SUARA PEMBARUAN DAILY, 20 Juli 2005
Pasukan TNI Ditarik dari Maluku, Tahun Depan
JAKARTA - Pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) Tentara Nasional Indonesia (TNI)
di Maluku akan ditarik semua pada tahun 2006 mendatang. Untuk mengganti tugas
mereka, Komando Daerah Militer (Kodam) XVI Pattimura akan menambah kekuatan
pasukan organik. Sementara pasukan BKO Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
tetap akan dipertahankan.
Demikian penjelasan Panglima Kodam Pattimura Mayjen TNI Syarifudin Suma dan
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Brigjen Pol Aditya Warman kepada
wartawan di kantor Wakil Presiden (Wapres) Jakarta, Selasa (19/7) usai diterima
Wapres Muhammad Jusuf Kalla. Dalam rombongan musyawarah pimpinan daerah
(Muspida) Maluku itu hadir juga Gubernur Maluku Karel Ralahalu, dan Ketua DPRD
Maluku Richard Louhenapessy
"Kami juga sudah melaporkan ke Bapak Wapres bahwa dalam masalah penanganan
satuan BKO, kami sudah merencanakan dan menyampaikan juga ke Kasad bahwa
untuk 2006, kemungkinan satuan BKO sudah tidak ada lagi yang berada di Maluku
maupun Maluku Utara. Tetapi konsekuensinya adalah kita harus memperbesar
satuan-satuan batalyon yang organik sehingga dengan pembesaran kekuatan personil
maka pasukan inilah yang mengganti pada posisi-posisi tertentu atau titik-titik rawan,
dan itu segera akan kita laksanakan sehingga perbandingan satuan-satuan BKO yang
ada di sana fungsinya akan kita kembalikan posisinya masing-masing," kata Mayjen
Syarifudin Suma.
Hingga saat ini kekuatan pasukan BKO di Maluku dan Maluku Utara baik TNI dan
Polri sebanyak tiga satuan tugas BKO atau tiga batalion. Di dalamnya ada 18,5
kompi Polri yang berasal dari Markas Besar Polri dan berasal dari Polda-Polda yang
tersebar di Maluku dan Maluku Utara.
Sedangkan Kapolda Maluku Aditya Warman mengatakan, mengingat ancaman
keamanan di Maluku masih kuat - meskipun secara keseluruhan keamanan di
Maluku sudah kondusif - maka pasukan BKO Polri baik dari Mabes Polri dan
Polda-Polda tetap akan dipertahankan. Pasukan-pasukan BKO Brimob itu perlu
dipertahankan mengingat wilayah Maluku terlalu luas yang terdiri dari kepulauan.
Selain itu ada Polda harus mengisi kekuatan di Polres-Polres yang baru dibentuk
menyusul pemekaran wilayah.
"Kita masih pertahankan jumlah yang ada sembari tentu melakukan
penambahan-penambahan personil mengikuti pemekaran wilayah kabupaten dan
bersamaan juga pembentukan polres-polres. Dengan cara demikian, pasti nanti BKO
ini juga akan semakin berkurang," kata Aditya.
Aditya menambahkan, ancaman gangguan keamanan di Maluku masih ada baik dari
dalam maupun dari dalam masyarakat Maluku sendiri. Dari dalam, kata dia, ancaman
ada karena segmentasi masyarakat antara Kristen dan Muslim masih kuat terutama
di Kota Ambon. Berkaitan dengan penanganan potensi ancaman keamanan dari dua
kelompok ini, aparat kepolisian akan menanganinya per sektor.
Upaya tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kesejahteraan hidup dari
kedua belah kelompok masyarakat di sana.
Sedangkan dari luar, masih ada upaya provokasi dari pihak-pihak tertentu. Dan yang
paling menonjol adalah kelompok mujahidin yang melakukan penyerangan terhadap
aparat keamanan dan kelompok masyarakat yang menyebabkan korban jiwa.
"Karena itu BKO masih memegang peranan penting terutama di kota Ambon,"
jelasnya. (A-21)
Last modified: 20/7/05
|
