Dan kini, setelah setahun lewat, topik Memahami Gus Dur itu nampaknya sudah dilupakan. Barangkali orang sudah pada memahami Gus Dur, kalau ia berkata D, artinya tak usah dicari tahu kenapa ia berkata begitu. Toh Gus Dur sendiri sudah lupa tentang A, B, dan C. Jika pun kita menyediakan diri untuk repot memahami kenapa Gus Dur bicara D, belum selesai kita menganalisanya, Gus Dur sudah bicara E. Wah, bisa habis alphabet untuk membuat hanya sebuah perumpamaan.

Namun, saya mencoba lagi untuk memahami Gus Dur, meski saya harus mengatakannya bahwa pekerjaan itu sekarang jauh lebih repot dari setahun lalu. Tahun lalu Gus Dur masih lucu. Setiap ada kesempatan berpidato atau sekadar berdialog dengan masyarakat, saya selalu mencoba mengekang urat syaraf ketawa agar tidak terlalu keras terdengar. Saya membayangkan republik ini akan aman tentram jika rakyatnya sudah bisa tertawa. Sekarang, setiap ada kesempatan pidato atau dialog, saya selalu cemas, kegoncangan apa yang terjadi, berapa point rupiah jatuh terhadap dolar, sejauh mana nilai saham terkoreksi. Gus Dur bukan lucu lagi, tapi tampil sebagai orang yang berang. Saya paham kenapa Gus Dur sangat berang, karena beliau memang menghadapi berbagai macam kritik dalam menjalankan pemerintahan ini. Tapi yang belum bisa saya pahami, kenapa kritik itu harus ditanggapi dengan marah-marah plus main ancam, bukannya mendalami isi, memaknai muatannya, dan melihat alurnya di dalam konstitusi, lalu menjawabnya dengan kalem, elegan, plus jenaka pun bisa. Kritik dari DPR -- yang memang tugasnya seperti itu -- bukan ditanggapi dengan dialog untuk membahas muatan kritik, tetapi dengan cara perlawanan. Mungkinkah Gus Dur lupa, naiknya ia menjadi Presiden karena dukungan DPR yang sama -- meski dalam format lain yang bernama MPR setelah ditambah 200 orang lagi dari utusan golongan dan daerah? Jika Gus Dur tidak lupa, semestinya ia menjaga dukungan DPR itu sejak awal, bukannya mengambil langkah berseberangan.

Yang juga terlihat kentara pada diri Gus Dur saat ini adalah kepanikannya. Orang panik, bukan saja tak bisa lagi melucu, tetapi sudah sulit mengontrol diri. Niatnya untuk membentuk Tim Pemantau Media Masa, misalnya, itu sudah ciri-ciri Gus Dur panik. Padahal ia didampingi Wimar Witular, orang yang pernah kena "bredel" saat mengasuh acara Persfektif di sebuah televisi. Justru aneh, Wimar Witular sendiri yang mengumumkan pembentukan tim pemantau pers itu.

Apakah para wartawan -- khususnya wartawan Istana -- begitu sulit memahami Gus Dur? Atau Gus Dur sendiri yang tak pernah jelas bicara, celetukannya hanya sepotong-sepotong, konteks pembicaraannya tidak nyambung dengan permasalahan, atau sebab lain? Kalau ini soalnya, itu yang diselesaikan lebih dulu, bukan wartawan yang salah. Jangan suka berkomentar yang sepotong-sepotong, jangan suka ceplas-ceplos, atau minta juru bicara presiden yang banyak itu menjelaskan lebih rinci apa maksud celetukan itu. Saya yakin wartawan akan senang hati menerimanya. Dan jika pun media masa kemudian menulis salah, padahal informasinya sudah lengkap, ada yang disebut hak jawab. Jika belum puas juga, adukan ke lembaga pers terkait, misalnya, dewan pers. Juga tidak puas, ajukan ke pengadilan. Jalur hukum seperti itu sudah dibuat mulus, tak perlu lagi tim-tim pemantau segala, cukup memberdayakan Biro Pers dan Media Masa Sekretariat Presiden.

Contoh kepanikan baru Presiden yang pasti menyulitkan wartawan menulis berita lengkap dan berimbang adalah ancaman Gus Dur kalau dirinya dipaksa mundur, lima daerah akan memproklamirkan kemerdekaan. Daerah mana itu? Tak disebutkan. Kalau wartawan mengais-ngais, ujung-ujungnya akan ketemu daerah yang potensial konflik seperti Aceh, Riau, Papua, Maluku, lalu ditambah Jawa Timur yang diklaim sebagai basis dukungan Presiden. Tapi apa benar seperti itu dan berkaitan dengan Gus Dur dimundurkan? Jangan-jangan, karena Gus Dur tidak menyebutkan provinsi, wartawan lantas menulis daerah yang mau merdeka itu sebatas Situbondo, Pasuruan, Banyuwangi, Jember dan Madura. Atau wartawan lebih nakal lagi menulis, kalau Gus Dur menolak dimundurkan MPR, "menurut sumber 25 provinsi akan memilih merdeka". Kedua versi ini sama kacaunya, lalu tim pemantau pers menyalahkan siapa?

Jadi, memahami Gus Dur tetap sulit. Satu-satunya yang bisa saya pahami adalah ketika ia menyatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden jika MPR meng-impeach-nya. Ini pernyataan bagus yang sesungguhnya bisa diucapkan lebih kalem lagi, supaya punya bobot. Setiap warganegara berhak mencalonkan diri sebagai presiden, tinggal dilihat aturannya nanti, apakah harus dicalonkan oleh partai, bisa nyelonong sendiri, apakah ada persyaratan kesehatan atau tidak. Saya senang sekali jika Gus Dur belajar dari Megawati, yang dengan sabar mengikuti alur konstitusi. Artinya, jika secara konstitusi Gus Dur diberhentikan sebagai Presiden, beliau legowo, namun akan tampil dengan penuh perkasa untuk merebut kembali jabatan itu -- kalau bisa. Inilah seorang kesatria, jatuh dan bangun bukan soal terhina atau dihina.

(Dimuat Koran Tempo)