Radio Vox Populi [Ambon], 16-Sep-2005
Pak Gubernur, Jumawa 15 September 2005!
16-Sep-2005, Victor Manuhut - Ambon
Doing Twice Means Nothing...Electrical Dept. Freeport Indonesia
Ada apa dengan tgl 15 September 2005? Apakah kaki tangan RMS akan
melancarkan provokasi yang mengancam stabilitas keamanan di Maluku? Perlukah
kita memberikan perhatian ekstra yang melibatkan Gubernur Maluku dan para
pembantunya?
Maaf, bukan disitu permasalahannya. 15 September 2005 adalah tanggal yang
menyatakan kegagalan Pemerintah Daerah Maluku dibawah komando Gubernur Karel
Albert Ralahalu untuk menyelesaikan masalah pengungsi. Dalam masa pemerintahan
Ralahalu yang seumur jagung telah terjadi 2 (dua) kali kegagalan pada masalah yang
sama yaitu penyelesaian pengungsi. Doing twice means nothing! Dalam terminologi
Ambon dibilang os biking sampe dua kali artinya os seng ada apa-apanya. Kalo os
pung apa-apa ada maka os skali biking samua beres!
Penanganan masalah pengungsi yang sejak poka-poka dikatakan tgl 15 September
2005 akan dituntaskan setelah gagal memenuhi target waktu pada akhir 2004. Ibarat
barisan koor maka para pembantu Gubernur beramai-ramai turut mengiyakan laksana
sekumpulan bebek berkwek-kwek ria.
Masalahnya, penanganan pengungsi tidak akan terselesaikan apabila tidak
mempunyai rencana tertulis yang jelas untuk dilakukan oleh pembantu Gubernur
dengan berpatokan pada master plan. Pada akhirnya masalah pengungsi ini akan
diserahkan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai lambang ketidakmampuan
Pemprov. Sejak awal beta melihat kegagalannya berawal dari sini yaitu tidak
mempunyai ketegasan dalam rencana yang tertulis jelas.
Kita lihat kilas balik berikut ini. Kompas tgl 30 Desember 2004 memuat pernyataan
sang Upulatu, Gubernur Albert Ralahalu, bahwa banyak pengungsi yang belum
tertangani disebabkan data-data yang diserahkan oleh para pengungsi tidak benar.
Sehingga bantuan yang seharusnya disampaikan tidak tersalurkan dengan tepat.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/30/1467272.htm
Setelah jadwal penanganan pengungsi molor dari akhir tahun 2004, muncul
pernyataan dari Ir Rahman Soumena di harian Suara Maluku tgl 6 Januari 2005 bahwa
"penanganan pengungsi akan selesai 15 September 2005".
Kemudian beta menulis di Suara Maluku dengan judul Tagores Rasa Dalam Nyanyian
Rakyat pada tgl 10 Januari 2005 menyoroti hal diatas. Beta menulis serta menyoroti Ir
Rahman Soumena, dasar perhitungan apa yang dipakai sehingga meneer ini sanggup
menetapkan tanggal yang pasti setelah sekian kali target penyelesaian pengungsi
tidak tercapai?
Artinya, beta saat itu mempertanyakan juga "dasar perhitungan apa" sehingga
meneer-meneer pembantu Gubernur bisa dengan gagah berani berkoar-koar untuk
menyenangkan hati para pengungsi?
Orang hanya berani bertaruh jika punya action plan yang jelas disertai
alternatif-alternatifnya. Itu namanya kerja yang profesional. Bukan sebatas kata-kata
kosong sang pembantu Gubernur yang tidak profesional dan tidak berkemampuan
seperti yang dicontohkan oleh Ir Rahman Soumena.
Dapatkah kita berlindung dibalik alasan dana yang tidak ada dalam menuntaskan
kasus pengungsi ini? Kalau dana tidak turun-turun dari pusat, apakah masalah
pengungsi tidak perlu diselesaikan? Saya percaya dana akan turun jika sejak awal
kita mampu menyelesaikan data dengan benar disertai metode yang tepat.
Semuanya tergantung prioritas dan kemauan kita.
Kalau memang punya kemauan untuk menyelesaikan masalah pengungsi,
seharusnya kita mempunyai rencana alternatif tanpa atau dengan dana pusat. Bila
gagal dengan Plan A beralih ke Plan B, bila Plan B gagal beralih ke Plan C dan
seterusnya.
Jikalau semuanya gagal, meminjam model didikan orang tua; mangapa os tra mati
saja dari kacil? Mengapa begitu? Karena tidak mungkin tidak ada jalan keluar yang
gentle sebab bapak Gubernur mempunyai banyak pembantu yang bergelar master
hingga profesor! Mosok sih, mereka hanya diminta memberi pendapat untuk rencana
proyek mercu suar seperti Menara Maluku, mess Maluku di Jakarta dan Jembatan
merah putih Poka-Galala.
Dalam artikel saya sebelumnya, KISS Management dan Penanganan Pengungsi,
dijelaskan bahwa kalau setiap permasalahan diselesaikan hanya dari balik meja tentu
akan membutuhkan waktu yang panjang dan memberikan peluang bagi tangan-tangan
yang tidak dengar-dengaran untuk mencaplok bantuan maupun memanipulasi data.
Apalagi disertai keterlibatan orang-orang bermental parasitisme, tidak produktif serta
sengaja menciptakan suasana birokratis yang membuat opportunity cost menjadi
tinggi.
Juga, ada perasaan malu ketika beta membaca pernyataan bapak Jusuf Kalla yang
mengatakan bahwa data pengungsi Maluku selalu berubah,
http//www.malukumediacentre.net, disertai kelakuan mark up harga semen bagi
pengungsi. Kalau sudah begitu, siapakah dia yang membagi semen untuk para
pengungsi? Mereka-mereka ini yang harus diikat kemudian di strap dibawah panas
matahari, ambor ampas kelapa koliling kaki biar dikerubuti semut api. Jangan
pengungsi terus dijadikan kambing hitam.
Kalau data selalu berubah, bagi beta berarti permasalahan bukan terletak ditangan
pengungsi tetapi terletak pada orang-orang yang mengurusi cpengungsi yang tidak
berkompeten dan tidak berkemampuan serta tidak mempunyai kemauan. Sekali lagi,
pakailah KISS Management. KISS, Keep It Simple Stupid!
Ada pepatah mengatakan bahwa keledai tidak akan terantuk pada batu yang sama
untuk yang kedua kali. Di Maluku, pemimpin melakukan dua (2) kali kegagalan pada
masalah yang sama dalam kurun waktu yang seumur jagung. Tentu ini melahirkan
tanda tanya terhadap kemampuan yang bersangkutan dalam memimpin masyarakat
keluar dari kesulitan.
Kita adalah manusia bukan seekor keledai. Oleh sebab itu terasa aneh bila para
pembantu Gubernur turut menyerahkan semua persoalan kegagalan pengaturan
pengungsi atas kehendak Tuhan. Padahal yang paling mendasar membedakan
manusia dan keledai adalah akal untuk berpikir bahwa Tuhan tidak akan pernah
campur tangan dengan urusan keledai yang paling cerdas sekalipun.
Setahu beta, Gubernur Maluku pernah merasakan bekerja di lingkungan perusahaan
global yaitu Freeport. Beta rasa beliau mengerti budaya kerja di Freeport yang tidak
mentolelir seorang pemimpin untuk melakukan kegagalan. Apalagi sampai dua kali
berturut-turut terhadap subyek yang sama. Kalau anda melakukannya maka tentu
anda akan ditendang dari posisi anda. Ada slogan yang ditulis oleh salah satu
departemen di Freeport yaitu doing twice means nothing. Doing twice means nothing
bukan sekedar slogan tapi juga merupakan standard kerja, pak Gubernur. Tularkan
dong, budaya kerja Freeport pada bawahan anda, kalau memang anda masih
memilikinya. Mena!
(pernah disiarkan di harian Suara Maluku edisi 15 September 2005)
Copyright © 2005 RadioVoxPopuli.com. All right reserved.
|
