia khusus baru soal Poso. Sejak peristiwa
Malino pada 1998, kata dia, DPR sudah membuat tiga panitia khusus untuk
mengungkap permasalahan daerah konflik di Sulawesi Tengah itu.
Berdasarkan pengamatan langsung panitia khusus, ia menambahkan, belum ada rasa
aman di masyarakat. Dalam waktu dekat panitia akan kembali mengunjungi Poso
untuk mempelajari lagi situasi di sana.
Dalam rapat koordinasi yang terbuka untuk umum, Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. mengatakan, situasi di Poso sudah
kondusif. Sejak dibentuk Satuan Tugas Penanganan Poso poso 17 November 2005,
tak ada lagi aksi kekerasan dan penyalahgunaan bantuan sosial di sana.
Kepala BIN Syamsir Siregar mengatakan, hasil kerja lembaganya tak dipublikasikan
tapi sudah diketahui anatomi pelaku kerusuhan. Menurut dia, dalam pergolakan di
Poso banyak orang luar yang datang. "Mereka masih tinggal dan beraktivitas di
sana," katanya.
Ratna Situmorang dari Partai Damai Sejahtera meminta Widodo menangani masalah
surat edaran kelompok radikal yang menargetkan pemenggalan 100 kepala warga
Poso pada Natal dan Tahun Baru 2006. Pramono
copyright TEMPO 2003
|
