Update: 00.³⁰ Wib Rabu,  7 Juni  2000

  Bendera GAM Berkibar di Mana-mana Bendera Aceh Merdeka kembali berkibar di beberapa tempat di Aceh Utara dan Bireuen, Selasa (6/6). Sebanyak 31 helai bendera yang sempat berkibar di 16 lokasi di Aceh Utara kemudian disita aparat secara marathon. Bahkan di salah satu lokasi ditemukan bom molotov yang dipasang pada tiang bendera.

  AS Bantu Rakyat Aceh Rp 24,6 M Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Aceh sebesar 3 juta dolar AS atau sekitar Rp 24,6 milyar untuk peningkatan kualitas kesehatan wanita dan anak- anak.

  Dua Bersaudara Ditangkap, Satu Tewas Dua bersaudara kandung yang diduga terlibat penembakan anggota Koramil Samalanga, Sertu Saifuddin, tiga bulan lalu, hari Senin (5/6), ditangkap gabungan aparat keamanan di Desa Tambue, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen. Satu di antaranya yang tertembak dalam proses penangkapan, Selasa (6/6) dinihari, meninggal di RS Kesrem Lhokseumawe.

  Polisi Malaysia: Kasus Teuku Don Bermotif Politik

  Sudah 9 Hari Diculik Serda M Yusuf Belum Dilepas

  Dari Seminar PMI-ICRC; Bantuan Kemanusiaan Harus Transparan

  Jangan Eksploitasi Aceh untuk Pribadi

  Ilyas dan Zulkifli Masih Misterius

  300-an Pengungsi Aceh Telantar di Langkat

  Keterlibatan Aparat Teknis Makin Kuat

  Pemukiman Eksklusif Timbulkan Kecemburuan

  YATA Minta Harga Gabah Ditingkatkan

  Tender KA Diikuti 13 Kontraktor

  14 HPH Tutup, Ribuan Pekerja Menganggur
 

To Indek:

Serambi-Lhokseumawe
Bendera Aceh Merdeka kembali berkibar di beberapa tempat di Aceh Utara dan Bireuen, Selasa (6/6). Sebanyak 31 helai bendera yang sempat berkibar di 16 lokasi di Aceh Utara kemudian disita aparat secara marathon. Bahkan di salah satu lokasi ditemukan bom molotov yang dipasang pada tiang bendera.
Menurut laporan masyarakat, bendera dengan latar merah bergambar bulan bintang itu terlihat di sebatan pohon di kawasan Geureugok Kecamatan Gandapura, Bireuen. "Bendera itu diikat di atas sebatang pohon dengan ketinggian 30 meter," ungkap seorang warga kepada Serambi, kemarin pagi.
"Kami jadi serba salah. Kami khawatir aparat mengira bendera itu kami yang kibarkan. Kalau diturunkan, nanti ada pihak lain yang marah," kata seorang warga.
Bendera bulan bintang juga terlihat di Simpang Malikussaleh, Bungkah Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Di kawasan itu, Senin (5/6) juga pernah dikibarkan dan sudah diturunkan pasukan Brimob yang diikat di tiang tower listrik. Sedangkan Selasa kemarin, bendera dipasang pada tiang listrik di pinggir Jalan Medan - Banda Aceh. Namun sejauh ini belum diketahui apakah bendera tersebut sudah diturunkan.
Kapolres Aceh Utara Letkol Pol Drs Syafei Aksal yang didampingi Perwira Penghubung Penerangan Kapten Pol Drs AM Kamal, mengungkapkan sebuah bom molotov ditemukan di Desa Glung Kecamatan Syamtalira Baru, ketika aparat menertibkan kibaran bendera GAM di tujuh kecamatan di Aceh Utara.
Ke-31 bendera GAM tersebut masing 10 lembar disita di Kecamatan Syamtalira Aron, empat lembar di Kecamatan Samudera, empat lembar di Blang Mangat, delapan lembar di Syamtalira Bayu, tiga di Tanah Jambo Aye, selembar di Muara Batu, dan selembar di Banda Sakti.
Warga juga melihat bendera bulan bintang di sejumlah lembaga pendidikan di pedalaman kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Baktiya. "Para guru dan siswa tidak berani menurunkan. Takut bermasalah dengan yang menaikkan," kata seorang tokoh masyarakat di Baktiya.
Galon ditembak
Setelah sekian lama kawasan perkotaan steril dari letusan senjata, pukul 20.15 WIB tadi malam masyarakat Meunasah Masjid Cunda, Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara kembali dikejutkan dengan dua kali dentuman senjata api. Menurut Kapolres, tembakan itu dilepaskan dua pemuda bersepeda motor ke arah galon pengisian bahan bakar bensin milik TNI yang berlokasi sekitar 40 meter dari Mapolres setempat. "Tapi tidak ada korban jiwa atau bangunan rusak. Kedua tembakan itu hanya mengenai pagar tembok," sebut Kapolres Syafei Aksal.
Kandaraan Dinas Diambil
Sementara itu, aksi pengambilan kendaraan dinas milik Pemda Aceh Besar baik roda empat maupun roda dua oleh orang tak dikenal dalam beberapa pekan terakhir ini masih terus berlangsung.
Bahkan mobil dinas Sekdakab Aceh Besar jenis sedan Senin kemarin juga ikut diambil dengan alasan untuk dipinjam beberapa hari. Peristiwa yang terjadi di tempat kedaiman Sekda di Banda Aceh itu telah merebak ke luar menjadi pembicaraan, walaupun Sekda Drs H Baswedan Yunus SH tak memberitahukan peristiwa itu. Sebab, yang mengambil kendaraan tersebut berjanji akan mengembalikannya.
Kendaraan jenis sedan yang pengadaannya baru sekitar setahun selama ini tiap hari digunakan Sekda untuk melaksanakan tugas. Sedangkan sejumlah kendaran dinas yang dipinjamkan sebelumnya juga belum dikembalikan. Para pejabat yang bertugas di kota Jantho pada umumnya tidak menetap, mereka tiap hari dinas bolak balik Banda Aceh Jantho.
Keterangan yang dihimpun Serambi dari pejabat resmi menyebutkan kendaraan roda empat milik Pemda Aceh Besar yang telah diambil sekitar tujuh unit. Sedangkan kendaran roda dua mencapai ratusan unit. Kendaraan tersebut selama ini kebanyakan dipakai oleh petugas lapangan seperti tenaga penyuluh. "Akibat tak punya kendaraan dinas para petugas lapangan dalam melaksanakan tugas mulai menghadapi kendala untuk turun ke desa, kata seorang pejabat. Sementara itu sejumlah cap stempel Kades dibeberapa kecamatan juga telah diambil. (j/u/ham/ib/gus)

To Indek:

AS Bantu Rakyat Aceh Rp 24,6 M

Serambi-Banda Aceh
Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Aceh sebesar 3 juta dolar AS atau sekitar Rp 24,6 milyar untuk peningkatan kualitas kesehatan wanita dan anak- anak.
Kedubes AS di Jakarta dalam suatu press release yang diterima Serambi di Banda Aceh, kemarin menyebutkan, bantuan yang akan dicairkan selama tiga tahun itu disalurkan melalui US Agency for International Development (USAID), Save the Children dan LSM-LSM Indonesia.
Sementara itu Deplu AS dalam pengumuman publiknya, Senin, menyatakan, pemerintah AS meminta kepada warganya yang bekerja dan menetap di Aceh agar meninggalkan propinsi yang tak kunjung reda didera konflik ini.
"Ini karena perusahaan-perusahaan AS makin sering menjadi sasaran kekerasan di Aceh," tulis Deplu AS dalam pengumuman publik seperti dikutip Antara, Selasa.
Paket bantuan pemerintah AS buat rakyat Aceh menyusul komitmen Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright saat bertemu Menlu Alwi Shihab di Washington 15 Mei lalu. Albright berjanji untuk memberikan bantuan sehubungan tercapai kesepakatan Jeda Kemanusiaan di Aceh antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Kesepakatan itu ditandatangani wakil tetap Indonesia di PBB Jenewa yang juga Dubes Indonesia untuk Swiss, Hassan Wirajuda dan Zaini Abdullah dari GAM, pada 12 Mei.
Jeda Kemanusiaan selama tiga bulan yang mulai efektif 2 Juni lalu bertujuan mengurangi ketegangan dan menghentikan kekerasan di Aceh.
Disebutkan Save the Children, yang telah sukses di Indonesia dan penjuru dunia lainnya terhadap pemberdayaan anak-anak, memfokuskan kerja mereka pada masalah kebutuhan kesehatan wanita dan anak-anak yang kembali ke masyarakat akibat kekerasan di Aceh. "Proyek ini adalah suatu bentuk komitmen jangka panjang (dari AS) untuk merespon kebutuhan masyarakat (Aceh) akibat tindak kekerasan" yang terjadi karena konflik bersenjata, demikian pernyataan tersebut.
Tujuan utama program bantuan antara lain adalah merevitalisasi infrastruktur kesehatan masyarakat dan mendukung kepedulian kesehatan primer, membantu memulihkan psikologi, kebutuhan sosial dan pendidikan anak-anak serta remaja. "Juga akan dibantu wanita- wanita yang mengalami trauma mendalam, para janda atau mereka yang menjadi korban tindak kekerasan dan pelecehan," tambah pernyataan itu.
Perjanjian bantuan AS untuk Aceh akan segera ditandatangani di Jakarta antara pemerintah AS dan Indonesia. Aktivitas untuk menjalankan program melibat LSM Indonesia melalui konsultasi dengan Kementerian Kesehatan. Disebutkan bahwa baik USAID maupun Save the Children sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia, pihak berwenang di Aceh dan LSM lokal.
Aspirasi kemerdekaan
Pengumuman Deplu AS menyebutkan bahwa perubahan politik telah mendorong munculnya aspirasi kemerdekaan di Aceh dan Papua. "Insiden kekerasan terus terjadi di Aceh dan warga AS diminta dengan sangat untuk tidak mengunjungi provinsi itu. Bagi warga AS yang menetap di Aceh harus mempertimbangkan diri untuk meninggalkan daerah itu," tulis pengumuman publik itu.
Di Papua, diakui bahwa kekerasan lebih jarang terjadi. Pemerintah Indonesia telah membatasi kunjungan pejabat pemerintah AS dan negara lainnya ke propinsi Aceh, Papua dan Maluku. "Masalah keamanan menjadi alasan larangan berkunjung ini. Warga AS harus mempertimbangkan hal ini kalau merencanakan untuk datang ke wilayah itu," tulis pernyataan itu lagi.
Pemerintah AS juga meminta warganya untuk berhati-hati jika ingin bepergian ke Timor Timur dan Timor Barat yang dianggap cukup berbahaya. "Meski stabilitas umumnya telah pulih kembali di wilayah itu, kejahatan dan kekacauan masih menjadi masalah utama. Warga AS diminta sangat waspada di Timtim dan menghindari wilayah perbatasan Timor Timur dan Timor Barat," demikian Washington mengingatkan warganya.
Serambi yang melakukan pemantauan di Lhokseumawe, kemarin, tidak melihat adanya keresahan di wajah sekitar 30 tenaga ahli berkebangsaan AS di Mobil Oil Indonesia (MOI) Inc dan PT Arun NGL Co.
Menurut keterangan, saat ini ada 30 warga negara asing yang menetap dan bekerja sebagai tenaga ahli di Lhokseumawe. Sekitar 20 orang di antaranya di MOI dan sisanya di PT Arun. Sumber-sumber Serambi di kedua perusahaan itu mengakui pihak manajemen dan karyawan asing telah mendengar informasi tersebut.
Namun, sejauh ini tidak ada pemberitahuan resmi dari Kedutaan Besar AS di Jakarta. "Kita sudah mendapat informasi tersebut. Tapi, secara resmi dari pihak AS belum," jelas sumber Serambi di MOI.
Seluruh warga AS yang bekerja sebagai tenaga ahli di MOI dan PT Arun sampai kemarin masih bekerja sebagaimana biasa.(nuh/ham)

To Indek:

Dua Bersaudara Ditangkap, Satu Tewas

Serambi-Lhokseumawe
Dua bersaudara kandung yang diduga terlibat penembakan anggota Koramil Samalanga, Sertu Saifuddin, tiga bulan lalu, hari Senin (5/6), ditangkap gabungan aparat keamanan di Desa Tambue, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen. Satu di antaranya yang tertembak dalam proses penangkapan, Selasa (6/6) dinihari, meninggal di RS Kesrem Lhokseumawe.
Menurut keterangan, abang beradik itu, MA (30) dan SA (35), tertangkap setelah Sertu Saifuddin sebagai korban melihat orang yang menembaknya saat bersama-sama pasukan aparat keamanan mengantar logistik kebutuhan pasukan ke Makoramil-makoramil, hari Senin.
Kapolres Aceh Utara Letkol Pol Drs Syafei Aksal yang didampingi Perwira Penghubung Penerangan, Kapten Pol Drs AM Kamal, ketika dikonfirmasi Serambi kemarin menjelaskan, saat bersama-sama rombongan pasukan, Sertu Saifuddin melihat MA sedang duduk di sebuah rental VCD di Desa Tambo. "Ia spontan memberitahukan teman- temannya, 'dia yang menembak saya dulu'. Sehingga aparat menangkap MA untuk dimintai keterangan," katanya.
Ditambahkan Kapolres, dalam perjalanan pulang ke Lhokseumawe sehabis mengantar beras ke Koramil-koramil, Sertu Saifuddin kembali melihat seseorang yang sedang berusaha keras melihat ke dalam truk pasukan. Kembali ia menjerit memberitahukan koleganya, "Ia juga pelaku penembakan saya."
Mendapat informasi itu, truk pasukan langsung berhenti. Sementara orang yang kemudian diketahui adalah abang kandung MA, langsung lari sehingga dikejar aparat. "Karena tidak mengindahkan perintah menyerahkan diri akhirnya dilumpuhkan dan dia dievakuasi ke RS Kesrem Lhokseumawe. Selasa dinihari sekitar pukul 01.30 WIB, SA meninggal dunia. Jenazah korban, pagi kemarin diambil keluarganya," sebut kapolres.
Sementara MA, sampai petang kemarin masih diamankan di Makodim Aceh Utara untuk dimintai keterangan. "Insya Allah, hari ini MA akan diserahkan ke Mapolres untuk proses hukum lebih lanjut," jelas kapolres.
Menurut Kapolres Syafei, selain diduga terlibat penembakan anggota Koramil Samalanga, SA dan MA terlibat serangkaian tindak kriminal lainnya. Di antaranya, kapolres menyebutkan, penyanggongan pasukan aparat keamanan di lintasan Batee Geulungku dan penembakan dua anggota Makodim Aceh Timur, Serma Safwan dan Zulkifli Hasballah, di kawasan sama.
Disebutkan, sebelum tertangkap MA aktif sebagai intel GBPK. Sementara abangnya, SA, dituding terlibat serangkaian pemerasan di wilayah barat kabupaten Bireuen. Belum ada penjelasan pihak lain atas klaim aparat keamanan itu. (tim)

To Indek:

Polisi Malaysia: Kasus Teuku Don Bermotif Politik

Serambi-Kuala Lumpur
Polisi Diraja Malaysia yakin bahwa motif politik merupakan penyebab utama pembunuhan Sekretaris Jenderal Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (Sekjen MP-GAM) Teuku Don Zulfahri, kata seorang pejabat senior polisi negeri jiran itu, kemarin.
Sejauh penyelidikan yang dilakukan (pihak kepolisian), kita percaya bahwa kasus itu sangat besar kemungkinannya bermuatan politik," ujar Inspektur Jenderal Polisi Norian Mai, seperti dikutip kantor berita resmi Malaysia, Bernama.
Sebelumnya, polisi menyebutkan pihaknya menangani pembunuhan yang terjadi saat Teuku Don sedang makan bersama tiga temannya di sebuah restoran kawasan Ampang, Kuala Lumpur pada Kamis lalu sebagai kasus kriminal biasa. Norian mengelak untuk berkomentar lebih jauh tentang motif politik sambil menyatakan, polisi belum menangkap seorang pun dalam kasus itu.
Dikatakannya, polisi masih terus melakukan penyelidikan sehubungan dengan kasus pembunuhan Teuku Don dan bila diperlukan akan meminta bantuan dari polisi Indonesia. Ditanya kalau Teuku Don terlibat penyeludupan senjata ke Aceh melalui Malaysia, Norian mengatakan, "polisi sedang menyelidikinya."
Tahun lalu, Menteri Dalam Negeri Surjadi Soedirdja menuding Malaysia sebagai basis GAM menyuplai senjata ke Aceh sehubungan ada penemuan sejumlah senjata di Batu Caves oleh polisi setempat. Tapi, pemerintah Kuala Lumpur membantah tuduhan itu. Wakil Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menegaskan Malaysia tak berhasrat mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
Untuk mengungkap 'misteri' pembunuhan Sekjen MP-GAM yang berusia 40 tahun itu, polisi Malaysia telah menawarkan hadiah 5.000 ringgit (lebih Rp 15 juta) kepada mereka yang memiliki informasi menyangkut kasus itu. Polisi juga meminta ketiga pria yang makan bersama Teuku Don agar segera melapor.
Pejabat Polisi Selangor SAC II Mangsor Ismail menyatakan, siapa saja yang melihat kejadian dan mereka kenal yang dengan ketiga lelaki yang duduk dengan Teuku Don saat korban ditembak agar bisa membantu polisi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
"Tiga lelaki yang duduk semeja dengan korban melarikan diri selepas kejadian. Identitas dan apakah mereka warga Malaysia ataupun Indonesia belum dapat dipastikan," katanya kepada para wartawan, seperti dikutip kantor berita Bernama, Senin (5/6).
"Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian, penembak menggunakan senjata jenis revolver dan berbadan tegap. Lelaki itu segera melarikan diri melalui pintu belakang (restoran) dan menaiki sebuah mobil jenis Honda Civic berwarna biru setelah mengeksekusi Teuku Don," jelas Ismail.
Polisi Malaysia sudah meminta keterangan dari istri Teuku Don, Putri Mei Abdullah, yang merupakan warga negara Malaysia. "Kita telah meminta keterangan istri korban dan polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk membongkar kasus ini," katanya.
PM Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan prihatin terhadap kasus penembakan Teuku Don dan berjanji untuk menyelidiki keberadaan pembunuh bayaran di negaranya. "Kita mengutuk penggunaan pembunuh bayaran untuk mengeksekusi lawan-lawan politiknya terjadi di Malaysia," ujar Mahathir.
Sedangkan, Badawi yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan membawahi kepolisian di Malaysia menyatakan pihaknya terus menyelidiki kasus itu guna membongkar kasus pembunuhan Teuku Don. Menurutnya, kasus itu terus diselidiki tanpa melihat siapa korban. "Ini kasus serius dan terjadi di negara kita. Kita tak dapat membiarkan begitu saja," tegasnya.
Menurut saksi mata, Teuku Don --yang di Malaysia dikenal dengan nama Habib Adam-- ditembak oleh seorang pria yang memakai helm. Setelah mengeksekusi korban dengan dua kali tembakan di kepala dan tangan kiri, penembak langsung kabur melalui pintu belakang Restoran Al-Hayath di Jalan 6/6 Pandan Perdana, Kuala Lumpur. (afp/bernama/nuh)

To Indek:

Sudah 9 Hari Diculik Serda M Yusuf Belum Dilepas

Serambi-Langsa
Serda M Yusuf (35), anggota Koramil Karang Baru, Aceh Timur, yang diculik kelompok bersenjata tak dikenal, sembilan hari lalu, hingga Selasa (6/6) kemarin tak kunjung dilepas, bahkan jejak korban belum berhasil dilacak.
M Yusuf diculik saat mengantar undangan kenduri sunat rasul (khitan) anaknya ke Alur Nonang, Telaga Muku, Kecamatan Bendahara, Senin lalu. Kini, kenduri sunat rasul itu batal, dan istri serta ketiga anaknya menunggu kabar M Yusuf dengan hati gelisah.
Dandim 0104 Aceh Timur melalui Danramil Karang Baru, Kapten Inf Urip Arifin, menjawab Serambi, Selasa (6/6), mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pencarian jejak M Yusuf. Termasuk mengerahkan pasukan dari Kodim. "Saudara M Yusuf yang bisa masuk-masuk kampung juga pernah diajak ikut mencari, tapi belum berhasil," ujar Urip.
Diceritakan, pada hari kejadian, Senin (29/5), siangnya M Yusuf sibuk mengantar undangan sunat rasul ke Kuala Simpang dan sekitarnya. Rencananya, kenduri akan diadakan Sabtu (3/6). Ia juga mengundang rekan-rekannya di Koramil Karang Baru, tak terkecuali Danramil Urip Arifin. "Dia (M Yusuf -Red) bilang, saya harus datang. Berkali-kali dia meyakinkan saya. Karena itu kenduri sunat rasul anak laki satu-satunya dia," kenang Urip.
Kepada rekan-rekannya di Koramil, M Yusuf melontarkan rencananya hendak mengantar undangan untuk beberapa saudaranya di Telaga Muku, kecamatan Bendahara. Waktu itu, anggota-anggota Koramil tersebut sempat mengingatkan, supaya Ia tidak ke sana. Karena kawasan Telaga Muku itu dianggap rawan.
Namun, M Yusuf ngotot ingin pergi. Ia tidak takut karena merasa tidak berbuat salah. "Saya nggak takut. Di sana itu saudara-saudara saya semua," ujar laki-laki asal Pidie, yang beristrikan perempuan Aceh yang tinggal di Opak. Saudara-saudara istrinya banyak yang tinggal di Karang Baru, Bendahara, dan sekitarnya. Selain itu, alasannya, ia merasa tidak enak menitip-nitip undangan pada orang lain.
Sore hari, sekitar pukul 17.00 Wib, M Yusuf berangkat mengendarai sepeda motor ditemani A Rahman (65), juga warga Opak. Menurut keterangan A Rahman, dalam perjalanan ke Telaga Muku, sekitar tiga kilometer dari Koramil Bendahara, Sungai Yu, mereka berpapasan dengan seseorang bersepeda motor. M Yusuf yang mengenakan baju biasa (tidak pakai seragam, dan tidak bersenjata) sempat mengangkat tangan serta menyapa dalam bahasa Aceh.
Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka dibuntuti oleh dua sepeda motor yang dikendarai empat orang. Tiba di kawasan yang agak sepi, jauh dari pemukiman penduduk, kawanan itu menyuruh M Yusuf berhenti. Ia menghentikan sepeda motornya. Ternyata di tempat itu telah menunggu dua orang lainnya yang diduga anggota kelompok tersebut. Salah seorang membuka jaket, seolah memperlihatkan senjata laras panjangnya.
Melihat gelagat mencurigakan, M Yusuf sempat mencoba lari masuk ke arah hutan belukar. Dikejar oleh beberapa orang, korban terjatuh. Kemudian ia dipukuli kawanan bersenjata tersebut. M Yusuf tak mampu melawan mereka dengan tangan kosong. "Bek neupoh lon. Lon ureung hino syit," kata M Yusuf (seperti dikutip A Rahman), ketika meminta agar korban jangan dipukuli. Menurut A Rahman, pembicaraan kelompok itu dengan korban berlangsung dalam bahasa Aceh.
Korban diikat tangannya, lalu dinaikkan ke atas sepeda motor, selanjutnya dibawa ke arah Telaga Muku. Setelah kawanan itu pergi, A Rahman yang ditinggal sendirian, langsung pulang dan menceritakan kejadian tersebut ke Koramil Karang Baru. Sayangnya, tak satu pun anggota kelompok penculik tersebut yang dikenalnya.(non)
 

To Indek:

Dari Seminar PMI-ICRC; Bantuan Kemanusiaan Harus Transparan

Serambi-Banda Aceh
Mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan harus transparan. Masyarakat yang membutuhkan harus terdata sehingga bantuan terfokus dan tepat sasaran. LSM yang dilibatkan dalam penyaluran harus diyakini keberadaannya.
Penegasan itu disampaikan Asisten II Setwilda Aceh, Ir Abdullah Yahya MS, pada pembukaan seminar Bantuan Kemanusiaan yang diselenggarakan Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh bekerjasama dengan Internasional Committe Of The Red Cross (ICRC) di Hotel Cakra Donya, Selasa kemarin.
Acara pembukaan seminra turut dihadiri pengurus PMI Aceh Drs H Sanusi Maha, Pengurus PMI Pusat Ian D Sukandar, Kepala Komite Internasional Palang Merah Aceh Armen Gruber, dan Pembantu Rektor II Unsyiah Drs Fakhrurrazi MBA.
Di hadapan unsur pengurus PMI Aceh dan ICRC, lebih lanjut Abdullah Yahya mengatakan, seminar ini merupakan ajang paling strategis untuk memikirkan atau mencari jalan sekaligus mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan untuk masyarakat. "Semua pihak sangat berharap agar bantuan dari berbagai sumber itu tepat sasaran. Selain itu mekanisme penyaluran perlu dikaji agar tidak terjadi penyimpangan- penyimpangan," kata Asisten II Setwilda Aceh.
Abdullah mengingatkan, kalaupun dalam setiap penyaluran bantuan melibatkan LSM maka terlebih dahulu harus juga dilakukan pengkajian dan diyakini LSM bersangkutan sangat kredibel dan terpercaya untuk mendistribusikan bantuan.
Kepala ICRC Aceh, Armen Gruber menyambut baik pelaksanaan seminar kemanusiaan ini. Saat ditanya wartawan mengenai peran ICRC dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, Armen mengatakan pihaknya bekerjasama dengan PMI telah melakukan berbagai upaya untuk masyarakat yang terkena imbas kekerasan.
Ditanya mengenai bantuan apa saja yang telah disalurkan ICRC, Armen menjelaskan, pihaknya bekersama dengan PMI telah melakukan berbagai upaya untuk pengungsi terutama bantuan sanitasi, air, obat-obatan, dan makanan.
Menyangkut peran ICRC menyikapi bantuan kemanusiaan sebagaimana kesepakatan JoU, Armen menyebutkan, perlu dilakukan analisa dan koordinasi terlebih dahulu. Sebab, dalam Jeda Kemanusiaan ini bantuan kemanusiaan kemungkinan banyak datangnya dari organisasi- organisasi luar negeri. Koordinasi ini penting supaya tidak tumpang tindih di lapangan. "Informasi tentang bantuan apa yang paling dibutuhkan masyarakat sangat diharapkan," kata Armen.
Sedangkan ketua panitia pelaksana seminar, Drs H Sanusi Maha menjelaskan, seminar berlangsung dua hari. Input yang ingin dicari dalam seminar ini adalah bagaimana mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan sampai pada sasaran. Peserta seminar mencapai 70 orang dari unsur PMI Banda Aceh, daerah, Bapedalda, Satkorlak, dan LSM- LSM lokal.(y)

"Jangan Eksploitasi Aceh untuk Pribadi"

* Mulai Ada Manusia Serigala

Serambi-Lhokseumawe
Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa mengimbau berbagai pihak agar tidak menjadikan masalah sebagai komoditi untuk mencari keuntungan pribadi. Eksploitasi penderitaan Aceh dianggap bisa memicu masalah baru. Karena itu, setiap penyaluran bantuan kemanusiaan agar diberikan secara transparan untuk menghilangkan kecurigaan berbagai pihak.
Sinyalemen adanya penjualan isu Aceh oleh beberapa pihak, termasuk LSM dan mahasiswa, sebenarnya sudah lama berkembang di tengah masyarakat. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, isu itu kian mencuat menyusul terkuaknya dana hibah Raja Brunei kepada rakyat Aceh (Serambi, 6/6).
Koordinator Presidium Majelis Aceh Pase (MAP), Yusuf Ismail Pase SH, menyatakan ada indikasi penggelapan dalam penyaluran bantuan tersebut karena sejak semula tidak diumumkan secara terbuka kepada publik. "Kalau memang mereka mempunyai itikad baik, sejak semula sudah diumumkan kepada masyarakat. Jangan setelah diberitakan koran, baru memberi klarifikasi," ujar Yusuf kepada Serambi, Selasa (7/6).
Ia mensinyalir banyak calo-calo persoalan Aceh yang hanya menjual Aceh untuk keuntungan pribadi dan kelompok. "Mereka hanya mengeksploitasi kasus Aceh untuk mencari simpati pihak lain dan kemudian dipercayakan mengelola bantuan," kata Yusuf. Menurutnya, anggota DPRD Aceh juga ikut terlibat dalam penyaluran bantuan dari Brunei untuk Aceh.
Yusuf mengaku sudah menghubungi beberapa ulama yang pernah diajak ke Jakarta oleh beberapa tokoh di Banda Aceh. Salah seorang ulama dayah di Aceh Utara, katanya, pernah menanyakan langsung sumber dana perjalanan mereka ke Jakarta. "Anggota dewan itu bilang dari Presiden Gus Dur," kata Yusuf tanpa menyebutkan nama anggota DPRD tersebut.
Sementara Direktur Eksekutif LSM Birata Lhokseumawe TS Sani yang ditemui di tempat terpisah, sangat menyesalkan sikap tertutup Afdal Yasin dalam masalah bantuan Raja Brunei. "Kita harapkan mereka yang terkait dengan penyaluran bantuan itu segera memberikan keterangan yang jujur agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat," katanya.
Dalam mekanisme penyaluran sebuah bantuan kemanusiaan, menurut TS Sani, harus dibuat secara transparan mulai dari bentuk bantuan, jumlah, waktu penyaluran dan pelaksananya, jenis program, serta lokasi penyerahan bantuan. "Tindakan penggelapan bantuan tidak saja mencemarkan nama baik pelakunya, tapi juga LSM di Aceh dan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Seharusnya mereka ingat dosa sebelum melakukan itu," katanya.
Begitupun, TS Sani sangat memaklumi bila ada sebagian kecil dari bantuan diperuntukkan bagi relawan di lapangan dan para pengelola. "Tapi jangan sampai jumlah uang jasa yang diambil pengelola lebih banyak dibanding bantuan yang disalurkan kepada yang berhak menerima," ingatnya.
Tokoh mahasiswa Aceh Utara, M Rizwan Ali, mempertanyakan nurani dan motivasi para pengelola bantuan kemanusiaan di Aceh. "Kita patut prihatin dengan kondisi ini. Pasalnya teori homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, yang dikenal di abad pertengahan, kini terjadi di alam yang diklaim penuh peradaban," paparnya.
"Jeda kemanusiaan yang disepakati pihak yang bertikai akan disusul oleh bantuan kemanusiaan besar-besaran dari luar negeri untuk rakyat Aceh. Berita ini tentu saja melahirkan semangat baru bagi rakyat Aceh untuk keluar dari belenggu konflik yang tak mengubah kehidupan mereka," tambah Rizwan.
Karena itu, ia mengharapkan semua pihak bekerja dengan nurani untuk membantu rakyat terlepas dari semua penderitaan. "Sebab, ketika kita berbicara tentang kemanusiaan maka kita berbicara tentang kesukarelaan kita untuk sungguh-sungguh bekerja untuk kemanusiaan tanpa pamrih. Karena itu berita penjualan isu Aceh sungguh membuat kita sedih," katanya.
Soal bantuan kemanusiaan bagi rakyat juga mengundang komentar GAM. Staf Biro Penerangan Wilayah Pase, Abu Sabar, mengingatkan agar bantuan tersebut segera disalurkan kepada rakyat yang sedang menderita. "Kalau tidak, GAM akan mengambil tindakan dengan cara sendiri," katanya. (j)

To Indek:

Ilyas dan Zulkifli Masih Misterius

*Nasib Abubakar belum Jelas

Serambi-Lhokseumawe
Nasib Ilyas Hasbi (27) penduduk Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti, Kotif Lhokseumawe dan Zulkifli Syamsyah (50) penduduk Ulee Jalan kecamatan sama, sampai siang kemarin masih misterius. Mereka menghilang bersama satu unit sepeda motor milik Ilyas, Rabu malam (31/5), sekitar pukul 21.00 WIB ketika melihat lembu yang akan dipotong di Ujong Blang. Sementara mantan narapidana Abubakar juga belum diketahui jejaknya.
Mahiddin yang mengaku adik kandung Ilyas, kepada Serambi kemarin mengharapkan, semua pihak untuk memberitahukan kepada keluarga nasib kedua orang itu. "Kami sangat mendambakan mereka selamat dan pulang untuk bergabung dalam keluarganya masing-masing seperti biasa," ujar Mahiddin.
Kalaupun korban sudah meninggal, pihak keluarga memohon diberitahukan, sehingga dapat dipardhukifayahkan sebagaimana orang muslim lainnya.
Ilyas yang berkereja hari-hari sebagai nelayan, ketika meninggalkan rumah malam itu, tidak meninggalkan pesan apa-apa pada isteri dan anak-anaknya.
Sebelumnya, menurut putra Zulkifli, Rabu malam itu, sekitar pukul 22.00 WIB, ayahnya sedang menonton TV di sebuah warung kopi. Tiba- tiba datang Ilyas dengan sepeda motor dan mengajak Zulkifli pergi. "Katanya mau diajak melihat lembu untuk dipotong di Ujong Blang," kata putra sulung Zulkifli, Fakri (25). Menurut Fakri, ayahnya sehari-hari bekerja sebagai tukang potong hewan.
Namun setelah pergi dengan Ilyas ke Desa Ujong Blang yang masih termasuk desa tetangga Ulee Jalan. pada malam itu Zulkifli tidak kembali lagi ke rumahnya. "Saya sudah mendatangi rumah Ilyas di Ujong Blang. Tapi keluarganya bilang Ilyas juga menghilang bersama sepeda motor yang digunakan untuk menjemput Bapak," kata Fakri.
Fakri yang mempunyai tiga adik lelaki dan satu adik perempuan, mengharapkan informasi dari semua pihak yang mengetahui keberadaan ayahnya. Disebutkan, Zulkifli mempunyai badan kekar dengan postur 165 cm. Korban berkulit sawo matang dan rambut lurus pendek. "Saya memohon Bapak tidak diapa-apakan. Beliau tidak mempunyai kesalahan apapun. Keberadaan Bapak bagi saya dan adik-adik yang masih dalam masa sekolah, sangat berarti," katanya dengan nada sedih.
Nasip Abubakar
Abubakar bin Arifin (34), warga Desa Paya Beurandang, Kecamatan Lhoksukon Aceh Utara, mantan narapidana yang medio Desember 1999 lalu memperoleh amnesti Presiden RI dinyatakan hilang 24 April lalu. Keluarga korban telah mencari ke berbagai pos aparat keamanan, namun sampai sekarang belum diketahui di mana korban ditahan.
Keterangan diperoleh Serambi mengungkapkan, Abubakar adalah satu di antara beberapa pelaku tindak kriminalitas perampokan BCA beberapa tahun lalu dan dihukum hakim PN Lhokseumawe. Namun, pada 10 Desember 1999 lalu mendapat amnesti dari Presiden RI bersama 15 narapidana lain di penjara Siborong-borong, Tapanuli Utara, Medan.
Melalui surat Keputusan Presiden Nomor 157 tahun 1999 yang ditandatangani Abdurrahman Wahid, dinyatakan Abubakar bin Arifin dibebaskan dari kurungan. Korban mendapat amnesti bersama seorang tokoh GAM Ishak Daud dan 13 orang lainnya dari dan luar Aceh.
Ayah kandung korban Tgk Arifin (65), kepada Serambi Selasa (6/6) kemarin menjelaskan, putranya hilang 24 April lalu saat menjenguk keluarganya di Lhoksukon.
Menurut Tgk Arifin dan isterinya Ny Nukisah Insya (50) ketika bertemu dengan Serambi menjelaskan, korban baru sekitar empat bulan menjalani masa bebas di Lhoksukon. Sementara ibu kandung korban Ny Nukisah, mengaku sejak anaknya menghilang tak dapat tenang jiwanya, malah sering tidak makan, sehingga membuat tubuhnya semakin kurus kering. Ia berharap aparat keamanan atau siapa saja yang menahan anaknya itu dapat membebaskan dan kalau ia memang bersalah mohon dipertemukan.(tim)

To Indek:

300-an Pengungsi Aceh Telantar di Langkat
 

Serambi-Langsa
Lebih 300 pengungsi dari kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, kini telantar dan sekarat bahan pangan di Tanjung Putus, Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemda Aceh Timur maupun Pemda Langkat nyaris tak peduli.
Dilaporkan, seorang pengungsi, Mukhtadi (60), penduduk Desa Mata Ie, Ranto Peureulak, telah meninggal dunia beberapa hari lalu di tempat pengungsian. Sementara, bekas keuchiek Mata Ie, Salam (71), kini dalam keadaan sakit parah dan tanpa pengobatan.
Kondisi memprihatinkan itu dilaporkan tiga warga pengungsi yang khusus datang dari Langkat, kepada Camat Ranto Peureulak, Drs Burhanuddin Saleh, Senin (5/6) siang. Para pelapor masing-masing Jumaris, Maridin, dan Herman bahkan sampai menangis menceritakan pahitnya hidup dalam pengungsian.
Dikatakan, warga Ranto Peureulak yang mengungsi ke Langkat, tanggal 13 Pebruari 2000, berjumlah 279 jiwa (62 KK) warga Desa Mata Ie, ditambah sekitar 50-an penduduk Desa Punti Payung, Paya Palas, dan Krueng Tuan. Mereka yang mayoritas warga asal Jawa yang telah lama menetap di kecamatan itu, dan sebagian orang Aceh itu terpaksa mengungsi karena merasa tidak aman, serta akibat ancaman beberapa provokator. Bahkan, sebagian pengungsi yang berniat pindah/eksodus juga membawa serta ternak dan harta benda lainnya.
Di Padang Tualang, Langkat, mereka menumpang di perumahan Karang Sari milik perkebunan tebu setempat. Perumahan yang berjumlah 360 pintu itu sebagian kebetulan masih kosong, dan boleh ditempati pengungsi sementara.
"Selama tiga bulan ini kami hidup dengan mencari sisa-sisa tebu untuk dijual. Ada yang menjadi buruh upahan. Apa saja dilakukan, pokoknya bisa makan," ungkap Jumaris. Hasil kerja serabutan itu memang tak dapat mencukupi kebutuhan pokok mereka. Tak heran, uang dan barang berharga milik mereka nyaris habis terjual di tempat pengungsian. Para pengungsi ini tak pernah mendapat bantuan apa-apa dari pihak mana pun. "Belakangan ini terasa sekali, kami kesulitan makan. Kalau sakit, tidak bisa beli obat," tambah Maridin.
Karena itu, ketika Pak Salam yang pernah selama 35 tahun menjadi keuchiek Desa Mata Ie, sakit parah, para pengungsi tak mampu berbuat banyak untuk mengobatinya. Sebagian anak-anak pengungsi juga terpaksa drop-out, tapi sebagian lain masih bisa bersekolah di SD setempat yang terdekat.
Kepada camat, mereka berharap diberi bantuan bahan pangan. Namun, untuk pulang ke Ranto Peureulak, menurut mereka, para pengungsi masih mengkhawatirkan keamanan.
Tidak Ada Alamat
Camat Ranto Peureulak, Drs Burhanuddin Saleh, yang ditanya Serambi, membenarkan tidak pernah menyalurkan bantuan kepada para pengungsi. Tapi, menyangkal anggapan pihaknya atau Pemda Aceh Timur tidak peduli pada mereka. "Bukan tidak digubris. Tapi, waktu mengungsi mereka tidak memberitahu kemana. Kita tidak tahu alamat mereka. Baru hari ini (Senin kemarin -Red) mereka melapor," jelasnya.
Diakuinya, tentang kepergian ratusan warganya itu berangkat ke Sumatera Utara itu telah dilaporkan oleh Kepala Desa Mata Ie. Namun, Kades tersebut tidak memberitahu alamat mereka. "Kades itu juga melaporkan bahwa warganya sudah mengangkut semua barang, ternak, malah ada yang sudah merusak rumah, karena hendak pindah/eksodus dan bekerja di Sumut, tinggal tempat famili dan sebagainya. Tidak jelas alamat mereka," papar Burhanuddin.
Begitupun, pihaknya berjanji akan segera menanggapi keluhan dan keprihatinan warganya di tempat pengungsian itu. "Besok (hari ini -Red), saya akan menghadap bupati. Bantuan apa yang perlu segera dikirim. Kalau mereka ingin pulang, kita juga akan siapkan ongkos dan Jadup," tambah Burhanuddin.
Sementara itu, Ketua LSM Pilar Bangsa perwakilan Ranto Peureulak, Muslim AG SmHk, yang mendampingi pengungsi, kepada Serambi, berharap Pemda Aceh Timur segera menanggulangi keprihatinan warga Ranto Peureulak di tempat pengungsian tersebut. "Ini menyangkut rasa kemanusiaan. Mana tanggung jawab Pemda, bila warganya sampai terlantar begitu?" sebut Muslim.(non)

To Indek:

Keterlibatan Aparat Teknis Makin Kuat
 

Serambi-Tapaktuan
Dugaan keterlibatan aparat teknis (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) dalam kasus kejahatan yang dilakukan HPH PT Asdal Unit Babahrot, Kuala Batee, Aceh Selatan, semakin mengkristal. Karena SK Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Aceh tentang pengesahan RKT (rencana karya tahunan) 1999/2000 tanggal 30 Agustus 1999 dinilai cacat hukum.
Surat keputusan Nomor: 211/KPTS/KWL-3/1999 yang diteken Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Aceh, Ir Brotohadi Sumadhiyo MM memberi izin kepada PT Asdal melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan di areal kerja seluas 720 hektar sesuai RKT tahun 1999/2000. Keputusan tersebut mengubah amar kedua dan ketiga keputusan Kankanwil Kehutanan sebelumnya Nomor: 05/KPTS/KWL-3/1999 tanggal 14 Januari 1999.
Ketua DPRD Aceh Selatan, Ir Mismaruddin Mahdi ketika dihubungi Serambi, Selasa (6/6) secara tegas mengatakan, SK pengesahan RKT oleh Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Aceh tanggal 30 Agustus 1999 merupakan keputusan yang cacat hukum. Karena keputusan itu dikeluarkan tanpa rekomendasi dari Bupati Aceh Selatan tentang perpanjangan izin konsesi HPH PT Asdal yang telah habis masa berlaku 18 Juni 1999.
Izin operasional HPH PT Asdal dengan SK Mentri Kehutanan Nomor: 374/Kpts/Um/6/1979 tanggal 18 Juni 1979 dengan luas areal 50 ribu hektar berlokasi di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Pembantu Babahrot, menurut Ketua DPRD, Ir Mismaruddin Mahdi telah berakhir 18 Juni 1999. Sedangkan RKT tahun 1998/1999 berakhir tanggal 31 Maret 1999.
Bupati Aceh Selatan --termasuk Gubernur Aceh-- tidak pernah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin konsesi. "Kami telah cek, bahwa Bupati tidak pernah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin PT Asdal," tegas Ir Mismaruddin Mahdi. Bupati Aceh Selatan, menurut pimpinan dewan itu memang telah mengambil sikap tegas tidak akan mengeluarkan rekom karena desakan kuat dari masyarakat sekitar areal HPH PT Asdal yang sarat masalah itu.
Tuntutan masyarakat Kuala Batee agar Pemda Aceh Selatan tidak merekom perpanjangan izin HPH yang beroperasi sejak tahun 1979 itu disampaikan melalui serangkaian aksi demontrasi, baik ke Kantor Bupati, maupun ke gedung DPRD di Tapaktuan. Serangkaian aksi demo waktu itu selain melibatkan tokoh masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis LSM dari Banda Aceh.
Hasilnya pimpinan DPRD Aceh Selatan berulang kali minta Bupati Aceh Selatan tidak mengeluarkan rekom perpanjang izin konsesi HPH PT Asdal. "Kami pastikan Bupati Aceh Selatan tak pernah merekom," tegasnya. Pertimbangan lain, rekom tidak dikeluarkan setelah Tim Penilai Kinerja HPH yang dibentuk Gubernur Aceh membuat keputusan dimana salah satu HPH di Aceh yang tidak dapat diperpanjangan izin adalah PT Asdal.
Karena setelah dilakukan peninjauan lapangan ternyata kenerja perusahaan itu sangat buruk, seperti telah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat menyesengsarakan masyarakat sekitar. PT Asdal juga terbukti tidak melaksanakan kewajiban, yaitu melakukan pembinaan masyarakat sekitar, terutama di tiga desa (Pantee Rakyat, Ie Mirah dan Gunung Samarinda).
Tapi yang membuat kita tidak habis pikir, tambah Ketua DPRD, Ir Mismaruddin Mahdi, meskipun konsesi PT Asdal tidak diperpanjang, Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Aceh, Ir Brotohadi Sumadhiyo MM berani mengesahkan RKT tahun 1999/2000 dengan masa berlaku 31 Maret 2000.
Ditanya pengesahan RKT tersebut berdasarkan surat dispensasi dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi (Dirjen PH) Nomor: 1710/VI-PHH/1999 tanggal 277 Juli 1999, Ketua DPRD Mismaruddin Mahdi mengatakan apa dasar hukum dirjen mengeluarkan dispensasi, tanpa rekom dari Pemda.
"Kita tidak perlu tahu dispensasi dari hantu manapun. Sebagai wakil rakyat, kita tetap mengacu pada fakta riil di lapangan, bahwa konsesi HPH PT Asdal tak dapat diperpanjang. Bila dispensasi benar ada, maka dirjen akan kita tuntut," tegas Ir Mismaruddin Mahdi dengan berapi-api.
Pimpinan dewan yang berasal dari F-PPP itu menambahkan SK pengesahan RKT oleh Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Aceh merupakan bukti kuat keterlibatan aparat teknis dalam kasus penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran oleh cukong kayu PT Asdal. "Ini budaya lama yang masih terus berlanjut,"tambahnya.
Bukan hanya itu, katanya Kakanwil Kehutanan Aceh telah mengangkangi keputusan Gubernur Aceh pada bulan Desember 1999 lalu yang membekukan RKT PT Asdal. Keputusan itu diambil sebagaimana dijelaskan Humas Pemda Aceh, Drs T Pribadi berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja HPH yang dibentuk Pemda yang meneliti pekerjaan HPH, terutama PT Asdal di lapangan, serta masukan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan aktivis LSM (baca Serambi-2/6).
Kendati Gubernur telah membekukan RKT yang telah dikeluarkan Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Aceh --turut direkom Dinas Kehutanan Aceh--ternyata aksi penebangan terus berlangsung di lapangan. Sementara instansi teknis, dalam hal ini Dinas Kehutanan Dati I, maupun Dati II pura-pura tidak tahu.
Malahan, sekitar bulan April 2000 lalu, Mr Kim (warga negara Korea) sebagai kontraktor PT Asdal) menurut keterangan berhasil meloloskan tidak kurang 9.100 M3 kayu hasil tebangan liar ke luar negeri melalui pelabuhan loding Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh.
Seteleh menerima laporan bahwa PT Asdal terus melakukan kegiatan penebangan, Gubernur Aceh kembali melayangkan surat bertanggal 7 Maret 2000 kepada Dinas Kehutanan Aceh. Isinya memerintahkan Dinas Kehutanan untuk membatalkan rekomendasi kegiatan RKT PT Asdal tahun 1999/2000.
Akan tetapi perintah ini tetap merupakan angin lalu. Karena menurut imformasi yang masuk ke lembaga DPRD Aceh Selatan, bahwa PT Asdal yang kini bermitra dengan PT Mujur Timber dengan kontraktor Mr Kim masih melakukan kegiatan penebangan di lokasi sampai akhir Mai 2000 lalu.
Bahkan Ketua DPRD Ir Mismaruddin Mahdi ketika dihubungi, kemarin mengatakan, PT Asdal terus melakukan kegiatan penebangan kayu baru. Pihaknya punya bukti kuat untuk itu. Sebuah tim yang terdiri dari beberapa anggota dewan telah diutus ke lokasi, kemudian mendapati hamparan kayu bulat yang masih baru yang jumlahnya lebih dari 30.000 M3.
Tim dewan yang diutus ke lokasi, juga telah membawa pulang contoh kayu bulat yang masih bergetah. "Contoh kayu bergetah itu, termasuk foto sudah ada sama kita," kata Mismaruddin. Diduga masih ada sejumlah tumpukan kayu bulat di lokasi, tapi sulit dijangkau.
Dalam hal ini, pimpinan dewan kembali mendesak Pemda dan aparat berwajib segera menyegel kayu bulat hasil kejahatan yang dilakukan PT Asdal. Bukan hanya itu, aparat berwajib diminta segera menyita alat berat milik PT Asdal sebagai barang bukti pengusutan. "Kayu bulat yang mencapai puluhan ribu kubik merupakan milik negara yang harus diamankan," tegasnya.
Meskipun pimpinan dewan telah berulang kali minta aparat berwajib segera melakukan penyitaan kayu bulat yang kini masih menumpuk di lokasi, tapi aparat berwajib sampai, Selasa (6/6) kemarin belum mengambil tindakan. Padahal Gubernur Aceh melalui Humas Pemda, Drs T Pribadi telah minta penegak hukum, serta Muspida Aceh Selatan segera mengusut dugaan kejahatan yang dilakukan oleh PT Asdal, termasuk aparat yang munkin terlibat di dalamnya.
Bahkan yang cukup unik, setelah kasus terbongkar melalui pemberitaan harian ini, sejumlah aparat kehutanan bersama Mr Kim (cukong PT Asdal) sibuk melakukan lobi-lobi untuk mencari jalar keluar sehingga puluhan ribu kubik kayu bermasalah yang masih menumpuk di hutan dapat dikeluarkan.(nun)
 

To Indek:

Pemukiman Eksklusif Timbulkan Kecemburuan

Serambi-Banda Aceh
Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud mengharapkan pembangunan permukiman baru tidak bersifat eksklusif, sehingga membentuk enclave-enclave tersendiri yang menjauhkan penghuninya dengan masyarakat setempat.
Hal itu dikatakannya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Setwilda Aceh Ir Abdullah Yahya MS pada pembukaan pelatihan dasar bagi konsultan pembangunan bidang perumahan dan permukiman se-Aceh, di Hotel Kuala Tripa, Selasa.
Menurut gubernur, selama ini sering terlihat banyak permukiman baru di kota-kota besar bersifat eksklusif dan akhirnya menimbulkan kecemburuan pada masyarakat sekitarnya. "Akhirnya justru menimbulkan ekses-ekses negatif yang tidak diharapkan," katanya.
Dikatakan pula, perkembangan penduduk terutama di perkotaan menyebabkan meningkatnya permintaan akan perumahan dan lahan untuk perumahan. Besarnya minat konsumen untuk memiliki rumah sendiri dapat dilihat dari tingginya permintaan akan perumahan yang dibangun pengembang, baik Rumah Sederhana (RS) maupun Rumah Sangat Sederhana (RSS).
Peningkatan kebutuhan perumahan, katanya, harus diantisipasi, direncanakan dan ditata sedemikian rupa agar tidak menimbulkan berbagai dampak sosial.
Dalam kaitannya itulah, gubernur menilai peran konsultan pembangunan perumahan dan permukiman sangat menentukan. Diharapkan, dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya, para konsultan perumahan dapat memberikan masukan tentang bagaimana konsep perumahan dan permukiman yang baik. "Selain bentuknya modern, pembangunan perumahan juga tak boleh melupakan nilai-nilai islami sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh," ungkapnya.
Ketua Panitia Pelaksana Dra Asma AR melaporkan, acara hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman, Direktorat Permukiman Swadaya Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) serta Asosiasi Konsultan Pembangunan Permukiman Indonesia (AKPPI) itu diikuti 52 peserta se-Aceh, dan berlangsung hingga 9 Juni 2000.
Menurutnya, kegiatan pelatihan itu bertujuan mempersiapkan calon konsultan trampil untuk menyahuti permintaan pembangunan perumahan dan permukiman di Aceh yang kini terus meningkat.(hil)

To Indek:

YATA Minta Harga Gabah Ditingkatkan

Serambi-Banda Aceh
Yasayan Anak Tani Aceh (Yata) minta pemerintah segera menaikkan harga dasar gabah petani (HDG) untuk Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 35 persen dari Rp 1.400 per kg menjadi Rp 1.800 per kg. Sedangkan harga Gabah Kering Panen (GKP) Rp 1.400 per kg, sehingga harga beras bisa menjadi Rp 2.800 per kg di tingkat petani dan Rp 3.300 per kg di tingkat pengecer.
Ketua YATA, Mursyidi Muchtar Slg kepada Serambi, Selasa mengungkapkan, sudah saatnya pemerintah memikirkan nasib petani yang selalu berada di pihak lemah dan tertindas. "Padahal, keberadaan para petani sangat penting. Kalau tidak ada petani, kita makan apa," katanya.
Dikatakan, dampak dari gejolak di Aceh sangat menyulitkan para petani untuk terus bertahan. Musibah terus datang, terjadinya tindak kekerasan, pengungsian, nilai rupiah turun hingga anjloknya harga gabah baru-baru ini yang mencapai titik terendah Rp 500 per kg. Tetapi di sisi lain, harga bahan kebutuhan pokok, sarana produksi lainnya naik cukup drastis. Hal itu membuat kondisi petani semakin terpuruk.
"Upaya pemberdayaan petani mutlak diperlukan, kesejahteraan mereka harus mendapat perhatian penuh. Pemerintah seolah tutup mata terhadap hal itu," katanya.
Bahkan sayangnya, kondisi petani yang telah miris itu terabaikan. Institusi yang diharapkan peduli kepada nasib masyarakat baik itu dari pemerintahan, wakil rakyat dan lainnya semua kini disibukkan dengan masalah politik, kenaikan gaji dan tunjangan dan lain-lain. Padahal, di sisi lain, petani terus merintih, karena tidak ada yang memperhatikan nasib mereka.
Ia mengingatkan, seandainya semua petani di Aceh mogok kerja, mogok menanam padi karena mahalnya sarana produksi, sementara harga jual gabah yang mereka hasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka akan terjadi hal paling menakutkan, rawan pangan. "Kita tidak mengharapkan hal itu terjadi, karena itulah dari sekarang semua komponen sudah harus memperhatikan nasib mereka," tambahnya.
Ia mencontohkan, wujud ketidakpedulian pemerintah dan institusi lainnya termasuk perbankan yang tidak mencairkan kredit usaha taninya. Setelah masa panen tinggal 30 persen lagi, baru kredit bisa cair. Belum lagi kalau petani diiming-imingi bakal dapat bantuan dari pusat, belum sampai ke tangan petani, sudah digerogoti lebih dulu, hingga jumlah yang diterima tidak penuh.
Menyikapi masalah petani cukup pelik itu, YATA sangat mengharapkan perhatian pemerintah. "Berilah kemudahan buat mereka, baik dalam menanggulangi hasil panen maupun pasca panen," katanya.(ema)

To Indek:

Tender KA Diikuti 13 Kontraktor

Serambi-Banda Aceh
Sebanyak 13 kontraktor mengikuti tender yang dilaksanakan Kanwil Perhubungan Aceh untuk proyek kereta api paket pembangunan badan jalan Bireun-Peuntet sepanjang 15,6 km.
Kakanwil Perhubungan Aceh Ahmad Usman Duni melalui pimpro kereta api Ir Yani kepada Serambi, Senin (5/6) mengatakan, ke 13 kontraktor tersebut sudah menyerahkan berkas syarat yang telah ditentukan. Dengan proses tender yang dilakukan beberapa hari lalu, ada beberapa kontraktor yang telah memenuhi kualifikasi.
"Siapapun yang memenangkan tender ini, kita harapkan dapat mempercepat neyelesaian pembangunan badan jalan kereta api sepanjang 15,6 km itu. Minggu depan sudah ada nama pemenang," katanya.
Menurut Yani, berbeda dengan tahun lalu, untuk kali ini paket proyek tersebut tidak dikerjakan satu kontraktor, tetapi tiga kontraktor. Masing-masing mendapatkan jatah pembangunan badan jalan sepanjang 5,2 km dengan total dana untuk proyek tersebut sebesar Rp 4,8 milyar.
Dana proyek tersebut mencapai Rp 5,2 milyar. Diantaranya sebesar Rp 2,2 milyar untuk dana administrasi, operasional dan pengawasan. Tahun ini, paket kegiatan yang akan dilakukan selain pembangunan badan jalan pada Km 226+950 tepatnya berlokasi di Desa Bungkah sampai ke Cunda (jalur Bireun-Peuntet) juga pembuatan gorong-gorong 20 buah dan perpanjangan gorong-gorong 10 buah.
Pembangunan kereta api dimulai tahun anggaran 1996/1997 dengan kegiatan awal pembuatan studi master plan dengan biaya sebesar Rp 63 juta.
Dilanjutkan tahun anggaran 1997/1998 dengan kegiatan pembebasan tanah untukpembangunan jalan KA lintas Wateslangkat-Langsa dengan dana Rp 25,9 juta, tahun anggaran 1998/1999 pembuatan badan jalan kereta api di km 197+500 sampai 201+500 sepanjang 4 km ditambah dengan rel dengan dana mencapai Rp 711,2 juta lebih. Tahun anggaran 1999/2000 pembangunan badan jalan kereta api di km 197+700 sampai 456+700 sepanjang 5 km dengan menelan dana Rp 8,7 milyar.
Prioritas pembangunan jalan KA di Aceh dilakukan dalam lima tahap yaitu prioritas pertama yaitu Besitang-Langsa (72 km), prioritas kedua yaitu Langsa-Lhokseumawe (162 km), prioritas ketiga Lhokseumawe-Bireun (64 km), prioritas keempat dan kelima masing- masing Bireun-Sigli (100 km) dan Sigli-Ulee-lheue (93 km). (ema)

To Indek:

14 HPH Tutup, Ribuan Pekerja Menganggur

Serambi-Banda Aceh
Sedikitnya 5.026 pekerja dari 14 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Aceh kini menganggur karena operasional perusahaan tempatnya bekerja terhenti menyusul semakin tidak menentunya kondisi keamanan daerah.
Ketua Majelis Perkayuan Indonesia (MPI) Aceh, Said Eddy SH kepada Serambi, Senin mengatakan, operasional 14 perusahaan HPH terhenti total karena kondisi keamanan daerah sudah tidak mendukung.
"Kondisi ini telah berlangsung dua tahun, namun tidak ada upaya pengamanan dan perlindungan dari pemerintah terhadap kelangsungan produksi dan aktivitas HPH," katanya.
Bersamaan terhentinya aktivitas perusahaan HPH, sekitar 5.026 orang pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut kini menganggur. Selain itu, sekitar 420 pekerja terpaksa dirumahkan dengan menerima separuh gaji.
Pekerja yang tersisa, katanya, merupakan petugas jaga, pekerja pembibitan, dan pemasaran. "Bila perusahaan tetap tidak bisa menjalankan aktivitasnya, kemungkinan besar mereka juga harus menerima nasib serupa seperti dialami ribuan rekannya," jelas Said Eddy.
Eddy menambahkan, meski sebagian besar karyawan telah di-PHK, hingga sejauh ini MPI Aceh belum menerima laporan tentang adanya komplain dari pekerja. Sebab, menurut penilaian MPI, selain menerima pesangon memadai, juga pemberhentian mereka sesuai prosedur ketenagakerjaan.
Didampingi Wakil Ketua MPI Aceh Ir H Abubakar Chekmat, Eddy menambahkan, 14 perusahaan HPH yang menghentikan aktivitas, antara lain PT Alas Aceh Perkasa Timber, PT Lamuri Timber, PT Aceh Inti Timber, PT Raya Garuda Mas Lestari, PT Cipta Rimba Jaya, PT Krueng Sakti, PT Gruti, PT Hargas, PT Wira Lano, PT Aceh Playwood Industri (API), PT Alas Helau, PT Tri Jasa Mas, PT Karya Inti, dan Kopentren Najmussalam.
Kinerja 14 HPH itu, katanya, cukup baik dalam mengelola dan mengekploitasi hutan. Berbeda dengan perusahaan HPH yang dicabut izinnya seperti PT Medan Remaja Timber, PT Wajar Corpora (keduanya di Aceh Tenggara), dan PT Lembah Bakti karena terlibat perusakan dan perambahan hutan di kawasan Tanaman Nasional Gunung Leuser (TNGL). "Dicabut izin operasinya atas usulan Unit Manajemen Leuser (UML), tapi sayangnya setelah itu UML juga tak mampu menghentikan aksi pengrusakan hutan," katanya.
Kecuali terhentinya aktivitas HPH, MPI Aceh juga sangat menyayangkan sebagian besar kondisi lahan peninggalan HPH semakin parah, seperti di Aceh Barat milik PT Aceh Perkasa. "Saat ini sejumlah alat berat tak dikenal tiap hari terus membabat hutan secara membabi buta,"kata Eddy.
Untuk menghentikan aksi pengrusakan hutan itu, Abubakar Chekmat mengharapkan kepada PT Inhutani IV dan Deperindag lebih selektif mengeluarkan surat izin angkutan kayu bulat (SAK-B) dan surat izin angkutan kayu olahan (SAKO). "Kalau saja SAKO dan SAK-B tidak beredar secara obral, aktivitas perambahan hutan dan pencurian kayu bisa dikurangi," katanya.
MPI Aceh meminta PT Inhutani IV bertanggungjawab atas kerusakan hutan di Aceh. "Inhutani IV harus bertanggungjawab sebagai penerbit IPK dan izin angkutan kayu bulat," jelas Eddy.(awi).

To Indek: