SINAR HARAPAN, Senin, 20 Juni 2005
Wapres Kritik Penanganan Pengungsi Maluku
Ambon, Sinar Harapan
Penanganan pengungsi di Provinsi Maluku yang sudah sering diduga terjadi berbagai
manipulasi dan penyimpangan akhirnya tidak bias ditutup-tutupi. Pasalnya, persoalan
itupun mendapat sorotan dan kritik dari Wapres Jusuf Kalla.
Wapres menyatakan bahwa sejak awal jumlah angka pengungsi akibat konflik selalu
berubah-ubah tidak menurun walaupun pemerintah pusat terus menerus membantu.
"Sejak dulu angka pengungsi di Maluku selalu berubah-ubah. Saat ditanya berapa
sisa pengungsi katanya ada 28 ribu Kepala Keluarga (KK) setelah pemerintah pusat
Bantu menangani 20 ribu KK, kok masih ada lagi 15 ribu KK. Dan jumlahnya terus
menerus membengkak sehingga saya telah menyatakan untuk menghentikan
penyaluran bantuan pengungsi ke Maluku,” jelas Wapres kepada pers di Ambon,
Minggu (19/6) sore.
Wapres mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk tegas
mengatasimasalah tersebut sebab pemerintah pusat juga diperhadapkan dengan
sejumlah masalah di provinsi lain, apalagi saat ini zaman otonomi daerah dimana
pemerintah pusat hanya mendukung pemerintah daerah.
Manipulasi
Sebagaimana sering diberitakan, masalah penanganan pengungsi di Maluku bukan
rahasia umum lagi bahwa sering terjadi manipulasi khususnya pada data pengungsi
maupun pembangian Bahan Bangunan Rumah (BBR). Anehnya untuk pengungsi ini,
pernah dianggarkan dana miliaran rupiah hanya untuk program pemutakhiran data
yang ternyata tidak ada hasilnya bahkan data pengungsi sebagaimana dikiritik
Wapres terus membengkak.
Fakta di lapangan, ada warga yang menjedi pengungsi karena rumahnya terbakar
atau rusak berat ternyata belum pernah mendapatkan hak-haknya atau tercatat dalam
program pengembalian, sebaliknya ada warga yang bukan pengungsi malah
mendapatkan jatah BBR lebih dari sekali dan uang pemulangan. (izc)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
