KOMPAS, Senin, 26 September 2005, 13:09 WIB
Bupati Cianjur Larang Aktivitas Ahmadiyah
Cianjur, Senin
Bupati Cianjur H Wasidi Swastomo melarang kegiatan aktivitas Jemaah Ahmadiyah
Indonesia (JAI) karena dianggap menyesatkan.
"Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) dengan pihak Kepolisian Resort Cianjur dan Kejaksaan
Negeri Cianjur yang berisi pelarangan segala aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten
Cianjur, " kata Wasidi di Cianjur, Senin (26/9).
Pernyataan itu dikemukakan Wasidi menyusul terjadinya aksi penyerangan dan
perusakan yang dilakukan massa terhadap empat perkampungan milik Ahmadiyah di
Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka, pekan lalu. Sedikitnya tujuh rumah
milik jemaat Ahmadiyah hancur dan 12 orang pelaku perusakan digelandang ke
Mapolres Cianjur untuk diperoses lebih lanjut.
"Setelah melakukan pertemuan dengan tingkat muspida yang membahas persoalan
Ahmadiyah, maka dalam satu dua hari ini akan dibuat SKB yang nantinya akan
ditandatangani oleh pemkab, kepolisian, dan kejaksaan. SKB ini berisi pelarangan
penyebaran ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur," ujar Wasidi.
Wasidi juga mengungkapkan, SKB soal Ahmadiyah tersebut dikeluarkan atas
rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur, Komando Distrik
Militer 0608 Cianjur, DPRD Kabupaten Cianjur, serta desakan sekira 40 organisasi
massa Islam se-Kabupaten Cianjur.
Menurutnya, pemerintah menganggap perlu mengeluarkan SKB untuk mengantisipasi
terulangnya peristiwa penyerangan terhadap warga Ahmadiyah seperti yang terjadi di
daerah Cibeber dan Campaka. Sebab, konflik tersebut mengundang kerawanan
terjadinya bentrokan secara fisik.
Wasidi mengakui, sebelum peristiwa penyerbuan terhadap perkampungan
Ahmadiyah, pihaknya sempat mendengar informasi rencana tersebut. Saat itu, kata
Wasidi, pihak muspida sempat melakukan beberapa kali pertemuan dengan MUI dan
pihak Ahmadiyah. Namun karena lemahnya unsur keamanan, maka peristiwa
bentrokan tidak bisa dihindari. "Waktu itu kami menjamin tidak akan terjadi aksi
anarkis, tapi karena adanya masalah teknis di lapangan, yaitu soal keamanan,
ternyata apa yang kita khawatirkan terjadi juga," katanya.
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
