00.30 Wib Sabtu,  10 Juni  2000

Polwan mengenakan jilbab untuk pekerja

  Ismail Syahputra Diculik di Belawan Anggota Biro Penerangan Aceh Sumatra National Libartion Front (ASNLF), Hasanuddin, menyatakan, Tgk Ismail Syahputra (Jubir GAM) diculik seseorang di Belawan, Sumatera Utara, sejak Sabtu lalu dan hingga tadi malam belum diketahui nasibnya.

  Khawatir dengan Edaran GAM, Sekolah Diliburkan Sekitar 230.070 pelajar jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SMU di Aceh Utara, Jumat (9/6) kemarin, terpaksa tak datang ke sekolah menyusul larangan buka sekolah pada setiap hari Jumat yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui edaran yang dikirim ke sekolah-sekolah sejak akhir Mei lalu. Beberapa kepala sekolah mengaku khawatir kalau edaran itu tak dipatuhi.

  Tgk Nashiruddin: GAM tak Perintah Kibarkan Bendera Tgk Nashiruddin bin Ahmed, ketua komite keamanan Jeda Kemanusiaan dari unsur GAM, menyatakan pihak GAM tak pernah memerintahkan masyarakat untu mengibarkan bendera GAM. Begitu juga tentang penyitaan stempel dan perintah agar para keuchik (kepala desa) mundur dari jabatannya, GAM tidak melakukannya.

  Unsyiah Tampung 2.664 Mahasiswa Baru

  Soal Kongres Papua, Uni Eropa Dukung RI

  Empat Mesin Rusak, Layanan PLN Lumpuh

  Teliti Ulang, PNS Jatah Anak DOM

  Pidie tak Terima Dana Heboh Sultan Brunei

  Dewan Diajak Awasi Aset Pendopo dan Nasruddin
 

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismail Syahputra Diculik di Belawan

* Jangan Nodai JoU

Serambi-Banda Aceh
Anggota Biro Penerangan Aceh Sumatra National Libartion Front (ASNLF), Hasanuddin, menyatakan, Tgk Ismail Syahputra (Jubir GAM) diculik seseorang di Belawan, Sumatera Utara, sejak Sabtu lalu dan hingga tadi malam belum diketahui nasibnya. Pihak Wilayah Pasee menunduh penculik itu atas suruhan sebuah kelompok sipil yang selama ini berlawanan pikiran dengan Ismail Syahputyra cs.
Hasanuddin yang memberitahukan Serambi via telepon selular tadi malam dari Lhokseumawe menjelaskan, berdasarkan laporan intelijen GAM, sampai tadi malam Ismail Syahputra masih dalam penguasaan pihak penculik. Hasanuddin malah jelas-jelas menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui siapa yang memerintahkan penculikan Ismail Syahputra. "Kami akan minta tanggung jawab dari kelompok itu," katanya.
Menurut anggota ASNLF itu, pada hari Sabtu lalu, seseorang yang baru datang dari negeri seberang, menyatakan ingin bertemu Abu Is (panggilan akrab Ismail Syahputra) untuk suatu keperluan. Dan, pertemuan dimaksud berlangsung di Belawan. "Sejak bertemu orang itulah Abu Is menghilang," kata Hasanuddin.
Menyusul munculnya desas-desus atas hilangnya tokoh penting GAM itu, kalangan TNI dan Polri sudah menyatakan mereka tak terlibat. Bahkan, pihak TNI dan Polri mengaku hanya mendengar isu tentang hilangnya Ismail Syahputra.
Jangan nodai JoU
Selain itu, kalangan AGAM tadi malam juga ramai-ramai menyerukan agar pihak TNI/Polri jangan menodai kesepakatan (JoU) yang telah ditandatangani bersama di Davos, Swiss. Dalam penilaian pihak GAM, sejak diberlakukan kesepakatan jeda kemanusiaan, pihak aparat RI masih saja masuk kampung keluar kampung, bahkan melakukan sweeping. "Ini sungguh membuat masyarakat tidak tenang," kata Hasanuddin.
Hal senada juga dikatakan juru bicara AGAM Wilayah Pidie Abu Razak, Jubir GAM Wilaya Linge Wien Rime Raya, dan tokoh GAM Wilayah Peureulak Abu Khalifah. Ketiga tokoh GAM dari tiga wilayah itu mengingatkan TNI\Polri untuk tidak melakukan sweeping atau operasi ke sejumlah desa. "Aparat telah melanggar kesepakatan karena dengan sengaja dan berencana masuk ke 'rumah GAM'. Kami tahu TNI/Polri mencari gara-gara dan memancing kami untuk membuat perlawanan senjata," kata Abu Razak.
Sebenarnya, kata Abu Razak dan Hasanuddin, pihaknya tidak sebodoh yang mereka pikirkan. Tapi, kalau TNI/Polri tetap melakukan tindakan yang merugikan, pihak GAM tak segan-segan mengambil tindakan. Artinya, GAM akan melakukan penyerangan. "Saya sudah katakan berkali-kali, jangan ganggu rumah kami. Karena kami tidak pernah mengganggu rumah orang. Tapi mengapa mereka tidak dengar," kata Abu Razak lewat saluran telepon ke redaksi Serambi.
Kalau juga TNI/Polri tidak peduli dan masih sering masuk kampung keluar kampung, tambah Abu Razak, pihaknya akan tetap mengambil tindakan. Kalau nantinya dilakukan penyerangan janganlah pihak GAM yang disalahkan, "Karena TNI/Polri yang menginginkannya."
Sekarang ini, pihak GAM tetap menjunjung tinggi Jeda Kemanusiaan yang sudah disepakti bersama di Davos, Swiss 12 Mei 2000. "Tapi kenapa TNI/Polri tidak pernah mau mengindahkan kesepakatan tersebut. Buktinya, mereka kini setiap hari melakukan operasi dengan alasan keamanan. Bahkan kalau mereka sering masuk desa masyarakat menjadi tidak aman."
Pihak GAM sangat menyesalkan sikap aparat yang merintangi jalan raya dengan drum, kayu, dan batu. Kondisi seperti itu sangat mengganggu kelancaran lalulintas. "Alasan keamanan sangat tidak masuk akal. Kalau tidak salah kenapa harus takut," katanya.
Selain itu, Abu Khalifah dari Wilayah Peureulak dan Wien Rime Raya dari Wilayah Linge juga menyerukan kepada Para PNS di Aceh hendaknya atas kesadaran sendiri menghentikan aktivitasnya. Seruan ini juga disampaikan kepada LSM yang semata-mata bergerak untuk kepentingan materi. "Kalau bekerja untuk kepentingan kemanusiaan, ya silakan saja. Tapi, kami sudah melihat adanya LSM yang berkerja cuma untuk materi. Tidak memperhatikan nasib masyarakat," katanya.
Diingatkan juga, kepada produsen, pengedar, serta pemakai narkoba untuk segera menghentikannya. "Jika tidak, kami akan segera bertindak dan menjatuhkan ganjaran berat bila kedapatan," katanya. (tim)

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khawatir dengan Edaran GAM, Sekolah Diliburkan

Serambi-Lhokseumawe
Sekitar 230.070 pelajar jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SMU di Aceh Utara, Jumat (9/6) kemarin, terpaksa tak datang ke sekolah menyusul larangan buka sekolah pada setiap hari Jumat yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui edaran yang dikirim ke sekolah-sekolah sejak akhir Mei lalu. Beberapa kepala sekolah mengaku khawatir kalau edaran itu tak dipatuhi.
Sepanjang Jumat kemarin praktis tak ada sekolah di Aceh Utara yang melangsungkan kegiatan belajar-mengajar. Tidak terlihat pelajar berseragam lalu-lalang di jalan raya. Begitu juga dengan bus sekolah tidak ada yang beroperasi.
Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Aceh Utara, Drs Ibrahim Bewa, yang dikonfirmasi melalui telepon seluler membenarkan mayoritas sekolah kemarin tidak melakukan aktivitas rutinnya. Namun, katanya, tidak ada instruksi dari pihaknya untuk meniadakan penyelenggaraan pendidikan pada hari Jumat kemarin. "Itu merupakan kebijakan masing-masing sekolah setelah menerima surat edaran GAM," ungkap Ibrahim.
Menjawab pertanyaan mengenai libur Jumat diefektifkan demi kemaslahatan, Ibrahim mengatakan, masalah tersebut akan dibahas dalam rapat antarpendidik dan pihak terkait hari Senin lusa.
Sejumlah kepala SD, SMP, dan SMU di dan luar Kota Lhokseumawe yang ditanya Serambi mengaku terpaksa meliburkan sekolah karena khawatir terhadap kemungkinan munculnya ekses negatif apabila tidak melaksanakan amaran tersebut. Baik terhadap keselamatan jiwa guru maupun peserta didik.
Menurut Ibrahim Bewa di Aceh Utara saat ini jumlah pelajar jenjang SD hingga SMU mencapai 230.070 orang yang terdiri dari murid SD/MI 163.681 orang yang belajar di 770 unit sekolah, SLTP/MTs 46.889 orang dengan jumlah sekolah 142 unit, dan SLTA/MA 19.500 siswa dengan jumlah bangunan sekolah 63 unit.
Beberapa wali murid yang dihubungi Serambi berpendapat, bagi mereka tidak masalah adanya kebijakan libur Jumat. "Yang penting proses pendidikan berjalan dan mencapai target kurikulum," ungkap Abdul Hamid, seorang wali murid SD di Kecamatan Muara Batu. Sementara itu, A Hadi wali murid tingkat SLTP dari Kecamatan Matangkuli menyebutkan, libur Jumat bisa diterima dan lebih baik, apalagi kalau berlaku seluruh Aceh. "Prinsipnya, asal tidak mengganggu proses belajar mengajar anak-anak," katanya.
Salah seorang wali murid yang anaknya belajar di salah satu SMA di Lhokseumawe, Ny Basri Husen menyebutkan, kebijakan itu sangat tergantung dari sekolah itu sendiri. "Kalau sekolah menerapkan libur Jumat sebagaimana kehendak kelompok tertentu, terserah kebijakan kepala sekolah dan instansi terkait. Anak-anak harus patuh kepada guru dan jadwal belajar diatur oleh guru sendiri, anak-anak tinggal mengikuti," sebutnya.
Staf Biro Penerangan AGAM Wilayah Pase, Abu Sabar mengatakan amaran yang melarang sekolah "buka praktek" pada hari Jumat berasal darinya, bukan kelompok tertentu. "Surat itu bukan berasal dari kelompok tertentu, tapi dari AGAM Wilayah Pase walaupun tanpa stempel," katanya.
Drs Ibrahim Bewa MA beberapa hari lalu menyebutkan, boleh saja ketentuan itu diubah, asal tidak mengganggu proses pendidikan dan jam pelajaran tidak berkurang. Setiap pekan, menurut ketentuan kegiatan belajar mengajar harus berlangsung 42 jam.
Namun, soal kewajiban libur Minggu sebagaimana dianjurkan dalam amaran GAM, menurut Ibrahim, para pelajar sudah terbiasa memanfaatkan hari libur (Minggu) untuk membantu orang tua di ladang atau kegiatan lainnya.
Dan kalau Jumat dan Minggu libur, katanya, kegiatan belajar mengajar tidak bisa efektif serta dapat mengancam tercapainya target 42 jam belajar per minggu. (h/u/ham)

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tgk Nashiruddin: GAM tak Perintah Kibarkan Bendera

Serambi-Banda Aceh
Tgk Nashiruddin bin Ahmed, ketua komite keamanan Jeda Kemanusiaan dari unsur GAM, menyatakan pihak GAM tak pernah memerintahkan masyarakat untu mengibarkan bendera GAM. Begitu juga tentang penyitaan stempel dan perintah agar para keuchik (kepala desa) mundur dari jabatannya, GAM tidak melakukannya.
"GAM tidak pernah melakukan itu," katanya kepada Serambi, Jumat (9/6). Kepadanya ditanyakan apakah ada perintah dari GAM kepada masyaakat untuk mengibarkan bendera merah berlambang bulan-bintang itu.
Seperti yang diberitakan, di beberapa daerah kini marak dikibarkan bendera GAM. Pengibaran itu telah pula menimbulkan ekses, baik terhadap orang sipil maupun aparat keamanan. Harian ini juga menerima informasi bahwa para keuchik di beberapa daerah didatangi orang-orang untuk menyita stempel desa, bahkan ada keuchik yang disuruh mundur dari jabatannya. Ketika dua fenomena ini ditanyakan kepada Nashiruddin, ia menjawab, "Tak ada perintah."
Bahkan, Tgk Nash mengatakan pihak GAM sendiri sebenarnya sangat mengecewakan masalah ini. Ia mengakui ingin segera menyelesaikan kasus tersebut secepatnya. "Itu hanya kerjaan orang tak dikenal yang ingin meretakkan hubungan. Yang jelas orang tak dikenal bukan orang GAM, tapi seseorang yang dikenal. Tapi kita pura-pura tak kenal," katanya.
Lebih lanjut Tgk Nash mengatakan, yang diinginkan oleh GAM itu adalah membentuk sebuah Aceh yang merdeka yang tidak tunduk kepada RI. "Dan dalam penyelesaian kasus ini GAM tidak pernah memakai cara kekerasan, tapi cara yang kita pakai adalah melalui dialog."
Tentang ekses yang terjadi sejak diberlakukannya Jeda Kemanusiaan, Tgk Nash mengatakan kalau pihak TNI/Polri pofesional menjalankan tugasnya, penembakan tidak akan terjadi. "Jika TNI/Polri bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, ketimpangan-ketimpangan itu takkan terjadi. Tapi jangan tanya saya mengapa tindakan mereka begitu. Saya sendiri tak tahu," katanya.
Tgk Nas melanjutkan, "Kami (komite keamanan) akan membicarakan lagi masalah ini (kekerasan yang muncul) kalau jadi besok (hari ini, red) di Hotel Kuala Tripa. Inti yang akan dibicarakan antara pihak GAM dan RI antara lain sejauh mana GAM bisa bergerak dan ABRI bisa bergerak. Pokoknya saya belum bisa membocorkan apa-apa yang akan dibicarakan."
Dia kembali mengulangi pernyataannya bahwa yang didambakan masyarakat adalah ketenangan dan kenyamanan hidup. "Sebenarnya solusi untuk itu gampang. TNI/Polri masuk ke barak, seperti GAM yang juga masuk ke barak. (Jika sudah begitu) Tidak akan ada lagi masalah. Namun aparat TNI/Polri masih beroperasi. Mana bisa selesai masalahnya," tambahnya.
Berdampingan
Meskipun --mengutip keterangan Tgk Nash-- tak pernah diperintahkan, tetapi bendera GAM tetap berkibar hingga Jumat kemarin. Bahkan di Kecamatan Kuala, Aceh Barat, pengibaran bendera GAM itu didampingi pula dengan pengibaran bendera Merah-Putih.
Menurut laporan penduduk di sana, pengibaran bendera GAM terlihat di lima lokasi yaitu tugu AMD di Desa Keude Simpang Peut sekitar 13 lembar, depan Kantor Pos dan Giro 12 lembar, Tikungan Desa Pulo Ie (pinggir sungai) 10 lembar, kawasan Tikungan Kuala Baro satu lembar dan depan SLTP Negeri Simpang Peut sekitar empat lembar. Namun pengibaran dilokasi tugu AMD terlihat selain bendera GAM, juga ada bendera merah putih yang dikibar berdampingan.
Beberapa penduduk yang melintasi ruas jalan Meulaboh-Tapaktuan mengatakan, pengibaran dilokasi tugu AMD Keude Simpang Peut diketahui oleh masyarakat Jumat (9/6) pagi. "Saat kami sedang dalam perjalanan menuju Meulaboh -- Jumat (9/6) pagi, kami melihat sudah ada bendera GAM dan bendera Merah Putih di sekeliling tugu AMD ibukota Kecamatan Kuala," kata seorang penduduk.
Selain di -- tugu AMD Keude Simpang Peut -- bendera GAM (tidak ada bendera merah putih), juga terlihat beberapa lembar sudah berkibar di depan Kantor Pos dan Giro (lintasan Simpang Peut - Meulaboh), Tikungan Desa Pulo Ie dan tikungan Kuala Baro. "Saya tidak tahu berapa lembar jumlah bendera yang dikibarkan di lima lokasi itu. Karena saya tidak berani menghitungnya," lapor seorang penduduk.
Kasubsektor Aceh Barat Letkol Pol Drs Satriya Hari Prasetya yang dihubungi Serambi Jumat (9/6) menjelaskan, sejumlah 20 lembar bendera GAM yang dikibar di Kecamatan Kuala Aceh Barat sudah diturunkan Jumat (9/6) sekitar pukul 11.30 WIB, dan semua bendera tersebut sudah diamankan.
Kata Kasubsektor itu, dari beberapa lokasi pengibaran, hanya satu tempat yang dikibarkan berdampingan antara bendera GAM dan bendera sangsaka Merah Putih yaitu di pohon kelapa (lokasi tiga kilometer sebelum Simpang Peut dari arah Meulaboh). Sedangkan ditempat lain tidak melihat ada pengibaran yang berdampingan. "Bendera Merah Putih itu juga diturunkan karena pengibaran bukan pada tempatnya," jelas Satriya Hari Prasetya.
Penurunan bendera GAM yang dipimpin langsung Satriya Hari Prasetya itu, berlangsung tertib dan aman. Bahkan selesai penurunan bendera pada setiap lokasi pengibaran tersebut, Letkol Satriya Hari Prasetya sempat memberikan pengarahan kepada sejumlah masyarakat yang datang ke lokasi. "Mari kita ciptakan kedaiman demi ketentraman masyarakat," ajak Letkol Satriya.(tim)

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsyiah Tampung 2.664 Mahasiswa Baru

Serambi-Banda Aceh
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, tahun pelajaran 2000/2001 kembali menampung 2.664 calon mahasiswa baru. Pendaftaran Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), dibuka 21 Juni hingga 1 Juli 2000, sedangkan ujian tulis diselenggarakan pada 4-5 Juli 2000.
Pembantu Rektor I Bidang Akademik, Prof Dr Ir Abdi Abdul Wahab MSc kepada Serambi, Jumat (9/6) menegaskan, kuota penerimaan calon mahasiswa tahun pelajaran 2000/2001 berjumlah 2.664 orang. "Jumlah itu merupakan persetujuan Dirjen Dikti. Dari jumlah yang telah ditentukan, kesemuanya akan didistribusikan ke setiap fakultas yang ada di lingkungan Unsyiah," katanya.
Untuk itu, pinta Abdi, calon mahasiswa yang ada di daerah supaya bisa mendaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Sebelum calon mahasiswa mendaftar, terlebih dahulu diwajibkan membayar biaya ujian tulis dan ujian keterampilan. Bagi peserta kelompok IPA atau peserta kelompok IPS sebesar Rp 55.000. Sedangkan peserta kelompok IPA dan IPS (campuran) Rp 75.000. Bagi calon mahasiswa yang harus mengikuti ujian keterampilan per peserta dikenakan lagi Rp 30.000. "Pembayaran dilakukan sebelum melaksanakan ujian keterampilan," kata Abdi.
Ditanya mengenai jurusan favorit yang menjadi pilihan calon mahasiswa, Abdi mengatakan berdasarkan pengalaman tahun lalu, kebanyakan mereka memilih program studi Ilmu Kedokteran, Teknik Sipil, Elektro, Akutansi dan Manajemen. "Karena begitu banyak yang melamar, seleksi yang dilakukan pun sangat ketat," jelasnya.
Meskipun program studi itu favorit, tapi jumlah daya tampung tidak bisa ditambah dari ketentuan yang telah ada. "Itu sudah keputusan dari Dirjen Dikti," tandas Abdi.
Berdasarkan persetujuan yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Tinggi, untuk lima jurusan favorit tersebut, daya tampung masing- masing adalah; Pendidikan Kedokteran (120 orang), Teknik Sipil (144 orang), Teknik Elektro (120 orang), Akutansi (110 orang), dan Manajemen (115 orang).
Disinggung tentang adanya penambahan jurusan baru, Abdi mengatakan untuk saat ini tidak ada penambahan. Namun, di lingkungan Unsyiah, untuk jenjang S1 program studi yang tergolong baru adalah PSIK (Pendidikan Spesialis Ilmu Keperawatan). Sedangkan untuk katagori Diploma Tiga (D3), tercatat program studi Teknik Sipil, Mesin, Kimia, Elektro, dan Informatika Komputer. "Itu yang sudah ada," katanya.
Ke depan, menurut Abdi, Unsyiah telah menyusun proposal progaram pendidikan baru, mulai dari D3, S1, dan D3. Untuk jenjang S2 yang sudah direncanakan adalah S2 Pedagogik, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Ilmu Ternak, Ilmu Sosial, dan S2 Manajemen Pendidikan.
Jenjang S1 mencakup Teknik Kelautan, Ilmu Kelautan, Eseanugrafi, Sastra, Perikanan, dan S1 Sospol. Sedangkan untuk jenjang D3 meliputi Ilmu Rekayasa, Keperawatan, Pertanian, Statistik Komputasi, dan D3 bahasa Inggris.(y)

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soal Kongres Papua, Uni Eropa Dukung RI

Serambi-Brussel
Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa menegaskan, pihaknya tetap mendukung integritas wilayah Indonesia, termasuk masalah Irian Jaya dan Aceh. "Kami menekankan dukungan kepada integritas wilayah Indonesia. Yakni, mendukung pemerintah Indonesia untuk memecahkan masalah dalam negerinya, termasuk masalah Aceh dan Irian Jaya," demikian keterangan pers yang diterima wartawan dari Dewan Uni Eropa (CEU) di Brussel, Kamis petang (Jumat WIB).
Dukungan itu diberikan Uni Eropa guna menumbuhkan kekuatan demokrasi, kesatuan bangsa dan negara, serta kemakmuran di Indonesia. CEU bahkan konsisten menggunakan sebutan Irian Jaya untuk propinsi ke-26 Indonesia tersebut, bukan sebutan Papua Batar. Ini agaknya juga untuk menegaskan komitmennya terhadap nama resmi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pihak Uni Eropa mengemukakan pula, pihaknya berkeinginan mengemukakan secara langsung tentang dukungan itu dalam pertemuan 15 Menlunya bersama Menlu Alwi Shihab di Luksemburg, 14 Juni 2000 mendatang. Menlu RI dijadwalkan menghadiri undangan makan siang dengan 15 Menlu Uni Eropa dan pejabat tinggi di lingkungan CEU.
Pada saat ini Sekjen CEU diduduki oleh Javier Solana (politisi Spanyol), dan Presiden Komisi Eropa selaku badan eksekutif oleh Romano Prodi (mantan Perdana Menteri Italia). Sedangkan jabatan Presiden Uni Eropa periode Januari-Juni 2000 dipegang Portugal, serta pada semester berikutnya beralih ke Perancis.
Uni Eropa beranggotakan 15 negara, yaitu Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Yunani.(ant)

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empat Mesin Rusak, Layanan PLN Lumpuh

Serambi-Banda Aceh
Empat unit mesin pembangkit listrik di PLTD Luengbata rusak. Akibatnya, PLN terpaksa memperpanjang "tradisi" pemadaman bergilir. Bahkan, pemadaman lampu jalan pun disebut-sebut terkait dengan kondisi kritis ini.
Dari empat unit mesin yang rusak tersebut, dua di antaranya adalah yang rusak pada awal Februari 2000. Meski sudah melampaui waktu lima bulan untuk memperbaiki namun mesin itu belum juga bisa difungsikan. Sedangkan dua lainnya adalah mesin pembangkit merek Sulzer mengalami kerusakan awal Juni lalu, dan merek Daihatsu yang rusak pada 19 April.
Selama sebulan terakhir, para pelanggan harus rela bergelap-gelapan akibat pemadaman bergilir, juga mencak-mencak akibat terjadinya mati lampu mendadak yang terkait dengan ketidakmampuan suplai arus pada beban puncak. Beban puncak itu biasanya antara pukul 19.00 sampai 22.00. Selain itu masih ada faktor lain yaitu gangguan alam. "Sampai kapan pelanggan PLN mengalami kondisi begini?," kata Samsul, seorang pelanggan di Komplek Perumahan Pola Keumala Permai, Cot Paya dalam nada menggugat.
Mohon maaf
Kepala PLN Cabang Banda Aceh, Ir Parlindungan Harahap yang ditanyai Serambi kemarin mengakui, dari 11 unit mesin pembangkit listrik yang ada di Luengbata, empat unit di antaranya rusak.
Akibat kondisi ini, pihak PLN harus melakukan pemadaman bergilir, menganjurkan perusahaan-persusahaan atau industri yang ada di wilayah ini untuk menghidupkan genset ketika memasuki beban puncak (dari pukul 19.00 sampai 22.00).
Menurut Parlindungan, kadangkala PLN terpaksa mematikan arus di gardu-gardu, jika pemadaman bergilir itu tidak memadai. Karena dengan kondisi mesin pembangkit kritis, sangat rawan terjadinya mati lampu mendadak.
Kepada masyarakat, terutama kalangan pelanggan listrik PLN, Parlindungan memohon maaf atas terjadinya gangguan yang tak diharapkan. Ia menjanjikan, dalam dua hari lagi satu unit pembangkit yang rusak itu sudah dapat difungsikan.
Ketika ditanyakan kenapa upaya perbaikan mesin itu sangat lambat, secara teknis ia menolak berkomentar, sebab masalah itu menjadi kewenangan Kepala Unit Pembangkit Luengbata. Namun, secara non teknis Parlindungan menjelaskan, lambatnya perbaikan itu karena kerusakan mesin itu cukup parah. Onderdilnya harus dipesan dari luar.
Pemeliharaan mesin
Dibagian lain, Kacab PLN Banda Aceh, yang juga membawahi wilayah Pidie menjelaskan, selama ini di Pidie tidak ada masalah pemadaman. Namun, pada Minggu ketiga bulan ini, PLN akan melakukan pemeliharaan satu unit pembangkit di Sigli. Pelanggan di wilayah itupun nantinya akan dikenakan pemadaman bergilir. Terkait dengan rencana itu, PLN akan mengumumkan kepada pelanggan melalui media massa.(mis)

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teliti Ulang, PNS Jatah Anak DOM
 

Serambi-Lhokseumawe
Sejumlah kalangan meminta Pemda Aceh Utara untuk meneliti ulang penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) jatah keluarga korban DOM, karena disinyalir telah terjadi manipulasi besar-besaran.
Dilaporkan, banyak keluarga korban DOM tidak mendapat peluang menjadi PNS, namun kesempatan itu telah jatuh kepada orang-orang bukan korban DOM yang dekat dengan kalangan tertentu.
Kabag Humas Setdakab Aceh Utara, Drs Badruddin yang dihubungi Serambi kemarin mengakui pihaknya telah menerima kabar secara lisan ada ketimpangan dalam penerimaan jatah korban DOM. Tapi, sampai kemarin, pihaknya belum mendapat bukti dan laporan resmi dari kecamatan. "Hanya sekadar isu lewat mulut ke mulut," katanya.
Menurut Badruddin, kalau memang terbukti yang telah menerima SK PNS itu bukan korban DOM, Pemda akan menggugurkan SK tersebut dan akan diisi kepada anak korban sebenarnya. Karena itu, pihaknya meminta warga di berbagai kecamatan agar melaporkan jika mengetahui ada PNS di daerahnya yang bukan korban DOM.
Dalam investigasi Serambi di sejumlah kecamatan, memperoleh laporan dari masyarakat bahwa banyaknya PNS jatah anak DOM itu jatuh kepada yang tidak berhak, seperti di Baktia, Tanah Jambo Aye, Matangkuli, dan Lhoksukon.
Mereka disebut-sebut memanipulasi data untuk memperoleh SK PNS. Mereka mengaku seolah-olah dari keluarga korban DOM.
Keterangan dikumpulkan berbagai kecamatan mengungkapkan, modus lolosnya sejumlah anak non korban DOM menjadi PNS, karena keluarga mereka memberikan data palsu yang ikut bekerjasama dengan oknum aparat desa. Sedangkan sebelumnya mereka tidak mendatai dirinya ke Tim TPF bentukan Pemda yang pernah turun ke berbagai desa di 26 kecamatan di kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dan Bireun.
Seorang janda, Syamsiah Yusuf (50), penduduk Keude Krueng Kuta Makmur, mengaku telah melaporkan kasus itu ke bupati. Namun, sampai sekarang belum ada bantuan dari pemerintah, termasuk bantuan rumah dan jatah PNS terhadap anaknya, padahal dirinya sangat membutuhkan bantuan itu. Bahkan, adik kandungnya juga belum memperoleh bantuan beasiswa, sementara lainnya sudah menerima dari berbagai bantuan. (ib)

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pidie tak Terima Dana "Heboh" Sultan Brunei

Serambi-Sigli
Sejumlah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Pidie, mengaku belum pernah menyalurkan bantuan dana hibah dari Sultan Brunei. Bahkan mereka mengetahui adanya bantuan tersebut setelah membaca di surat kabar. Sehingga berbagai kalangan di daerah itu menjadi bingung dan bertanya-tanya tentang bantuan yang nilainya mencapai Rp 3 milyar lebih.
Kalau pun bantuan itu ada diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Pidie, penyalurannya sangat tertutup dan namanya bukan bantuan hibah dari Sultan Brunei. "Kami tak pernah mendengar adanya bantuan tersebut untuk Pidie," kata Koordinator Kontras Pidie, Syahrul Nurfa SH.
Selaku pegiat LSM di daerah itu, kata Syahrul, ia dan anggotanya tidak pernah menyalurkan bantuan hibah Sultan Brunei atau bantuan lainnya. Misalnya, bantuan dari pemerintah yang dananya diambil dari Bulog. "Bantuan itu memang sangat membingungkan semua pihak," katanya.
Syahrul mengakui setahunya tidak ada bantuan hibah Sultan Brunei yang disalurkan lewat LSM untuk masyarakat Kabupaten Pidie. Namun pegiat LSM Pidie itu tidak tahu persis kalau penyalurannya lewat LSM lain atau lembaga tertentu. "Kalau memang ada pasti kami mengetahuinya, walau pun penyalurannya tidak lewat kami," katanya.
Salah seorang pegiat LSM lainnya, Iskandar Ishak SH juga mengakui tidak pernah tahu dan menerima bantuan tersebut. Karena itu, ia juga mengaku mengetahui adanya bantuan hibah dari Sultan Brunei setelah gembar-gembor di koran. "Kalau lewat LSM saya rasa tidak ada. Kalau ada kami pasti mengetahuinya, karena LSM di Pidie hanya sedikit," katanya.
Kepala Dinas Sosial Pidie, Drs Muhammad Husin kepada Serambi juga mengatakan tidak pernah menyalurkan bantuan hibah Sultan Brunei kepada masyarakat. Sementara bantuan dari pihak lain dan bersumber dari jajarannya (Dinas Sosial Aceh) sangat sering ia bagikan kepada masyarakat. "Saya setiap saat ke desa, tapi tak pernah mendengar adanya bantuan itu," kata Husin.
Sementara jajaran Bappeda Pidie ketika ditanya Serambi juga tidak pernah mendengar adanya bantuan hibah Sultan Brunei. Semua pihak mengaku mengetahui adanya bantuan tersebut setelah adanya informaasi dari mass media. Padahal, masyarakat Pidie yang selama ini hidupnya menderita sangat membutuhkan bantuan untuk meringankan beban karena ekonomi sudah terpuruk akibat situasi yang tidak menentu.(tun)

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dewan Diajak Awasi Aset Pendopo dan Nasruddin

Serambi-Meulaboh
Bupati Aceh Barat Drs Nasruddin MSi mengajak seluruh komponen dan anggota dewan berperan aktif untuk mengawasi setiap harta daerah dan barang investaris milik pemerintah agar tidak dialihkan menjadi milik pribadi. "Sebagai bupati saya akan mengawasi Nasruddin bersama barang investaris yang ada di pendopo tidak beralih menjadi milik pribadi," tandasnya.
Penegasan itu disampaikan Bupati Nasruddin dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Aceh, Jumat (9/6) pada penutupan rapat Paripurna ke I 2000. Rapat yang ditutup Ketua DPRD Aceh Barat Drs Sofyan S Sawang itu, turut dihadiri Unsur Muspika dan para kepala dinas/instansi dijajaran Setwildakab setempat.
Menurut Bupati, sebagai konsekuensi logis dari pelaksnaan otonomi daerah yang sekarang sedang memasuki masa transisi sangat rawan terjadi penyimpangan. Terutama terhadap invetaris barang kantor baik dalam mengurangi atau menghilangkan aset daerah dan negara secara tidak sah untuk dialihkan menjadi milik diri sendiri. "Mari kita semua mempertajam kepekaan dan kejelian untuk mengawasi masalah ini," harap Bupati Nasruddin.
Berkaitan dengan itu, bupati mengajak seluruh komponen masyarakat dan anggota dewan untuk berperan aktif mengamankan serta menyelamatkan aset daerah dan negara. Masalah inventaris ini, Nasruddin berjanji akan melaksanakan secara konsekuen dan konsisten yang diawali dari Pendopo Bupati Aceh Barat.
"Bupati harus mengawasi Nasruddin bersama barang yang ada dipendopotidak beralih menjadi milik pribadi," tandasnya yang mendapat aplus dari peserta forum.
Dalam kesempatan itu, Bupati Nasruddin mengajak pihak eksekutif, legislatif dan seluruh jajaran aparat pemerintah harus mampu menghitung keresahan masyarakat serta memantaunya yang menjadi kewajiban bersama meluruskan serta mengatasinya. "Ini adalah logis seperti diungkapkan ulama untuk menjadi pemimpin betapapun kecilnya seorang pimpinan tugasnya bukan memakmurkan segelongan manusia melain memakmurkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat," katanya.
Sementara Ketua DPRD Aceh Barat Drs Sofyan S Sawang dalam sambutanya mengatakan, seluruh rangkaian agenda rapat paripurna ke I DPRD setempat terlaksana sesuai jadwal. "Kita patut bersyukur dengan lantasan hikmah musyawarah dan muspakat dam dilandasi rasa tanggungjawab telah menhasilkan sejumlah keputusan," jelasnya.
Ketuputusan yang dihasilkan itu antara lain menyangkut penetapan empat Ranperda menjadi Perda. Keempat Perda itu adalah tentang APBD 2000, Perda pembentukan susunan organisasi dan tata Bappedalda. Perda tentang susunan organisasi dan tata kerja Setwildakab dan Sekretariat DPRD serta Perda pembentukan enam kecamatan baru di Aceh Barat.(zah)

To Indek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harga Logam Mulia Rp 77.100/Gram

Serambi-Banda Aceh
Harga logam mulia di Banda Aceh, khususnya di Toko Emas Keuchik Leumik, hari Jumat berada pada level Rp 77.100/gram (Rp 257.128 per mayam), setelah pekan lalu menempati posisi Rp 75.200/gram. Sementara harga emas 24 karat Rp 74.787/gram (Rp 249.414/mayam), dan emas 22 karat Rp 69.390/gram (231.415/mayam).
Ketua APEPI Aceh, H Harun Kechik Leumik, Jumat mengatakan, harga emas saat ini relatif tinggi karena pengaruh kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah dan juga disebabkan harga logam mulia juga menguat di pasar luar negeri.
Akibat tingginya harga emas saat ini, daya beli masyarakat melemah dan transaksi jual beli di pasar Banda Aceh lebih sepi dari sebelumnya. Pengunjung lebih banyak menanyakan harga emas tanpa membeli atau menjual barang.
Menurut pantauan Serambi, masyarakat cenderung menunggu perkembangan harga emas di tengah menguatnya kurs dolar AS terhadap rupiah. Para konsumen tidak begitu bergairah untuk membeli emas saat ini. Mereka tampaknya menunggu perkembangan pasar, apabila muncul faktor baru yang bisa mendorong pasar bergairah.
Begitupun, pasar agaknya sulit mendapatkan insentif baru yang mampu menggerakkan pasar secara keseluruhan.
Hal ini disebabkan, kondisi ekonomi dan politik di dalam negeri masih tak menentu yang diperkirakan akan berlangsung lama. Harga logam mulia biasa terdongkrak naik apabila rupiah terhadap dolar AS terkoreksi. Namun turunnya rupiah dalam kisaran sempit biasanya tidak mampu mengangkat harga logam itu.
Sementara itu, harga emas di Jakarta, khususnya di PT Central Intervest Corporation (CIC), turun dibanding hari sebelumnya, karena pelaku pasar di satu pihak segan memasuki pasar. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas perdagangan logam mulia kurang bergairah, sehingga pasar lesu, kata Handoyo staf PT CIC.
Dikatakan, harga jual logam mulia di Jakarta turun dari Rp 80.900 menjadi Rp 70.500 per kg, sedangkan beli tercatat Rp 76.400/gram. Begitu pula harga logam mulia untuk 10 gram/keping masing-masing jual seharga Rp 849.000 dan beli pada Rp 764.000/gram, katanya.
Di Bandung, harga emas untuk 22 karat bertahan Rp 60.000/kg, tapi di Jambi harga emas naik dibanding pekan sebelumnya. Emas 24 karat naik dari Rp 71.000/gram menjadi Rp 75.000/gram, emas 22 karat dari Rp 70.000/gram menjadi Rp 71.000/gram, begitu juga dengan logam mulia naik dari Rp 74.000/gram menjadi Rp 77.000/gram.
Kalangan pedagang emas setempat menilai, transaksi mulai membaik, dibanding beberapa pekan sebelumnya.
Dari Makasar dilaporkan harga perhiasan emas pada umumnya stabil. Bertahannya harga emas tersebut, karena daya beli masyarakat agak sepi bila dibandingkan pekan sebelumnya, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak menentu. Emas 22 karat Rp 79.000/gram, 23 karat Rp 80.000/gram, dan 24 karat Rp 81.000/gram.(naz/ant)

To Indek: