JAKARTA -- Heboh dana bantuan Sultan Brunei Darussalam Hassanal
Bolkiah sebesar dua juta dolar AS kepada Presiden Abdurrahman Wahid,
kemarin, dijelaskan H Masnuh. Orang yang dipercaya Abdurrahman untuk
mengurus soal dana itu mengatakan bantuan Bolkiah merupakan bantuan
pribadi kepada Abdurrahman.
''Jadi, bantuan itu bukan dari Sultan Hassanal Bolkiah kepada
Presiden Abdurrahman Wahid. Itu bantuan pribadi Hassanal Bolkiah kepada
pribadi Gus Dur,'' ujar Masnuh di Jakarta.
Masnuh -- yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha Jawa Timur dan
kini menetap di Jl Irian Barat, Jakarta Pusat -- menegaskan pula bahwa
bantuan itu diberikan melalui pribadi Abdurrahman untuk membantu bangsa
Indonesia, termasuk masyarakat Aceh. ''Bukan hanya untuk masyarakat
Provinsi Dista Aceh saja, tetapi juga untuk membantu seluruh bangsa
Indonesia,'' kata Masnuh di Jakarta.
Bantuan pribadi tersebut, lanjutnya, sudah disalurkan kepada
masyarakat melalui lembaga atau yayasan dan bukan melalui pribadi,
termasuk di Aceh. ''Khusus untuk Aceh sudah disampaikan melalui Yayasan
Aswaja (Ahlussunnah wal-Jamaah) daerah itu,'' katanya.
Khusus untuk masyarakat Aceh, lanjutnya, bantuan sudah beberapa kali
disampaikan. ''Mungkin sudah belasan kali kami penuhi permintaan yang
disampaikan melalui Yayasan Aswaja,'' katanya tanpa menyebut jumlah
dananya.
Selain untuk masyarakat Aceh, kata dia, Gus Dur juga sudah
menyalurkan sendiri bantuan hibah dari pribadi Hassanal Bolkiah kepada
masyarakat daerah lainnya di Indonesia. ''Syaratnya, masyarakat yang
membutuhkan bantuan kemanusiaan itu harus mengajukan proposal, sedangkan
kalau dari Aceh diajukan melalui Yayasan Aswaja,'' katanya.
Bantuan Bolkiah kepada Gus Dur itu menimbulkan pertanyaan kalangan
DPR. Rabu lalu, soal ini ditanyakan ketua dan anggota Komisi III DPR
kepada Presiden Wahid. Menurut Ketua Komisi III DPR, Awal Kusumah,
kemarin, dana dari Bolkiah itu merupakan bantuan pribadi, karena itu
tidak dimasukkan sebagai uang negara.
Walaupun untuk diri Presiden pribadi, lanjut anggota Fraksi Partai
Golkar itu, namun sumbangan Bolkiah itu tidak mampir ke Abdurrahman,
melainkan dilewatkan ke rekening Masnuh.
Oleh Masnuh, lanjutnya, sebanyak 600.000 dolar AS di antaranya
disalurkan ke Afdal Yasin, ketua Yayasan Ahlussunah Wal-jamaah (Aswaja),
yang juga ketua Pengurus Wilayah PKB Aceh dan anggota DPRD Aceh.
Sedangkan Masnuh sendiri menerima uang itu dari Ario Wowor yang berjasa
menjadi perantara Bolkiah dengan Abdurrahman.
Atas penyaluran dana tersebut, Wakil Ketua Komisi III Widjanarko
Puspoyo dari FDI-P mengatakan walaupun sumbangan tersebut untuk pribadi,
namun karena yang diberi itu adalah Presiden, maka pengelolaannya tidak
boleh semaunya. ''Artinya, itu mesti harus dipertanggungjawabkan oleh
Presiden,'' kata Widjanarko. Selain Widjanarko, anggota Komisi III yang
menemui Gus Dur di Bina Graha itu, terdapat juga Rusnain Yahya (FPP),
Sukono (FPDI-P), dan Akhmad Risaf Iskandar (Fraksi Reformasi).
Soal bantuan melalui Yayasan Aswaja, dipersoalkan kalangan ulama,
tokoh masyarakat, dan DPRD Tk-I Aceh. Mereka mendesak Aswaja
mempertanggungjawabkan dana kemanusiaan bantuan Sultan Bolkiah untuk
Aceh itu. Ini karena ada dugaan dana tersebut dikelola tidak transparan
dan disinyalir banyak tidak mencapai sasaran.
Dugaan penyimpangan dana kemanusiaan bantuan Sultan Brunei itu
terungkap setelah disiarkan sebuah surat kabar di Banda Aceh, Senin,
sedangkan sebelumnya warga masyarakat dan Pemda Aceh tidak pernah
mengetahui dana hibah asing itu.
Ulama Aceh Tengku Imam Sija', Ketua Komisi E DPRD Tk-I Aceh, OK
Ibrahim, dan tokoh masyarakat H Muhammad Hadis mendesak semua pranata
hukum di Aceh harus segera bergerak untuk menguak ''misteri'' dana
sumbangan Sultan Brunei itu. ''Kesimpangsiuran penggunaan dana itu perlu
segera diklarifikasi agar masyarakat mengetahui secara jelas,'' kata
Ketua Komisi E DPRD Aceh (Kesra), OK Ibrahim.
Dia juga menyebutkan semestinya dana tersebut tidak berhak diberikan
kepada lembaga lainnya, kecuali bagi para korban atau keluarga korban
tindak kekerasan di Aceh.
Afdal Yasin, pendiri Yayasan Aswaja yang mengaku menerima dana
bantuan dari Bolkiah itu, menyebutkan sekitar Rp 3 miliar di antaranya
sudah disalurkan. Dana tersebut, lanjutnya seperti dikutip
Antara, diberikan kepada mereka yang mengajukan permohonan secara
tertulis, termasuk kepada beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM).
H Muhammad Hadis mengatakan jika benar Presiden Wahid menyerahkan
dana bantuan kemanusiaan untuk Aceh melalui Yayasan Aswaja, itu terasa
sangat aneh karena tidak melibatkan Pemda Aceh. ''Raja Brunei memberikan
bantuan itu untuk meringankan penderitaan rakyat Aceh dan bukan
kepentingan yayasan tertentu,'' kata Muhammad Hadis.
Untuk meluruskan kecurigaan itu, Hadis mendesak DPRD Aceh sebagai
perpanjangan tangan rakyat, meminta penjelasan dari pimpinan Aswaja
serta lembaga/organisasi yang dikabarkan ikut menikmati dana bantuan
dari Bolkiah itu. ''Saya kira DPRD Aceh tidak boleh tinggal diam karena
dana terbut menyangkut kepentingan kemanusiaan,'' katanya.
Sementara itu, seorang tokoh muda Aceh Barat, Adnan Nyak Sarung,
mengutuk keras jika benar dana bantuan kemanusiaan dari Pemerintah
Brunei Darussalam itu telah disalahgunakan oknum pimpinan yayasan
Aswaja. ''Siapa orangnya dan lembaga apa pun namanya, termasuk LSM, jika
merasa bukan haknya, mereka harus segera mengembalikan kepada Pemda Aceh
untuk disampaikan kepada yang berhak menerimannya,'' ujar Adnan Nyak
Sarong. n ban/ant