BERITA ACEH WASPADA

RABU, 20 OKTOBER 1999

Gubernur: Pemerintahan Lumpuh, Kita Rugi

BANDA ACEH (Waspada) : Gubernur Aceh Prof Dr H Syamsuddin Mahmud mengatakan, kalau aktivitas pemerintah desa lumpuh, justeru yang rugi kita semua karena masyarakat tidak tahu mau berurusan ke mana.

Untuk mengantisipasi terjadinya kemandekan aktivitas pemerintah itu, kata sumber di kantor Gubernur Aceh Senin (18/10) Gubernur melalui siaran pers belum lama ini menyerukan seluruh Kepala Desa di Aceh, agar tetap bertugas sebagaimana biasa untuk membantu masyarakat.

Menurut sumber, seruan Gubernur Aceh itu agar semua Kepala Desa jangan berhenti dan tetap bertugas membantu masyarakat, setelah menanggapi berita Waspada tentang mundurnya 800 dari 948 Kepala Desa di Pidie sehingga mengakibatkan roda pemerintahan desa di desa lumbung beras Aceh itu menjadi lumpuh.

Sebelumnya Dandim Pidie Letkol Inf Iskandar Ms di Sigli dalam keterangan pers kepada sejumlah wartawan mengatakan, mundurnya ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pidie, karena adanya ancaman dari kelompok tertentu yang memaksa. "Saya telah memanggil dan menanyakan kepada sejumlah Kades, mereka mengaku dipaksa mundur serta mengembalikan stempel kepada camat karena kelompok tertentu memaksa mereka," tegas Dandim.

"Kalau aksi pengembalian stempel dan mundurnya Kades itu terus berlanjut maka roda pemerintahan desa dan kecamatan bisa saja lumpuh. Jika itu yang terjadi, tidak tertutup kemungkinan darurat militer akan diberlakukan dan tampuk pimpinan pemerintahan sipil diambil alih TNI atau Polri. Sebab, prinsipnya roda pemerintahan tidak boleh mandek," tegasnya lagi.

Dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun Waspada mengatakan, penyerahan atau pengembalian stempel desa yang dilakukan Kades kepada camat di Pidie terjadi di 22 dari 23 kecamatan yang ada. Hanya Kecamatan Kota Sigli yang masih bertahan tidak mengembalikan stempel, karena di kecamatan ini pemerintahan di tingkat desa dipimpin lurah (Pegawai Negeri Sipil) semuanya.

Sejumlah camat yang ditanya Waspada secara terpisah, mengakui pihaknya telah menerima penyerahan sebagian besar stempel dari Kades. Para Kades itu memberikan alasan yang sama yakni tak tahan lagi dengan kondisi keamanan di daerah itu.

Assisten I Setwilda Pidie Drs Abdullah Daud mengatakan, masih bingung dan belum mengambil solusi untuk mengantisipasi aksi pengembalian stempel desa itu. Namun, dipastikan meskipun pengembalian stempel dilakukan, tapi pelayanan pemerintah kepada masyarakat tetap berjalan, walau sedikit terkendala, katanya. (tim)