Liputan6.com, 07/7/2005 02:30
Memprotes Hasil Pilkada Ternate Berakhir Rusuh
07/7/2005 02:30 — Ratusan pengunjuk rasa di Kota Ternate, Maluku Utara, yang
memprotes hasil pemilihan kepala daerah pada 27 Juni silam, bentrok dengan polisi.
Puluhan demonstran dan polisi terluka.
Liputan6.com, Ternate: Ratusan pengunjuk rasa di Kota Ternate, Maluku Utara, yang
memprotes hasil pemilihan kepala daerah pada 27 Juni silam, bentrok dengan
personel polisi, baru-baru ini. Bentrokan fisik itu tak terhindarkan ketika jajaran
Polresta Ternate mencoba membubarkan demonstrasi. Sikap tegas aparat keamanan
itu ternyata tidak diterima para pengunjuk rasa [baca: Kericuhan Mewarnai Penetapan
Calon Bupati Gowa].
Insiden ini menyebabkan puluhan demonstran dan polisi menderita luka-luka akibat
terkena lemparan batu dan pukulan benda keras. Sementara untuk menjaga
penyusupan pihak ketiga, masing-masing pihak akhirnya meredam massanya untuk
tidak lagi saling lempar dan baku pukul. Para pengunjuk rasa itu kemudian diangkut
pulang dengan menggunakan truk polisi ke Kota Ternate.
Aksi ini bermula dari kekalahan calon wali kota Ternate Sujud Sirajuddin dan Nita
Budi Susanti. Para pendukung pasangan tersebut menuding Komisi Pemilihan Umum
Ternate berbuat curang akibat ditemukannya ribuan kartu pemilih yang tidak
disalurkan dan ditemukan tempat sampah. Selain itu juga ditemukan 1.800 pemilih
fiktif di Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan.
Di Jawa Tengah, ketegangan antara aparat keamanan dengan ratusan pengunjuk rasa
terjadi di Kantor KPU Sukoharjo. Demonstran memaksa masuk ke ruang rapat pleno
KPU yang sedang membahas rekapitulasi suara pemilihan bupati Kabupaten
Sukoharjo. Dalam peristiwa itu para pengunjuk rasa menuntut KPU Sukoharjo
menghentikan penghitungan suara.
Tuntutan para demonstran itu disebabkan masih banyaknya pelanggaran dalam
pilkada Kabupaten Sukoharjo yang digelar 27 Juni silam. Mereka menduga ada
indikasi politik uang dari calon pemenang pilkada Kabupaten Sukoharjo yaitu dari
pasangan Bambang Riyanto dan Muhammad Toha. Keduanya adalah mantan bupati
dan wakil bupati setempat.
Ketegangan akhirnya mereda setelah 10 orang wakil demonstran diterima anggota
KPU Sukoharjo untuk berdialog. Dalam dialog itu menyepakati rekapitulasi suara
untuk penetapan hasil pilkada terus berjalan. Sebab, bila pengadilan setempat kelak
membuktikan adanya politik uang dalam pilkada tersebut, KPU akan mencabut
penetapan pemenang pilkada bupati Kabupaten Sukoharjo.(ZIZ/Tim Liputan SCTV)
© 2001 Surya Citra Televisi.
|
