Ikranagara [ikranagara@mindspring.com]
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh
Bantuan Kemanusiaan Tak Transparan
'Ada Kalangan Sengaja Jual Aceh'
Reporter: Azwar Nurdin
detikcom - Jakarta, Tidak transparannya bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Aceh menimbulkan rumor yang berkembang di tengah masyarakat. Bahwa ada kalangan tertentu yang sengaja menjual Aceh untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Hal ini terjadi karena lembaga legislatif di Aceh dinilai tidak responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Di samping itu, kinerja DPRD I Aceh seakan masih berjalan di tempat, sebagaimana terungkap dalam Diskusi bertajuk "Refleksi Satu Semester DPRD Aceh, Minggu (11/6/2000) di Aceh.
Menurut Dr Moersyidin Muklas, seorang pakar hukum Aceh, lambannya kinerja DPRD karena masa kerjanya yang masih beberapa bulan. "Seperti bayi yang masih harus terus dipantau pertumbuhannya," kata Moersyidin mengumpamakannya. Lagi pula, menurut Moersyidin, lembaga legislatif yang ada sekarang muncul dari perubahan reformasi yang belum sempurna.
"DPRD ini kan muncul dari operasi caesar, tentu saja ada yang tergores," tambah dia. Maka, lanjut dia, DPRD yang semestinya bekerja untuk membuat peraturan daerah dan sebagai sistem kontrol eksekutif, tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Malah mereka disibukkan oleh persoalan internal, seperti gaji, fasilitas dan sebagainya.
"Itulah sebabnya tak ada jaminan apa yang dikatakan anggota DPRD sama seperti keinginan rakyat," tegas staf pengajar di Fakultas Hukum Unsyiah ini.
Sejarawan Aceh Dr Gade Ismail, yang turut berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan LSM Peduli Ekonomi Kerakyatan Aceh (PEKA) itu mempertanyakan soal komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyat. Menurut dia, selama ini mungkin DPRD telah berbuat banyak dengan mengodok UU Nanggroe Aceh dan UU Syariat Islam. Tetapi, "mestinya ada prioritas utama yang dilakukan DPRD Aceh dalam menanggapi tuntutan rakyat Aceh," himbau Gade.
Tuntutan rakyat yang dimaksud Gade tak lain penyelesaian kasus Aceh secara komprehensif. Dalam pandangan Gade, lembaga legislagif Aceh malah melakukan manuver yang tidak perlu kepada eksekutif. Isu pergantian Gubernur Aceh oleh DPRD Aceh dinilai telah menyalahi kewenangannya.
"Nah, sekarang sudah terjadi arogansi legislatif," ucap dia. Gade mengingatkan agar setiap lembaga itu berada pada porsinya masing-masing, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh
Source: Detikcom
| 