Media Indonesia, Selasa, 19 Juli 2005 22:12 WIB
Maluku Butuh Rp4 Triliun untuk Rekonstruksi Pasca Konflik
JAKARTA--MIOL: Gubernur Maluku Karel Ralahalu memperkirakan dana yang
dibutuhkan untuk rekonstruksi dan pemulihan Maluku pasca konflik beberapa tahun
lalu membutuhkan dana sekitar Rp4 triliun lebih.
"Berdasarkan perkiraan dan kenyataan dilapangan, kita membutuhkan sekitar Rp4
triliun untuk rekonstruksi dan pemulihan semua masalah yang terjadi di Maluku akibat
konflik," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/1).
Hal tersebut disampaikannya seusai bersama Muspida Propinsi Maluku memaparkan
rekontruksi Maluku pasca konflik kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah
Menteri Kabinet Indonesia.
Selain Gubernur Maluku, jajaran Muspida lain yang hadir dalam pertemuan tersebut
adalah Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen Syarifudin Suma,
Kapolda Maluku Brigjen Aditya Warman dan Ketua DPRD Maluku, Richard
Lauhenapessy.
Sedangkan dari jajaran pemerintah selain Wapres, juga hadir Menko Perekonomian
Aburizal Bakrie, Mensos Bachtiar Chamsyah, Mendagri M Maruf dan Menteri
Kelauatan dan Perikanan Freddy Numbery.
Menurut Gubernur Maluku, dana sebesar Rp4 triliun itu diharapkan dikeluarkan
melalui APBN-P 2005 dan kalau tidak bisa akan dimasukkan pada program 2006.
Untuk memperlancar jalannya rekonstruksi Maluku dan Maluku Utara, kata Karel,
Wapres telah menugaskan Menko Perekonomian untuk membentuk tim kecil yang
bertugas mengevaluasi proses pelaksanaan Inpres Nomor 6 tahun 2003 tentang
rekonstruksi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik.
"Diharapkan tim terpadu ini akan melaksanakan tugas mereka selama dua tahun
untuk menilai dan melaksanakan kembali pembangunan Maluku sehingga kondisi
daerah tersebut akan pulih seperti sedia kala," katanya.
Ia menambahkan ada beberapa sektor pembangunan yang akan dilaksanakan yakni
pemulihan dan rekonstruksi sarana dan prasarana infrastruktur seperti rumah ibadah
dan kantor pemerintah, peningkatan kesejahteraan sosial dalam rangka peningkatan
ekonomi masyarakat, sektor hukum dan HAM serta sektor keamanan dan ketertiban.
Ketua DPRD Maluku Richard Lauhenapessy menyambut gembira hasil pertemuan
yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masalah Maluku.
Ia mengatakan, keputusan pemerintah pusat lewat inpres nomor 6 tahun 2003 yang
sejak tahun 2004 realisasinya belum terlihat secara baik diharapkan akan segera
terealisir.
Untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang tidak puas dengan rencana
pembangunan tersebut maka pihak Pemda dan DPRD telah melaksanakan
penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diharapkan semua aspirasi masyarakat
bisa tertampung dan tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak puas. (Ant/OL-1)
Copyright © 2003 Media Indonesia. All rights reserved.
|
