Meski begitu, toh Bali terasa sepi saat-saat ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, apalagi di era boom turis yang terjadi pertengahan dasa warsa 1990-an. Tingkat hunian hotel sekarang ini turun, tak ada yang mencapai 70 persen. Namun, hal ini harus juga diakui oleh sebab lain, yakni tumbuhnya hotel-hotel berbintang baru di berbagai kawasan wisata, seperti di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem. Lajunya pertumbuhan kamar hotel sejak 1995 tidak diimbangi dengan peningkatan arus turis yang datang.

Bagi pelancong manca negara, Bali tetap menjadi daerah tujuan wisata yang membuat nikmat. Pada tahun 1998 majalah pariwisata terkenal, Conde Nast Traveler, memberi predikat The Best Island untuk Bali, menyisihkan "pulau pariwisata" lainnya seperti Cheju, Hawaii, Kreta, Tonga, Maladewa, Phuket dan sebagainya. Majalah pariwisata yang bergengsi itu mengadakan survey sepanjang tahun 1997 dan ada 60.184 wisatawan yang mengisi angket untuk memilih "pulau pariwisata" mana yang paling membuat nikmat untuk dikunjungi. Dan mereka memilih Bali.

Tapi, di tahun 2000 yang lalu, majalah itu kembali membuat penilaian serupa dan hanya menjaring sekitar 2.500 responden. Hasilnya diumumkan baru-baru ini. Ternyata Bali bukan lagi The Best, meskipun dari 10 resort peringkat atas dunia, Bali menyabet 7 resort yang dinilai paling baik. Four Seasons Jimbaran mendapat peringkat pertama, disusul Ritz Cariton Bali. Peringkat ketiga diambil Hawaii, tapi peringkat empat dan seterusnya diambil kembali oleh Bali lewat Grand Hyatt Bali, The Bali Hyatt, The Sheraton Laguna Nusa Dua Beach, The Bali Inter Continental dan The Oberoi Bali. Gelar The Best Island lepas, dan bahkan Bali hanya menduduki peringkat ke empat setelah Maui, Kausi dan Fraser. Rupanya imbas kerusuhan di Jakarta dan berbagai daerah ternyata ada pengaruhnya seperti yang terlihat dalam hasil survey majalah Conde Nast Traveler ini.

Kini, pelaku pariwisata di Bali sekuat tenaga bekerjasama untuk memberikan citra ke luar bahwa Bali tetap daerah yang aman-aman saja. Bali jauh dari Jakarta, jauh dari Ambon, jauh dari Sampit, jauh dari Aceh. Misi-misi budaya Bali tetap dikirim ke luar negeri untuk mengkampanyekan Bali yang aman itu. Tentu saja, misi budaya itu dibarengi dengan kampanye pariwisata.

Namun, belakangan ini muncul sisi lain yang mencemaskan masa depan pariwisata Bali. Itu berawal dari pembagian "kue pariwisata" yang tidak merata ke seluruh penduduk Bali. Semua orang maklum, pemukiman wisatawan di Bali berpusat di Bali Selatan, wilayah Kabupaten Badung. Dengan demikian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) -- dulu populer disebut Pajak Pembangunan I (PB I) -- diraup oleh Kabupaten Badung.

Selama ini tidak menimbulkan masalah. Justru Bali Selatan, yang dulu dikenal sebagai daerah gersang berbukit tandus, sengaja untuk dijadikan "kandang turis" agar turis-turis itu tidak perlu lagi dibangunkan fasilitas penginapan atau restoran di daerah lain. Ini untuk menjaga tata ruang Bali agar keindahan alam Bali tidak terganggu. Keindahan alam dan budaya ini adalah daya tarik Bali yang sudah disepakati sejak lama dan sudah diatur dalam peraturan daerah mengenai Pariwisata Budaya. Apalagi, Bali pulau yang sempit, ke ujung mana pun pergi, toh bisa pulang lagi menginap di pemukiman yang sudah dibangun di Bali Selatan itu.

Karena ada aturan dan kesepakatan menata ruang Bali itu, PHR yang dipungut Kabupaten Badung separohnya dibagikan kepada tujuh kabupaten yang lainnya secara merata. Dengan uang itu kabupaten yang lain menata daerah tujuan wisatanya. Di Bali dikenal ada daerah tujuan wisata dan daerah pemukiman wisata.

Belakangan, beberapa kabupaten yang merasa punya kawasan unik untuk dijadikan daerah pemukiman wisata mulai mendirikan hotel. Dipelopori oleh Kabupaten Tabanan dengan kawasan Tanah Lot yang berdiri Nirwana Bali Resort -- hotel milik Aburizal Bakrie yang pernah mendatangkan masalah dengan penduduk lokal. Begitu juga Kabupaten Gianyar dengan kawasan Ubud, dan diikuti kabupaten lain dalam skala kecil-kecilan. Kabupaten Badung merasa "gerah" dan mereka kemudian hanya mau membagi 30 persen hasil PHR yang dipungutnya untuk disumbangkan ke kabupaten yang lain.

Kini, era otonomi menerjang Sang Primadona Pariwisata. Setiap kabupaten harus bersaing menghimpun sendiri PAD (penghasilan asli daerah). Seluruh kabupaten di Bali berlomba-lomba membangun fasilitas untuk wisatawan, mulai dari hotel sampai restoran. Ini membuat carut-marut wajah Bali, misalnya, terlihat di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, bagaimana restoran tumpang tindih sampai menyapu keindahan alam. Hal serupa terjadi di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan, juga di Ubud, Kabupaten Gianyar. Tata ruang Bali mengenai kawasan wisata sudah tidak ada giginya lagi. Keadaan yang memprihatinkan untuk masa depan kepariwisataan Bali ini semakin dibuat parah karena tiba-tiba, di bulan April lalu, DPRD Kabupaten Badung memangkas hasil PHR yang diberikan ke kabupaten lain. Jika tahun 2000 lalu PHR yang dipungut itu sebanyak 30 persen diberikan kabupaten lain, kini hanya 15 persen saja. Meski keputusan DPRD ini baru bersifat usulan, praktisi kepariwisataan di Bali sudah mulai melihat tanda-tanda persaingan yang akan menghancurkan masa depan kepariwisataan Bali. PHR yang diterima Kabupaten Badung setahun sekitar Rp 225 milyar, jika hanya 15 persen yang dihibahkan dan kemudian dibagi tujuh kabupaten, yang diterima masing-masing kabupaten tidak cukup untuk memelihara obyek pariwisatanya. Bupati Buleleng, Wiratha Sindhu, misalnya, langsung berteriak: "Ini malapetaka. Turis asing tidak pernah bilang pergi ke Badung, tetapi pergi ke Bali. Pariwisata Bali adalah satu kesatuan," katanya. Ia mengusulkan agar otonomi pariwisata Bali ada di tingkat provinsi. Beberapa pelaku pariwisata di kabupaten luar Badung malah secara sinis berkata: "Kami akan menutup obyek pariwisata itu, untuk apa kami hanya mendapat kencingnya turis, sementara turis itu makan dan menginap di Badung."

Gubernur Bali dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata kabarnya sedang mengkaji otonomi khusus pariwisata ini untuk menyelamatkan Bali, bukan saja pariwisatanya tetapi lebih luas lagi, budaya dan alamnya.

(Dimuat Majalah Tempo, Agustus 2001)