Update: 00.³⁰ Wib Selasa,  6 Juni  2000

Gubernur Melantik Sekda Aceh Barat dan Sabang
Gubernur Syamsuddin Mahmud, Senin kemarin, melantik Drs Nyak Ali Umar SH sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Drs Suradji Junus sebagai Pj Sekda Sabang. Selain kedua pejabat eselon II/b tersebut, melalui acara yang berlangsung di lantai dasar Kantor Gubernur Aceh itu juga disekaliguskan dengan pelantikan 6 pejabat eselon III dan IV dari lingkungan Dinas Perindustrian Aceh dan Dinas PU Pengarian Aceh. Seanjutnya
 

  Mahathir Prihatinkan Pembunuhan Teuku Don Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad menyatakan prihatin atas kasus penembakan Sekjen MP-GAM Teuku Don Zulfahri dan berjanji menyelidiki keberadaan pembunuh bayaran di negaranya. Sementara itu, polisi Malaysia, kemarin, mengumumkan akan memberikan hadiah 5.000 ringgit (lebih Rp 15 juta) bagi siapa saja yang mempunyai informasi menyangkut kasus tersebut.

  Sweeping Massa Marak Lagi Aksi sweeping massa terhadap kendaraan penumpang umum di lintasan Medan - Banda Aceh kembali marak selama berlangsungnya jeda kemanusiaan di Aceh. Namun, dari beberapa aksi dalam empat hari terakhir, sejauh ini belum ada laporan korban jiwa.

  Kontak Senjata dan Bacok Warnai Jeda Kemanusiaan Jeda Kemanusiaan di Aceh mulai ternoda menyusul pecahnya kontak senjata di Desa Paloh Punti, Senin (5/6), dan tindak kekerasan pembacokan seorang karyawan rekanan kilang gas PT Arun, di Desa Blang Pulo, Minggu (4/6) malam.

  Jika Jeda Kemanusiaan Efektif, KRA tak Perlu

  Tim Pansus DPRD Aceh Besar Periksa Proyek Bermasalah

  Proyek Rumah DOM Telantar

  Tim Seleksi Crosscheck ke Lapangan

  Harga Semen Andalas di Banda Aceh Terlalu Tinggi
 

To Indek:

Mahathir Prihatinkan Pembunuhan Teuku Don

* Rp 15 Juta untuk Informan

Serambi-Kuala Lumpur
Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad menyatakan prihatin atas kasus penembakan Sekjen MP-GAM Teuku Don Zulfahri dan berjanji menyelidiki keberadaan pembunuh bayaran di negaranya. Sementara itu, polisi Malaysia, kemarin, mengumumkan akan memberikan hadiah 5.000 ringgit (lebih Rp 15 juta) bagi siapa saja yang mempunyai informasi menyangkut kasus tersebut.
"Malaysia mengutuk penggunaan pembunuh bayaran untuk mengeksekusi lawan-lawan politiknya. Kami tidak ingin orang disewa lalu dipakai membunuh lawan-lawan politiknya dan bukan budaya kami membunuh orang hanya karena keyakinan politik mereka berbeda," ujar Mahathir seperti dikutip harian The Star, edisi Senin (5/6).
Pernyataan Mahathir tersebut ditegaskannya ketika menjawab wartawan menyangkut penembakan yang menewaskan Teuku Don ketika korban sedang makan siang dengan tiga rekannya di sebuah restoran di kawasan Ampang, Kuala Lumpur, hari Kamis (1/6) lalu.
Menurut saksi mata, Teuku Don --yang di Malaysia lebih dikenal dengan nama Habib Adam-- ditembak oleh seorang pria yang memakai helm. Setelah mengeksekusi korban, penembak langsung kabur lewat belakang Restoran Al-Hayath yang terletak di Jalan 6/6 Pandan Perdana, Kuala Lumpur. Tiga teman makan Teuku Don juga meninggalkan lokasi kejadian.
Mahathir memerintahkan pihak kepolisian Diraja Malaysia agar memberantas ancaman pembunuh bayaran di negeri jiran itu. Ia juga menyatakan keprihatinannya atas pembunuhan Teuku Don, karena adanya dugaan bahwa pelaku penembakan melibatkan pembunuh bayaran. "Pemerintah akan menyelidiki keberadaan pembunuh bayaran," katanya.
Sedangkan, Menteri Dalam Negeri Abdullah Ahmad Badawi yang membawahi kepolisian di Malaysia memberikan jaminan bahwa pihaknya akan terus menyelidiki kasus itu guna membongkar "misteri" pembunuhan Teuku Don. Menurut Badawi yang juga menjabat Deputi PM Malaysia, kasus itu harus terus diselidiki tanpa melihat siapa korban.
"Ini kasus sangat serius dan terjadi di negara kita. Kita tak dapat membiarkan begitu saja," tegasnya, seperti dikutip harian berbahasa Inggris The New Strait Times, edisi Senin. Dia menambahkan polisi terus berusaha mendapat informasi untuk mengungkap motif pembunuhan di siang bolong tersebut.
Sebagai bukti kesungguhan Malaysia membongkar "misteri" kasus pembunuhan Sekjen MP-GAM yang berusia 40 tahun itu, polisi Malaysia, kemarin, mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan hadiah sebesar 5.000 Ringgit (lebih dari Rp 15 juta) untuk siapa saja yang mempunyai informasi mengangkut kasus tersebut.
Kepala Polisi Selangor SAC II Mangsor Ismail menyatakan bahwa siapa saja yang melihat kejadian dan mereka yang kenal dengan ketiga lelaki yang duduk bersama Teuku Don ketika ia ditembak agar dapat membantu polisi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pihaknya.
"Tiga lelaki yang duduk semeja dengan korban melarikan diri selepas kejadian. Identitas dan apakah mereka warga Malaysia ataupun Indonesia belum dapat dipastikan," katanya kepada para wartawan, seperti dikutip kantor berita Bernama, kemarin.
"Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian, penembak itu menggunakan senjata jenis revolver dan berbadan tegap. Lelaki itu segera melarikan diri melalui pintu belakang (restoran) dan menaiki sebuah mobil jenis Honda Civic berwarna biru setelah mengeksekusi Teuku Don," jelas Ismail.
Ditanya tentang status kewarganegaraan korban, ia mengatakan polisi mengenal Teuku Don sebagai warga Indonesia, sementara istrinya, Putri Mei Abdullah, adalah warga Malaysia. "Kita telah meminta keterangan istri korban dan polisi masih meneruskan penyelidikan," katanya.(afp/bernama/nuh)

To Indek:

Sweeping Massa Marak Lagi

* Empat Bom Ditemukan

Serambi-Lhokseumawe
Aksi sweeping massa terhadap kendaraan penumpang umum di lintasan Medan - Banda Aceh kembali marak selama berlangsungnya jeda kemanusiaan di Aceh. Namun, dari beberapa aksi dalam empat hari terakhir, sejauh ini belum ada laporan korban jiwa.
Sementara GAM membantah keterlibatannya karena sejak penandatanganan JoU jeda kemanusiaan, "pasukannya" sudah ditarik dari lapangan. "Pelaku sweeping bukan kami. Seluruh prajurit GAM sudah ditarik kembali ke barak. Mereka tidak lagi diizinkan berkeliaran di luar," sebut Abu Sabar, staf Biro Penerangan GAM.
Menurut data yang dikumpulkan Serambi dari masyarakat, aksi sweeping terhadap bus penumpang umum, masing-masing terjadi di Paloh Kecamatan Muara Dua dan Lhoksukon (Aceh Utara) serta Simpang Nalan, Jeunieb dan Peudada (Bireuen). Dari keempat aksi tersebut, dilaporkan, para pelaku menghentikan bus yang sedang melaju dan memeriksa seluruh penumpang.
Disebutkan Kapolres Aceh Utara Letkol Drs Syafei Aksal, kemarin, sweeping di Desa Lhok Drien Kecamatan Lhoksukon terjadi pada sore hari pukul 16.00 WIB. Sebuah minibus Panther yang sedang meluncur dari Langsa menuju Lhokseumawe, dihentikan sekitar 10 orang bersenjata api dan parang. "Tiga orang di antaranya menggunakan tiga pucuk senjata api laras panjang. Mereka hanya memeriksa penumpang sebelum kemudian mengizinkan bus melanjutkan perjalanan," kata Syafei Aksal mengutip keterangan seorang penumpang yang mengalami aksi sweeping.
Beberapa hari sebelumnya, aksi sweeping terjadi di Simpang line Paloh Kecamatan Muara Dua. Bus penumpang dari Medan yang hendak bertolak ke Banda Aceh, juga dihentikan sekelompok pria. Ketika bus berhenti, para pelaku meminta para penumpang turun dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Menduga ada pemeriksaan dari aparat, para penumpang segera menyiapkan KTP. Kernek bus tersebut kemudian menjumpai pelaku sweeping dan meminta para penumpang tidak turun. "Mereka tentara kita," kata seorang penumpang menirukan ucapan kernek.
Disebutkan, seorang di antara pelaku yang sudah berumur naik ke atas bus dan memeriksa semua penumpang. Namun, ia tidak melakukan apapun selain melihat wajah penumpang satu persatu.
Dalam aksi di Simpang Nalan Jeunieb, Minggu malam, empat remaja menghentikan bus yang tengah meluncur menuju Medan. Para pelaku sweeping, menurut penumpang, juga melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dengan selembar foto di tangan. "Sepertinya mereka sedang mencari seseorang," kata seorang penumpang kepada Serambi, Senin (5/6).
Ia mengungkapkan, pelaku sweeping yang berlagak seperti aparat itu, memiliki granat tangan dan borgol yang tergantung di pinggang. "Namun tidak ada penumpang yang diganggu. Begitupun, ada juga penumpang yang ketakutan," sebut penduduk Lhokseumawe yang minta identitas tidak disebut.
Menanggapi meruyaknya kembali aksi sweeping massa, Kapolres Syafei menyatakan akan mengambil tindakan tegas bagi setiap tindakan yang mengganggu ketenangan masyarakat. "Kami mengimbau masyarakat agar tidak segan-segan melapor kepada aparat jika terjadi aksi serupa," katanya.
Sweeping massa sempat ngetrend ketika awal bergejolaknya situasi keamanan di Aceh. Bahkan dalam sebuah aksi yang dilakukan di Lhoknibong, Aceh Timur, tujuh anggota TNI ditemukan tewas setelah menjadi korban sweeping massa.
Temukan bom
Sementara itu, empat bom rakitan siap ledak yang dipasang agak tersembunyi di komplek Sekolah Menengah Umum (SMU) Bayu, Senin (5/6) kemarin, berhasil dideteksi dan dijinakkan Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Polres Aceh Utara.
Keberadaan empat bom di komplek sekolah yang baru siap direhab setelah dibakar kelompok tak dikenal Juni 1999 lalu, menurut Kapolres Letkol Pol Drs Syafei Aksal yang didampingi Perwira Penghubung Penerangan, Kapten Pol Drs AM Kamal, diketahui berdasarkan laporan pihak sekolah yang menerima pengaduan sejumlah siswa yang melihat keberadaan benda aneh tersebut.
Menurut kapolres, bom itu dipasang secara terpisah di pangkal dua tiang bendera. Pada masing-masing tiang itu dikibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bom di antaranya dipasang pada pangkal tiang bendera yang ditancapkan di atap kantor sekolah dan dua lainnya di atas pohon cemara halaman sekolah.
Kapolres menduga, besar kemungkinan bom itu dipasang sebagai jebakan untuk mencelakai aparat keamanan yang selama ini aktif menertibkan pengibaran bendera GAM yang dilakukan para aktivis dan simpatisannya sejak berlakunya Jeda Kemanusiaan.
Menurut keterangan yang dikumpulkan Serambi di lokasi kejadian, ketika bom itu ditemukan para siswa sekolah dimaksud sempat dilanda ketegangan hebat. Para siswi sempat ketakutan sebelum akhirnya bom itu dijinakkan Tim Jihandak Polres Aceh Utara. (tim)

To Indek:

Kontak Senjata dan Bacok Warnai Jeda Kemanusiaan

* Ratusan Ibu Datangi Mapolres Aceh Utara

Serambi-Lhokseumawe
Jeda Kemanusiaan di Aceh mulai ternoda menyusul pecahnya kontak senjata di Desa Paloh Punti, Senin (5/6), dan tindak kekerasan pembacokan seorang karyawan rekanan kilang gas PT Arun, di Desa Blang Pulo, Minggu (4/6) malam.
Menyusul baku tembak antara pasukan TNI dan enam pria berseragam loreng yang diklaim kepolisian sebagai GBPK di desa kawasan Kecamatan Muara Dua itu, sekitar dua ratusan ibu-ibu mendatangi Mapolres Aceh Utara menuntut pelepasan seorang warga desa dimaksud, Syarifuddin (27), yang ditangkap aparat pada saat melakukan pengejaran pelaku 'penyanggongan' TNI.
Keterangan yang dikumpulkan Serambi menginformasikan, kontak senjata antara pasukan TNI dan enam orang --satu di antaranya wanita-- bersenjata api laras panjang berawal ketika satu truk berisikan pasukan yang sedang dalam perjalanan ke Batuphat ditembak di lintasan jalan pipa MOI kawasan Desa Paloh Punti, sekitar pukul 10.00 WIB.
Menurut Kapolres Aceh Utara Letkol Pol Drs Syafei Aksal yang didampingi Perwira Penghubung Penerangan Kapten Pol AM Kamal, pasukan TNI saat itu sedang patroli rutin untuk mengawasi dan menertibkan pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka.
Truk pasukan TNI ditembak dari sisi kiri jalan sehingga meletupkan aksi saling tembak selama beberapa menit sebelum akhirnya kelompok penyerang menghilang ke semak belukar. "Pelarian" penyerang itu ditindaklanjuti pasukan TNI dengan pengejaran.
Seorang pemuda Paloh Punti, Syarifuddin, yang sedang minum kopi di sebuah warung begitu melihat pasukan tentara langsung melarikan diri. Aparat yang curiga dan mengejar serta menangkap untuk kemudian membawa Syarifuddin bersama sepeda motornya yang terparkir di depan warung kopi ke Makodim Aceh Utara.
Penangkapan Syarifuddin menghebohkan Paloh Punti dan desa-desa sekitarnya. Dan sekitar empat jam kemudian, sekitar dua ratusan ibu-ibu dari desa tersebut dan sembilan desa lainnya dengan menggunakan berbagai jenis angkutan mendatangi Mapolres seraya menuntut pelepasan Syarifuddin.
Pihak kepolisian sempat terkejut dengan kedatangan ibu-ibu itu apalagi mereka minta penglepasan tahanan. "Kita tidak menangkap dan menahan Syarifuddin," jelas seorang perwira kepada rombongan wanita desa dimaksud.
Dari berbagai informasi yang berkembang Syarifuddin memang tidak ditahan di Polres, tetapi diamankan di Makodim. "Kalau sudah terlanjur menangkap, saya minta anak saya dan sepeda motornya dilepaskan. Ia tidak terlibat dalam kelompok GAM. Seorang anak desa yang sangat takut ketika melihat aparat keamanan memasuki perkampungan," tutur ibu korban, Syarifah (50), di depan Mapolres kemarin.
Dua ratusan ibu-ibu dari Kecamatan Muara Batu yang mendatangi Mapolres, kemarin, terdiri dari Desa Paloh Punti, Meunasah Dayah, Blang Poroh, Blang Pulo, Cot Trieng, Meunasah Manyang, Meunasah Blang, dan Meuria Paloh.
Sekitar pukul 18.15 WIB ibu-ibu itu kembali ke desanya setelah terjadi kesepakatan bahwa hari Selasa (6/6) ini, wakil mereka dengan dibantu Kasat Bimmas Polres, Kapten Pol Drs AM Kamal, sebagai utusan kepolisian akan melakukan pembicaraan dengan pihak Kodim.
Selama berada di depan Mapolres sejak pukul 15.00, rombongan ibu- ibu tersebut sempat menghalang-halangi jalan sehingga arus lalulintas macet selama beberapa menit.
Karyawan dibacok
"Pemerkosaan" terhadap jeda kemanusiaan juga ditandai dengan upaya pembunuhan terhadap karyawan N3 (kontrak-red) PT Arun, di Lorong Aman Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Dua, Minggu (4/6) pukul 21.10 WIB. Korban yang bernama Arief Supriyanto (40), mengalami luka bacok di sekujur tubuh dan kini masih mendapat perawatan medis di RS Arun.
Informasi yang dihimpun Serambi dari masyarakat dan pihak aparat kepolisan menyebutkan, malam naas itu Arief yang sedang berbincang bersama tetangganya, didatangi enam pria bersenjata api dan golok. Menurut Kapolres Aceh Utara Letkol Pol Drs Syafei Aksal, malam Senin, para pelaku menyeret korban sekitar enam meter dari lokasi. "Korban sempat diborgol para pelaku sebelum diserang dengan golok," sebut Kapolres Syafei Aksal yang didampingi Perwira Penghubung Penerangan kapten Pol Drs AM Kamal, Minggu malam.
Kapolres menduga penganiayaan terhadap Arief erat hubungannya dengan pemerasan yang ditampik korban. "Beberapa hari sebelumnya, para pelaku sudah pernah mendatangi korban dengan tujuan pemerasan. Namun, korban terpaksa menolak karena jumlah yang diminta terlalu besar," sebut Syafei.
Petugas medis di RS Arun yang dihubungi Senin siang, mengungkapkan kondisi kesehatan Arief kian membaik. "Kesadarannya sangat baik. Ia bisa menceritakan kronologis itu dengan rinci," sebut seorang petugas medis.
Dari pembicaraan petugas medis dengan korban, diketahui bahwa tidak terjadi penyanderaan terhadap istri dan anak korban oleh para pelaku seperti yang terbetik sebelumnya. "Ketika mengetahui suaminya dibacok, ia (istri Arief-red) bersembunyi," katanya. Arief mengalami luka di bagian leher kanan, dagu, bahu depan.
Sumber Serambi di PT Arun menyebutkan, Arief merupakan karyawan yang dikontrak CV Hoka Setia. Korban bekerja sebagai ground keeping (tukang potong rumput) di perusahaan pengolahan minyak. (tim)

To Indek:

Jika Jeda Kemanusiaan Efektif, KRA tak perlu

Serambi-Jakarta
Kongres Rakyat Aceh (KRA) tidak akan diperlukan lagi apabila Jeda Kemanusiaan yang kini sedang berlangsung di Aceh, ternyata efektif dan bisa menjawab semua masalah.
Demikian Menteri Negara Urusan HAM (Menneg HAM) Dr Hasballah M Saad kepada pers di Jakarta, Senin (5/6), menjawab pertanyaan tentang kapan KRA bakal digelar. Hasballah mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu proses Jeda kemanusiaan. "Siapa tahu Jeda Kemanusiaan ternyata bisa menjawab semua masalah," katanya.
Sebaliknya, lanjut Hasballah, kalaupun KRA masih diperlukan dilaksanakan, itupun akan dibicarakan secara bersama-sama dengan kelompok Jeda Kemanusiaan.
Hasballah mengatakan rakyat Aceh sangat berharap bahwa Jeda Kemanusiaan itu bisa berjalan dengan baik. Itu direfleksikan dengan perasaan syukur dengan melakukan doa bersama.
Hasballah tidak menampik adanya "salah tafsir" dari sebagian masyarakat Aceh yang menganggap seolah-olah 2 Juni adalah awal merdekanya Aceh. Padahal, kata Hasballah, pada tanggal itu merupakan awal pelaksanaan Jeda Kemanusiaan seperti yang disepakati dalam Joint of Understanding (JoU) yang diteken oleh GAM dan pemerintah RI di Swiss.
Untuk meluruskan kesalahan anggapan itu, kata Hasballah lebih lanjut, di Jakarta akan dibentuk media centre yang dipimpin oleh ahli komunikasi DR Bachtiar Aly MA dan di Aceh juga dibentuk semacam lemba publik realition (PR). Kedua lembaga inilah yang nantinya akan menjelaskan tahapan-tahapan program per hari atau per minggu kepada masyarakat luas.
Menurut Hasballah, munculnya kesalahpahaman itu, bisa jadi akan memunculkan kerawanan baru. "Dan ini sudah dibicarakan dengan kelompok Jeda Kemanusiaan," katanya.
kemarin, mengutip seorang sumber dari panitia, kantor berita Antara memberitakan bahwa kepanitiaan KRA telah dibubarkan, karena KRA yang seyogianya dilaksanakan pada pertengahan Mei lalu batal, setelah adanya kesepakatan bersama "Jeda Kemanusiaan untuk Aceh".
Menurut sumber itu, seharusnya panitia KRA tersebut secara resmi pada hari Minggu (4/6) dibubarkan, tapi karena sejumlah pengurus teras tidak hadir pada acara tersebut maka acara pembubaran panitia ditunda. "Menurut undangan yang saya terima pada hari Minggu ini ada acara pembubaran panitia KRA, tapi karena sejumlah pengurus teras kepanitiaan KRA baik dari Aceh maupun Jakarta belum hadir, maka acara tersebut ditunda," kata salah seorang panitia KRA yang engan menyebut jatidirinya.
Transparan
Menteri Hasballah lebih lanjut mengatakan, penyaluran bantuan kemanusiaan baik yang dimobilisasi oleh Henry Dunant Centre (HDC) maupun pemerintah akan disampaikan secara transparan, baik jumlah bantuan, bentuk bantuan, maupun penerima bantuan. "Semua recources itu harus dilola secara transparan dan diumumkan secara luas kepada masyarakat," katanya.
Ia mengatakan bantuan dari luar negeri akan dihimpun oleh HDC, dan bantuan dari pemerintah, APBN maupun swasta dalam negeri dikoordinasikan oleh satu tim di Menko Kesra dan Taskin. Semua bantuan itu selanjutnya dibawa ke Aceh, dan oleh tim yang ada di Aceh baru diputuskan kemana bantuan itu disalurkan dan oleh siapa.
Menyinggung tentang bantuan dari Sultan Brunei Darussalam, Menteri Hasballah mengatakan, Presiden Abdurrahman pasti akan menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai hal itu.(fik)

To Indek:

Sekda Aceh Barat dan Sabang Dilantik

Serambi-Banda Aceh
Gubernur Syamsuddin Mahmud, Senin kemarin, melantik Drs Nyak Ali Umar SH sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Drs Suradji Junus sebagai Pj Sekda Sabang.
Selain kedua pejabat eselon II/b tersebut, melalui acara yang berlangsung di lantai dasar Kantor Gubernur Aceh itu juga disekaliguskan dengan pelantikan 6 pejabat eselon III dan IV dari lingkungan Dinas Perindustrian Aceh dan Dinas PU Pengarian Aceh.
Nyak Umar Ali yang sebelumnya adalah Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Aceh sejak beberapa bulan lalu memang telah menduduki kursi Sekda Aceh Barat dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas (Plt). Kala itu, Nyak Umar Ali ditunjuk sebagai Plt menggantikan Drs Zulkarnaen yang diangkat menjadi Pembantu Gubernur Aceh Wilayah III.
Sedangkan Suradji Junus selama ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Sabang. Ia diangkat sebagai Pj Sekda Sabang untuk menggantikan Drs Sofyan Haroen yang sejak beberapa bulan lalu telah dipercayakan sebagai walikota defenitif di Pulau Weh tersebut.
Sementara enam pejabat eselon III dan IV yang dilantik bersama kedua Sekda tersebut adalah, empat dari lingkungan Dinas Perindustrian dan dua lainnya dari Dinas PU Pengairan.
Dari Dinas Perindustrian Aceh terdiri dari; Kiran Daud BBA dilantik sebagai Kasubdin Aneka Industri menggantikan Drs Zaini Aziz MM. Sedang Zaini Azis dilantik sebagai Kasubdin Penyiapan Progam dan Evaluasi menggantikan Madjdan Husin yang digeser sebagai Kasubdin Industri Logam Dasar. Tempat yang ditinggalkan Kiran Daud sebagai Kabag TU dipercayakan kepada Drs Z Abidin Usman yang selama ini sebagai Kasubdin Industri Logam Dasar.
Sedangkan pejabat di lingkungan Dinas PU Pengarian Aceh adalah Drs Darwis MS dilantik menjadi Kabag Tata Usaha. Tempat yang ditinggalkan Darwis sebagai Kasubdin Perizinan dan Penyuluhan dipercayakan kepada Ir Zainal Abdin BIE yang selama ini merupakan staf di lembaga tersebut.
Melalui kesempatan itu, Gubernur Syamsuddin Mahmud antara lain mengharapkan para pejabat baru agar mereka tidak terbelenggu dan dibelenggu oleh pola pikir lokal. "Tetapi sebaliknya kita dituntut untuk berpikir global yang diaplikasikan secara lokal. Segala bentuk kemacetan seperti kreatifitas kinerja aparatur harus segera dipecahkan dengan pola kerja yang terprogram dan sistematis," ujar Syamsuddin Mahmud. (rul)

To Indek:

Tim Pansus DPRD Aceh Besar Periksa Proyek Bermasalah

Serambi-Jantho
Tim Panitia khusus (Pansus) Gabungan DPRD Aceh Besar, mulai Rabu besok hingga 16 Juni mendatang dijadwalkan turun ke seluruh kecamatan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat sekaligus memeriksa kebenaran janji eksekutif untuk memperbaiki sejumlah proyek bermasalah.
Wakil Ketua DPRD Aceh Besar, Bachtari Arahas kepada Serambi tadi malam melaporkan, khusus tiga tim yang telah di SK-kan untuk turun ke Kecamatan Pulo Aceh yang seyogyanya berangkat mulai kemarin sampai Rabu besok terpaksa ditunda sementara karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. "Kepada masyarakat Pulo Aceh kami mohon maaf dan mohon bersabar sampai kondisi cuaca memungkinkan kami menyeberang," kata Bachtari yang juga Ketua DPD-PAN Aceh Besar.
Meskipun ada tiga tim yang ditunda sementara ke Pulo Aceh, tapi anggota dewan yang tergabung dalam tim Pansus Gabungan tersebut tetap akan melakukan tugas di seluruh kecamatan daratan Aceh Besar.
Sasaran kerja tim, menurut Bachtari, selain menyerap berbagai aspirasi secara langsung dari masyarakat, sekaligus melihat berbagai pelaksanaan pembangunan tahun 1999/2000 di seluruh keca- matan, termasuk menghimpun data lengkap pemekaran kecamatan pembantu.
Dalam melakukan peninjauan ke lapangan, tim Pansus Gabungan juga akan memeriksa sejumlah proyek 1998/1999 yang dilaporkan bermasalah, sekaligus memeriksa apakah janji eksekutif untuk membenahi proyek bermasalah itu sudah dilaksanakan atau belum. "Kalau eksekutif mengatakan proyek telah diperbaiki, kita akan periksa langsung ke lapangan apakah benar sudah diperbaiki atau hanya janji-janji saja," tandas Bachtari.
Penundaan
Berdasarkan SK Ketua DPRD Aceh Besar No 02/SK/PIM/DPRD/2000, ada tiga tim Pansus Gabungan yang akan diturunkan ke Kecamatan Pulo Aceh.
Tim Pansus Gabungan I diketuai Drs Tgk Sri Darmawan didampingi sekretaris tim Ir Mawardi Ali plus delapan anggota dan tiga pendapmping. Tim yang dikoordinir Ketua DPRD Aceh Besar, Tgk HM Amin Hasan ini akan turun ke Lampuyang.
Tim II diketuai Taslim A Jalil didampingi sekretaris Muhammad SH dengan lima anggota berkunjung ke Meulingge. Tim ini dikoordinir Wakil Ketua DPRD Bachtari Arahas.
Sedangkan tim III diketuai Anwar Ahmad SE dengan sekretaris T Raden Sulaiman beserta tujuh anggota dan dua pendamping. Tim yang dikoordinir Wakil Ketua DPRD Amiruddin Usman Daroy itu turun ke Kemukiman Pulo Nasi.(asi/gus)

To Indek:

Proyek Rumah DOM Telantar

Serambi-Langsa
Sekitar 100-an dari 700 lebih proyek rumah untuk korban DOM di Aceh Timur, tahap I (1998/1999) dan tahap II (1999/2000), kini dalam keadaan telantar. Umumnya surat tanda terima rumah telah lama diteken pemilik rumah, atas desakan kontraktor.
Pantauan Serambi selama sepekan terakhir hingga Minggu (4/6) kemarin, maupun dari berbagai laporan LSM dan sejumlah tokoh masyarakat, sebagian rumah DOM di Aceh Timur yang baru dibangun fondasi telah ditinggalkan sub kontraktornya beberapa bulan lalu. Sebagian lainnya hanya rampung 30-90 persen.
Mohd Yusuf Puteh, ketua FP HAM Aceh Timur, juga sudah menyurati Bupati Aceh Timur, melaporkan bahwa 280 rumah DOM di kecamatan Peureulak yang dibangun PT BA sampai sekarang sebagian belum selesai. "Rumah dibangun asal-asalan. Dari kayu mangga, dan kayu sembarang lainnya. Banyak yang tak bisa ditempati," katanya, kepada Serambi. Ia mencontohkan rumah Haniah, warga Desa Tj Tualang, Peureulak, dan beberapa lainnya, yang nyaris rubuh dan harus ditumpang.
Amatan Serambi, pembangunan rumah DOM yang asal-asalan juga terdapat di kecamatan lainnya di Aceh Timur, di antara di Simpang Ulim, Julok, Ranto Peureulak, Idi Rayeuk, dan Nurussalam.
Di Desa Bhom Lama, Ranto Peureulak, rumah milik Ramli Marhaban, dindingnya juga terbuat dari sembarang. Ikatan batanya (bagian semi permanen) cukup longgar akibat adukan semen yang buruk. "Dinding batanya, tersengkol saja, bisa roboh," jelas Ramli.
Kendati dengan kualitas buruk dan hanya siap 60 persen (luar saja), rumah itu telah diserah-terimakan Sub kontraktornya, Rus. Rus, kata Ramli, juga memberinya uang Rp 1,6 juta untuk menyelesaikan rumah itu (lantai, plafon, jendela, cat, dll). "Dari pada ribut-ribut, saya teken saja tanda terimanya. Rencana saya, rumah ini saya runtuhkan semua, dan akan saya buat lagi sikit-sikit," ujar Ramli.
Rumah saudaranya, Rohamah/Budiman, di desa yang sama, bahkan baru dibangun fondasi saja seukuran 6 x 6 meter persegi, beberapa bulan lalu, kini ditinggalkan sub kontraktornya. "Kalau pemerintah tidak mau bangun rumah untuk kami, tidak apa-apa. Tapi jangan 'menghina' kami seperti ini," tutur Rohamah, sedih.
Di Kecamatan Simpang Ulim, menurut keterangan Ilyas, tokoh masyarakat setempat, sedikitnya 88 rumah DOM "tak selesai-selesai" dibangun, sementara sub kontraktornya raib entah kemana. Empat di antaranya yang terdapat di Desa Lueng Sa yang sudah dibangun sebagian, masing-masing milik Mahyiddin, Nurdiana, Amri Daud, dan A Hamid Puteh. Menurut Mahyiddin, rumahnya memang sudah 100 persen dibangun. "Tapi, saya tetap tidak mau teken tanda terima. Karena rumah itu tidak bisa dipakai. Saya perkirakan rumah itu dibuat dengan biaya sekitar Rp 6-7 juta. Padahal kami tahu biaya yang disediakan Rp 15 juta per rumah," ungkap Mahyiddin, setengah emosi. Akan halnya rumah milik Nurdiana, Amri Daud, dan A Hamid Puteh kini hanya siap 30 persen dan juga ditelantarkan. Padahal mereka telah menanda-tangani serah terima rumah.
Para tokoh masyarakat setempat mengatakan pembangunan rumah-rumah korban yang terlantar, tidak siap, dan berkualitas buruk umumnya dikerjakan PT Brantas Abipraya (PT BA). "Kalau yang sekarang ini (tahap II, 1999/2000 -Red) agak bagus sedikit," ujar Ilyas, tokoh setempat yang penduduk Meunasah Asan, Simpang Ulim.
Mohd Yusuf mengharapkan pembangunan rumah korban DOM ini diperhatikan serius, dan hndaknya dilanjutkan tahap III. Mengingat sebagian korban yang benar-benar miskin saat ini belum mendapat jatah rumah.
Cari Titik Temu
Kepala Proyek Rumah DOM PT Brantas Abipraya di Medan, Ir Asnawi Hasan, yang dikonfirmasi Serambi via telepon interlokal, membenarkan sebagian rumah di Peureulak belum selesai. "Akan segera kami selesaikan," ujarnya. "Tapi, kami juga minta Pemda (Pemda Aceh Timur -Red) mengganti kerugian kami, karena telah membangun rumah lebih. Di kecamatan Peureulak kami bangun 287 unit. Padahal dalam kontrak hanya 280 unit. Di Simpang Ulim juga ada lebih dua," jelas Asnawi.
Menurutnya, rumah-rumah di Peureulak yang terkesan dibuat asal jadi, kemungkinan adalah rumah-rumah di luar kontrak, termasuk rumah Haniah di Tj Tualang.
Pihaknya, kata Asnawi, saat ini sedang melakukan negosiasi dengan Pemda setempat guna mencari titik temu penggantian biaya pembangunan rumah di luar kontrak tersebut. "Tapi, ada tidaknya kesepakatan, rumah-rumah yang 280 unit (dalam kontrak -Red) tetap akan kami selesaikan," janjinya.
Ditanya ratusan rumah lainnya yang tak selesai di kecamatan Simpang Ulim, Idi Rayeuk, dan kecamatan lainnya, Asnawi menyangkal. Karena, seluruh biaya pembangunan di kecamatan-kecamatan tersebut (kecuali Peureulak) telah diserahkan kepada sub-sub kontraktor di kecamatan masing-masing.
"Waktu itu kan ada anjuran supaya BUMN kerjasama dengan pengusaha ekonomi lemah," kata pegawai PT BA, salah satu BUMN di Departemen PU, ini. Namun kuantitas dan kualitas kerja sub-sub kontraktor tersebut nyatanya memang di luar pantauan PT BA.
Diakui Asnawi, meski biaya pembangunan rumah DOM dari pemerintah (bantuan OECF) yang diterima PT BA berjumlah Rp 15 juta per unit, namun yang diberikan kepada sub kontraktor hanya Rp 12,5/unit. "Kami potong untuk bayar segala macam pajak," kilah Asnawi. Rumah DOM tahap I (1998/1999) di Aceh Timur yang dikerjakan PT BA, berjumlah 350 unit lebih.
Koordinator Pembangunan Rumah DOM di Dinas PU Aceh Timur, Said Fuad Kelana, kepada Serambi, mendesak PT BA harus menyelesaikan rumah-rumah DOM yang belum rampung. Namun, permintaan PT BA agar Pemda memperhitungkan sejumlah rumah yang dibangun di luar kontrak, menurut Said Fuad, tidak mungkin dipenuhi.
"Pemda tidak pernah menyuruh PT Brantas membangun rumah DOM melebihi kontrak. Makanya, rumah-rumah di luar kontrak yang telah dibangun PT Brantas --mungkin atas permintaan masyarakat-- itu bukan tanggung jawab Pemda," jelas Fuad.
Sumber di Dinas PU setempat menyebutkan, PT BA berinisiatif membangun kelebihan rumah tersebut diduga bukan semata atas permintaan masyarakat/korban DOM di kecamatan tersebut, melainkan karena mereka berharap mendapatkan proyek lanjutannya (tahap II). Sehingga dana yang terpakai untuk membangun rumah-rumah di luar kontrak tersebut tertutupi.
Pimpro Pembangunan Rumah DOM tahap II, Isyafarudin BE, menginformasikan, jumlah rumah DOM yang dibangun tahap II mencapai 352 unit di tujuh kecamatan, dengan biaya pembangunannya Rp 15,8/unit.(non)

To Indek:

Tim Seleksi Crosscheck ke Lapangan

Serambi-Langsa
Menyikapi kecurigaan di kalangan masyarakat adanya manipulasi data dalam penerimaan CPNS korban DOM, Panitia Penyeleksi CPNS menurunkan tim ke lapangan. Tujuannya untuk melakukan crosscheck dan mencari informasi tentang CPNS korban DOM tersebut.
Sejak adanya penerimaan formasi khusus CPNS korban DOM di lingkungan Pemda Aceh Timur baru pada penerimaan tahap terakhir ini pihak panitia seleksi turun ke lapangan. Sedangkan pada penerimaan tahap pertama dan kedua, panitia hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif saja.
Koordinator tim penyeleksi, Yusuf Putih kepada Serambi mengatakan, saat ini tim penyeleksi dari unsur mahasiwa dan LSM sedang melakukan pengecekan ke desa-desa berkaitan dengan formasi CPNS korban DOM tersebut.
Katanya, timbul pemikiran untuk melakukan crosschek itu sebagai menyikapi adanya kecurigaan selama ini di kalangan masyarakat seperti adanya permainan dalam penerimaan CPNS formasi khusus ini di Pemda Aceh Timur.
Dalam proses penerimaan CPNS DOM ini disebut-sebut sebagian dari para pelamar kerja itu bukan korban DOM. Bahkan di antara pelamar yang bukan korban DOM itu telah memperoleh SK pengangkantan PNS.
Untuk mencari kebenarannya maka Bupati/Wabub mempercayakan tim seleksi untuk melakukan observasi ke lapangan.
Jika tim menemukan bukti di lapangan, PNS itu ternyata bukan korban DOM, maka yang bersangkutan akan dipecat dan digantikan kepada korban ekses DOM. "Itu sesuai dengan penegasan Wabub, Pak Nabhani," kata Yusuf Puteh yang juga selaku Ketua FP HAM Aceh Timur.
Sebelumnya Wakil Bupati Aceh Timur, Drs Nabhani, mengatakan, jika terbukti adanya PNS yang masuk melalui formasi khusus ekses DOM di lingkungan Pemda Aceh Timur ternyata bukan korban DOM, PNS tersebut akan dipecat. Namun sejauh ini belum ditemukan bukti adanya penyimpangan penerimaan CPNS Korban DOM, kata Wabub Drs Nabhani.
Nabhani mengemukakan hal itu di hadapan panitia seleksi formasi khusus penerimaan CPNS ekses DOM di ruang kerjanya, Rabu (31/5) lalu menyusul adanya sinyalemen penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS di Pemda setempat.
Isu tersebut, kata Wabub, perlu ditanggapi dan diselidiki. Karenanya pada kesempatan itu ia menegaskan kepada tim penyeleksi agar menyelidikinya. Masyarakat juga boleh melaporkan adanya pegawai-pegawai bukan DOM yang masuk lewat formasi khusus. "Jika terbukti PNS bersangkutan bukan korban DOM, kita pecat," kata Nabhani.
Jatah penerimaan CPNS foramsi khusus ekses DOM di lingkungan Pemda Aceh Timur tercatat 724 orang. Dari jumlah tersebut 374 orang telah menerima SK pengakatan, 70 orang masih dalam proses TK I. Dan, sisanya untuk jatah 280 orang lagi yang merupakan penerimaan tahap terkkhir masih dalam penyaringan tim seleksi Pemda Aceh Timur. "Jumlah pelamar kerja formasi korban DOM tahap terkahir ini mencapai 1576 orang," kata Syaifullah SH, Kabag Personalia Setdakab setempat. (tam)

To Indek:

Harga Semen Andalas di Banda Aceh Terlalu Tinggi

Serambi-Banda Aceh
Harga eceran semen Andalas di Banda Aceh yang mencapai Rp 16.500 hingga Rp17.000 per sak dinilai terlalu tinggi, karena harga semen yang diproduksi di Aceh Besar itu di pasaran Medan hanya berkisar Rp 15.750 - Rp 16.500/sak.
Menurut pantauan Serambi di Banda Aceh beberapa hari terakhir, tingginya harga semen tersebut menjadi sumber keluhan dari pengguna semen di daerah ini. "Semen itu diproduksi di sini, tapi harganya kok sangat mahal," ujar seorang developer perumahan di Aceh Besar.
Seharusnya, tambah developer itu, harga semen Andalas di Banda Aceh dan Aceh jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan di pasaran Medan, karena ongkos angkutnya jauh lebih murah.
Pihak PT SAI yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengakui, harga semen Andalas di Medan jauh lebih rendah karena terjadinya perang harga antarprodusen dan distributor semen nasional. "Untuk memper- tahankan pangsa pasar di Sumut, masing-masing produsen perang harga, termasuk PT SAI," kata seorang staf pemasaran pabrik semen yang berlokasi di Lhoknga,Aceh Besar itu.
Harga eceran semen di Banda Aceh kini sekitar Rp 16.500 - Rp 17.000/sak (40kg), jelasnya, sudah merupakan harga minimal. "Jika pabrik/distributor masih mempertahankan harga jual lama Rp 15.000 - Rp 15.500/sak, bisa mengganggu pendapatan dan juga akan membawa dampak buruk bagi kelanjutan operasi pabrik di kemudian hari," tuturnya.
Namun demikian, katanya, bila dibandingkan dengan harga semen produk luar yang masuk ke Aceh mencapai Rp 18.600/sak di tingkat distributor, harga jual eceran semen Andalas Rp 16.500 - Rp 17.000/sak itu, masih jauh di bawah harga semen luar tersebut.
Bahkan bila dibandingkan dengan harga semen Padang, di Padang malah di atas semen andalas mencapai Rp 18.500/sak. "Itu satu bukti bahwa harga semen Andalas masih lebih murah dari semen Padang," katanya.
Para distributor SAI mengatakan, harga semen di Banda Aceh dan Aceh Besar sejak berproduksi kembalinya PT SAI akhir Maret lalu menurun dari Rp 22.000/sak menjadi Rp 17.000 - Rp 16.500/sak. Bahkan kini sejumlah toko bahan bangunan yang biasanya memasukkan semen produk luar ke Aceh, mulai April telah menghentikannya, kecuali PT Kande Agung masih memasoknya untuk kebutuhan Aceh Barat.
PT SAI belum bisa masuk produknya secara normal ke Aceh Barat dan Aceh Selatan karena faktor X saja, kata seorang distributor. Truk- truk semen yang berani mengangkut secara terangan-terangan ke Aceh Barat akan mendapat ancaman. Karena itu, transporter semen di Banda Aceh dan Aceh Besar tidak lagi melayani jurusan Barat dan Selatan, tetapi Banda Aceh dan sekitarnya.
Sedangkan untuk mensuplai kebutuhan Pidie, Bireuen, Aceh Tengah, dan Aceh Timur, disuplai dari Silo SAI di Pelabuhan, Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh Utara.(her)

To Indek: